TEMPO.CO, Jakarta - Bangladesh menyetujui sebuah proyek kontroversial senilai US$ 280 juta atau sekitar Rp 3,7 triliun untuk membangun sebuah pulau bagi 100 ribu pengungsi Rohingya, Myanmar.
"Pulau tersebut sesungguhnya tak layak huni, sepertinya dipaksakan," tulis Daily Sabah, Rabu, 29 November 2017.
Baca: Bangladesh Kembalikan 500 Ribu Pengungsi Rohingya ke Myanmar
Pengumuman persetujuan proyek itu disampaikan kepada publik hanya beberapa hari setelah Bangladesh menandatangani kesepakatan pemulangan kembali pengungsi Rohingya ke Myanmar yang selama ini tinggal di kamp pengungsi dekat perbatasan.
Sebuah dewan ekonomi pemerintah yang diketuai oleh Perdana Menteri Sheikh Hasina memberikan lampu hijau untuk merencanakan pembangunan kembali Pulau Bhashan Char.
"Ide proyek pembangunan pulau ini mendapatkan kritik dari berbagai pihak ketika digelontorkan pada 2015."
Sekretaris Perencanaan Negara, Ziaul Islam, dalam keterangannya kepada media mengatakan, pemerintah berharap pulau tersebut siap huni pada Mei 2018 untuk mengakomodir lebih dari 620 ribu pengungsi muslim Rohingnya yang masuk ke Bangladesh melalui perbatasan tiga bulan lalu.
Selain membangun pulau tersebut untuk penampungan para pengungsi, pemerintah harus memasang tanggul di sekeliling pulau karena letaknya rendah dari laut. Pembangunan tanggul tersebut penting guna menahan banjir pasang surut laut, badai, dan siklon musiman. Pulau ini dapat ditempuh satu jam dari pulau berpenghuni.
Baca: Bangladesh Tawarkan Sterilisasi kepada Pengungsi Rohingya
Kondisi pulau yang dianggap tak layak huni mendapatkan kritik dari para pemimpin korban persekusi muslim Rohingnya. Mereka menentang ide pemerintah Bangladesh. Bahkan Badan Urusan Pengungsi PBB memperingatkan bahwa upaya paksa merelokasi pengungsi ke pulau tersebut akan menimbulkan persoalan lebih kompleks dan kontroversial.
