Dewan Keamanan PBB Lusa Bahas Nasib Rohingya

Suasana antrean pengungsi Rohingya untuk mendapatkan bantuan di kamp pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh, 25 September 2017. REUTERS/Cathal McNaughton

TEMPO.CO, Jakarta -  Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DK PBB akan bertemu untuk membahas masalah kekerasan terhadap etnis minoritas muslim Rohingnya di Myanmar.  Pembahasan tersebut akan dilangsungkan pada Kamis, 28 September 2017 dan bersamaan itu akan ada agenda briefing dari Sekjen PBB Antonio Guterres mengenai krisis kemanusiaan itu.

Baca: Myanmar Sebut Milisi Rohingya Tindas Warga Hindu di Rakhine

Perancis, Inggris, Amerika Serikat dan 4 negara lainnya mengajukan permohonan untuk pertemuan tersebut setelah lebih dari 430.000 pengungsi Rohingya melarikan diri dari operasi militer di utara negara bagian Rakhine ke Bangladesh sejak 25 Agustus 2017.

PBB menggambarkan operasi militer Myanmar sebagai 'pembersihan etnis' sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron minggu lalu menyebutnya 'genosida'.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang mencela nasib Rohingya, menuduh Myanmar meluncurkan 'teror Buddhis' terhadap minoritas Islam dan menuduh 'genosida'. 

Operasi militer pecah sebagai akibat serangan terhadap pemberontak Rohingya di pos polisi pada 25 Agustus lalu.

Seperti yang dilansir Channel News Asia pada 26 September 2017, pertemuan tersebut juga diminta oleh Mesir, Kazakhstan, Senegal dan Swedia, anggota Dewan Keamanan PBB yang tidak tetap.

Baca: Militer Myanmar Perkosa Wanita Rohingya, Ini Temuan Dokter PBB

Anggota Dewan akan mendapatkan update situasi di Myanmar hari ini, sebelum briefing resmi Guterres, yang akan diadakan dalam sebuah sesi terbuka.

Dewan Keamanan PBB awal bulan ini mendesak 'tindakan segera' untuk mengakhiri kekerasan, menyusul sebuah pertemuan tertutup.

Rohingya yang memiliki populasi sebanyak 1,1 juta jiwa telah bertahun-tahun mengalami diskriminasi di Myanmar. Mereka ditolak kewarganegaraannya meskipun banyak di antaranya telah menetap lama di negara ini.

Pada awal September, Guterres mengambil langkah yang langka untuk mengirim sebuah surat ke Dewan Keamanan PBB untuk mengungkapkan keprihatinan tentang bencana kemanusiaan yang sedang berlangsung, meningkatkan kekhawatiran bahwa hal itu dapat memiliki "implikasi bagi perdamaian dan keamanan" di luar perbatasan Myanmar.

Kelompok hak asasi manusia juga telah mendorong Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi terhadap pemerintah Myanmar dan mendesak negara-negara untuk meninjau kembali kerja sama militer.

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dianggap gagal memadamkan penganiayaan terhadap Rohingya saat dia menyampaikan sebuah pidato di tingkat nasional minggu lalu. Suu Kyi hanya meminta semua pihak untuk bersabar.

Sebelumnya  Pengadilan Rakyat Internasional dalam sidangnya di Kuala Lumpur menyimpulkan bahwa pemerintah Myanmar telah melakukan genosida terhadap minoritas muslim Rohingya.

Ketujuh hakim pengadilan menyatakan bahwa berdasarkan sejumlah dokumen, bukti, keterangan 200 korban warga Rohingya, Kachin, dan sejumlah etnis minoritas di Myanmar dapat disimpulkan bahwa pemerintahan negeri itu telah melakukan genosida.

Pertemuan seluruh anggota Dewan Keamanan PBB yang diadakan lusa akan menentukan nasib Rohingya dan juga pemerintah Myanmar. 

CHANNEL NEWS ASIA|YON DEMA






Sidang Dewan Keamanan PBB Buntu saat Bahas Konflik Rusia Ukraina

7 hari lalu

Sidang Dewan Keamanan PBB Buntu saat Bahas Konflik Rusia Ukraina

Aliansi Barat menyerukan pertanggungjawaban kekejaman Moskow dalam konflik Rusia Ukraina itu


Laporan Terkini IAEA dari PLTN Zaporizhzhia di Tengah Perang Rusia-Ukraina

23 hari lalu

Laporan Terkini IAEA dari PLTN Zaporizhzhia di Tengah Perang Rusia-Ukraina

IAEA akhirnya bisa menempatkan tim ahlinya di PLTN Zaporizhzhia dan mendapatkan informasi langsung tentang status operasional reaktor.


Rusia Disebut Ingin Hapus Ukraina dari Peta Dunia

31 Juli 2022

Rusia Disebut Ingin Hapus Ukraina dari Peta Dunia

Amerika Serikat menuding Rusia sengaja ingin menghilangkan Ukraina dari peta dunia.


Bantuan PBB ke Suriah Berlanjut Sampai Januari

12 Juli 2022

Bantuan PBB ke Suriah Berlanjut Sampai Januari

Dewan Keamanan PBB akan mengizinkan pengiriman bantuan PBB bagi sekitar 4 juta warga di wilayah oposisi di Suriah


Diveto China-Rusia, DK PBB Gagal Jatuhkan Sanksi Terhadap Korea Utara

27 Mei 2022

Diveto China-Rusia, DK PBB Gagal Jatuhkan Sanksi Terhadap Korea Utara

China dan Rusia pada Kamis memveto resolusi sanksi PBB terhadap Korea Utara karena peluncuran rudal balistiknya yang baru


Kecam Lemahnya PBB terhadap Rusia, Zelensky: Jika Tak Bisa Bantu Sebaiknya Bubar

6 April 2022

Kecam Lemahnya PBB terhadap Rusia, Zelensky: Jika Tak Bisa Bantu Sebaiknya Bubar

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menantang PBB untuk bertindak menghentikan kejahatan perang Rusia di negaranya


Proposal Rusia soal Bantuan untuk Ukraina Ditolak Dewan Keamanan PBB

24 Maret 2022

Proposal Rusia soal Bantuan untuk Ukraina Ditolak Dewan Keamanan PBB

Negara yang menolak proposal Rusia itu meminta Moskow agar menghentikan dulu perang ke Ukraina.


Perang Rusia Ukraina: Ini Jeroan Badan di DK PBB yang Ikut Sibuk

27 Februari 2022

Perang Rusia Ukraina: Ini Jeroan Badan di DK PBB yang Ikut Sibuk

DK PBB diberikan mandat oleh Piagam PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Maka DK PBB dibantu oleh badan-badan pendukung.


Saling Veto Amerika Serikat dan Rusia di DK PBB Sebelum Perang Rusia Ukraina

27 Februari 2022

Saling Veto Amerika Serikat dan Rusia di DK PBB Sebelum Perang Rusia Ukraina

Sebelum Rusia pakai hak veto, catatan Jewish Virtual Library, Amerika Serikat sudah menggunakan hak veto di DK PBB 44 kali untuk melindungi Israel.


Sejarah di Balik Hak Veto Dewan Keamanan PBB

27 Februari 2022

Sejarah di Balik Hak Veto Dewan Keamanan PBB

Hak veto biasanya ditemukan pada suatu lembaga tinggi negara. Selain itu, hak veto juga terdapat dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.