Oposisi Suriah Bersedia Genjatan Senjata  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga berkumpul dekat lokasi meledaknya dua bom di Zahra, Homs, Suriah, 21 Februari 2016. Masih belum jelas dalang di balik pemboman itu, namun Badan Pengamat Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) menjatuhkan kecurigaan terhadap kelompok militan ISIS. SANA via AP

    Warga berkumpul dekat lokasi meledaknya dua bom di Zahra, Homs, Suriah, 21 Februari 2016. Masih belum jelas dalang di balik pemboman itu, namun Badan Pengamat Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) menjatuhkan kecurigaan terhadap kelompok militan ISIS. SANA via AP

    TEMPO.CODamaskus - Blok oposisi Suriah mengatakan mereka bersedia mendukung gencatan senjata sementara selama dua minggu. Hal itu untuk menguji keseriusan komitmen pihak lainnya untuk mengakhiri peperangan sebagaimana proposal Amerika Serikat dan Rusia.

    Sebelumnya, pada pekan ini, Amerika dan Rusia menyepakati sebuah proposal "penghentian permusuhan" antara pemerintah Suriah dan kelompok pemberontak. Kesepakatan itu di luar Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Front al-Nusra.

    Kesepakatan yang melibatkan semua pihak itu akan diteken pada 26 Februari 2016, siang hari waktu setempat, selanjutnya gencatan senjata diberlakukan pada malam hari.

    "Komite Negosiasi Tinggi yakin gencatan senjata sementara akan diberlakukan selama dua pekan untuk menguji komitmen masing-masing pihak terhadap kesepakatan tersebut," demikian bunyi pernyataan blok oposisi yang dikeluarkan pada Rabu, 24 Februari 2016.

    Pernyataan oposisi itu disampaikan setelah Presiden Suriah Bashar al-Assad meyakinkan Rusia atas kesiapannya menghormati gencatan senjata. "Sudah ada pembicaraan melalui telepon antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Republik Arab Suriah Bashar al-Assad," bunyi pernyataan Kremlin. "Presiden Assad siap menerima gencatan senjata."

    Menurut pernyataan Kremlin, Assad menguraikan gencatan senjata sebagai sebuah langkah penting menuju resolusi politik guna mengakhiri perang saudara di Suriah.

    AL JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.