Organisasi Negara Melanesia Terima Indonesia Jadi Anggota  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) komite Kota Malang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, 24 Juni 2015. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan hak dan kebebasan menentukan nasib masyarakat Papua tanpa adanya intervensi dari militer serta menuntastan kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) komite Kota Malang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, 24 Juni 2015. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan hak dan kebebasan menentukan nasib masyarakat Papua tanpa adanya intervensi dari militer serta menuntastan kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.COJakarta - Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neill menyatakan Indonesia diterima menjadi anggota Melanesia Spearhead Group (MSG). MSG adalah organisasi negara-negara kawasan Pasifik.

    Dalam KTT MSG yang sedang berlangsung di Kepulauan Solomon, O’Neill juga menyatakan bahwa Indonesia akan diwakili oleh lima gubernur Papua.  Keputusan telah diambil oleh para pemimpin MSG dan akan diumumkan melalui komunike yang ditandatangani malam ini, 26 Juni 2015. Namun masih belum diketahui jelas alasan di balik itu.

    Selain itu, O’Neill menyatakan bahwa sebuah organisasi Papua Barat yang bernama United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) akan diberi status pengamat dalam KTT ini dan mewakili orang Papua yang tinggal di luar Indonesia.

    ULMWP sebelumnya telah mengajukan diri sebagai anggota MSG pada Februari lalu. Namun Papua Nugini memutuskan bahwa perwakilan bagi tingkat subregional perlu melalui mandat pemimpin yang dipilih oleh rakyatnya.

    Menurut O'Neill, ia percaya Indonesia menghargai niat jujur dan tulus MSG menawarkan kerja sama dalam isu sensitif ini. "Lebih jauh lagi, saya juga percaya bahwa organisasi seperti ULMWP mengapresiasi niat tulus kami. Sesaat setelah resmi menjadi presiden, saya berdialog dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang dilanjutkan dengan Presiden Joko Widodo,” kata O’Neill dilansir dari Papua New Guinea Today.

    NIBRAS NADA NAILUFAR | ABC


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.