Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill Mundur

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill.[REUTERS]

    Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill.[REUTERS]

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Minggu setelah berminggu-minggu desakan dari lawan politiknya dan polemik kesepakatan energi.

    "Saya mengumumkan hari ini bahwa saya mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Negara Independen Papua Nugini," kata O'Neill, dikutip dari Reuters, 26 Mei 2019.

    Baca juga: Pemerintah PNG Didesak Akhiri Kebijakan Non-Intervensi Isu Papua

    O'Neill, yang menyerahkan tampuk kekuasaan kepada mantan perdana menteri Sir Julius Chan, mengatakan perubahan kepemimpinan akan memungkinkan negara untuk melanjutkan agenda reformasi yang telah disampaikan.

    Ketidakstabilan politik menjadi masalah di Papua Nugini yang kaya sumber daya alam, tetapi dilanda kemiskinan. O'Neill, yang telah menjadi pemimpin sejak 2011, telah menghadapi banyak desakan untuk mundur.

    Selama berminggu-minggu, O'Neill menolak seruan untuk mengundurkan diri, tetapi lawan politiknya mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka telah mengumpulkan cukup dukungan di parlemen untuk menggulingkan O'Neill atas sejumlah keluhan termasuk kesepakatan gas dengan perusahaan Total asal Prancis, yang dipertanyakan oleh para kritikus.

    Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill. AP/Ahn Young-joon

    Keretakan koalisi yang berkuasa telah berlangsung selama berminggu-minggu dan pada hari Jumat setidaknya sembilan anggota beralih kubu, menurut dua menteri yang ada di antara mereka.

    Lawan politik O'Neill perlu menggalang 62 anggota parlemen dari total 111 kursi untuk memilihnya.

    Politisi oposisi mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka akan mendorong penyelidikan di Australia dan Swiss atas pinjaman AUS$ 1,2 miliar (Rp 12 triliun) yang diatur oleh kelompok keuangan UBS jika ada perubahan pemerintah, menurut laporan Australian Financial Review.

    Baca juga: Papua Berharap Transportasi Langsung ke PNG Segera Terwujud

    Komisi Ombudsman Papua Nugini menyusun laporan kesepakatan tahun 2014, yang memungkinkan negara untuk meminjam dari UBS untuk membeli 10 persen saham di perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Australia, Oil Search. Laporan ini rencananya akan diajukan ke parlemen minggu depan.

    Oil Search menggunakan uang itu untuk membeli ladang gas Elk Antelope yang sedang dikembangkan oleh Total Prancis.

    Papua Nugini diperkirakan telah rugi US$ 287 juta (Rp 4,1 triliun) karena kesepakatan itu setelah dipaksa untuk menjual saham ketika harga jatuh pada tahun 2017.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.