Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PNG Tegaskan Papua Bagian Integral Indonesia  

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Massa dari Aliansi Mahasiswa Papua mengenakan baju adat Papua saat menggelar aksi
Massa dari Aliansi Mahasiswa Papua mengenakan baju adat Papua saat menggelar aksi "Memperingati HUT West Papua ke 51" di Kawasan Nol Kilometer, Yogyakarta, (1/12). Mereka menuntut diakuinya kedaulatan Negara Papua Barat oleh Indonesia dan PBB. TEMPO/Suryo Wibowo
Iklan

TEMPO.CO, Port Moresby - Pemerintah Papua Nugini (PNG) menegaskan kembali sikapnya terhadap isu Papua Barat dengan mengatakan Provinsi Papua merupakan bagian integral dari Republik Indonesia.

"Posisi kami adalah Papua Barat atau Provinsi Papua tetap merupakan bagian integral dari Republik Indonesia," kata Menteri Luar Negeri Papua Nugini Rimbink Pato, Jumat, 30 September 2016.

Pernyataan itu disampaikan delegasi PNG yang dipimpin Pato, pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-71 di New York. "Kami memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pemerintah dan rakyat Indonesia, kami memiliki berbagai macam perjanjian dan perjanjian yang mengatur hubungan kita," kata Pato.

Baca: Pasifik Tantang Indonesia Bongkar Pelanggaran HAM di Papua

Dalam sidang tersebut, beberapa negara Kepulauan Pasifik mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat. Menteri Pato mengatakan posisi PNG sangat jelas seperti yang disampaikan dalam berbagai pertemuan regional.

Menteri Pato mengatakan tuduhan pelanggaran HAM dan isu penentuan nasib sendiri dapat diangkat melalui forum yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ada institusi di seluruh dunia, termasuk sistem PBB, yang akan berurusan dengan isu-isu tersebut dan kami tidak punya masalah dengan itu. Saya tidak berpikir Indonesia memiliki masalah dengan itu," ujar Pato.

Baca: CIA Berencana Bunuh Presiden Duterte

Sebelumnya pada 23-24 September, enam negara di wilayah Pasifik untuk pertama kali bersama-sama mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua dalam sidang umum PBB yang ke-71. Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshal, Tuvalu, dan Tonga adalah enam negara Pasifik yang menyerukan PBB agar segera mengakhiri berbagai pelanggaran HAM yang dialami warga Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) dalam 50 tahun terakhir.

Menanggapi tudingan itu, diplomat Indonesia di PBB, Nara Masista Rakmatia, balas menuding enam negara Pasifik itu mengintervensi kedaulatan Indonesia. “Dengan begitu mencederai piagam PBB tentang non-intervensi,” kata Nara.

PINA | YON DEMA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengungsi Masih Jadi Problema: Begini Tanggal 20 Juni Dipilih Sebagai Hari Pengungsi Sedunia

1 hari lalu

Pengungsi Palestina, yang meninggalkan rumah mereka akibat serangan Israel, berlindung di tenda kamp, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Rafah di selatan Jalur Gaza, 19 Juni 2024. REUTERS/Hatem Khale
Pengungsi Masih Jadi Problema: Begini Tanggal 20 Juni Dipilih Sebagai Hari Pengungsi Sedunia

Penetapan tanggal ini memiliki sejarah dan tujuan yang penting dalam mendukung dan melindungi hak-hak para pengungsi di seluruh dunia.


Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

30 Maret 2024

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

Komnas HAM apresiasi kesimpulan dan rekomendasi Komite HAM PBB. Meminta pemerintah implementasi kebijakan dan pelaksanaan di pusat serta daerah


Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

15 Maret 2024

Penjelasan Jokowi Soal Presiden Cawe-cawe Jelang Pemilu 2024
Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

TPN Ganjar-Mahfud menilai sosoran PBB soal cawe-cawe Jokowi, telah membuat citra bekas Wali Kota Solo itu menjadi buruk di mata dunia.


Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

13 Februari 2024

Seorang konservasionis dari pusat penelitian perikanan laut melepaskan hiu bambu bergaris coklat ke laut dalam upaya untuk meningkatkan populasi hiu di Rayong, Thailand, 1 Juni 2021. Para peneliti pekan lalu melepaskan 40 hiu bambu berpita coklat, berusia antara 2 dan 3 bulan, di terumbu karang buatan yang dibuat khusus pada kedalaman 18 meter (60 kaki). REUTERS/Kriengkrai Attanartwong
Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

Hiu bambu dan tiga satwa liar yang hidup di Indonesia masuk dalam laporan PBB. Ribuan spesies yang bermigrasi dalam situasi mengkhawatirkan.


Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

9 Februari 2024

Pelampung (buoy)  air dangkal dapat mendeteksi gerakan kecil dan perubahan dasar laut yang sering merupakan pertanda bahaya alam seperti gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Kredit: University of South Florida
Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengajak negara pesisir Samudera Hindia untuk menggenjot sistem mitigasi tsunami, mencakup kesiagaan masyarakat.


Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

21 September 2023

Presiden Jokowi menunjukkan SK Perhutanan Sosial & Adat dalam puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (Festival LIKE) di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Senin, 18 September 2023. Festival LIKE merupakan rangkuman akumulasi kerja Presiden pada bidang Lingkungan Hidup, Iklim, Kehutanan, dan Energi, khususnya energi terbarukan.  TEMPO/Subekti
Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

Presiden Jokowi berulangkali tidak hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)


Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

20 September 2023

Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

Pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan keterampilan menjadi kunci mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG.


Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

26 April 2023

Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Whasfi Velasufah (kiri) dan Koordinator Hubungan International IPPNU Sururoh Uthman (kanan). Foto: Istimewa
Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

Dua kader Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) mewakili Indonesia di forum diskusi internasional ECOSOC Youth Forum PBBB


Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

5 April 2023

Wanita Afghanistan menghadiri peresmian perpustakaan wanita di Kabul, Afghanistan, 24 Agustus 2022. REUTERS/Ali Khara/File Foto
Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

Larangan Taliban mendorong PBB meminta semua staf - pria dan wanita - untuk tidak masuk kerja selama 48 jam.


UGM Tembus 10 Besar Dunia Versi THE University Impact Rankings 2022

29 April 2022

Ilustrasi Universitas Gadjah Mada (UGM). Shutterstock
UGM Tembus 10 Besar Dunia Versi THE University Impact Rankings 2022

Pada tahun ini Universitas Gadjah Mada (UGM) berhasil menembus posisi 10 besar dunia untuk SDG 1, yaitu No Poverty atau Tanpa Kemiskinan.