Bangkok Siaga Hadapi Ancaman Bom  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan warga Indonesia di Bangkok-Thailand mmenggelar aksi  bersama untuk mendukung pemberantasan korupsi dan penyelamatan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia di Benjasiri Park yang terletak di pusat kota Bangkok, Thailand, 28 Januari 2015. Foto/Decita

    Puluhan warga Indonesia di Bangkok-Thailand mmenggelar aksi bersama untuk mendukung pemberantasan korupsi dan penyelamatan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia di Benjasiri Park yang terletak di pusat kota Bangkok, Thailand, 28 Januari 2015. Foto/Decita

    TEMPO.CO, Bangkok - Ibu kota Thailand, Bangkok, dalam status siaga atas kemungkinan terjadinya ledakan bom setelah bom meledak di halaman parkir gedung pengadilan di Jalan Ratchadaphisek pada Sabtu, 7 Maret 2015.

    Dua tersangka yang merencanakan peledakan itu telah ditangkap aparat polisi. Seorang tersangka mengaku dibayar untuk melakukan ledakan. Selain itu, ledakan ditujukan untuk menarik perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap situasi di Thailand. Ledakan di area pengadilan itu tidak menimbulkan korban jiwa.

    Ledakan ini terjadi sebulan setelah ledakan bom pipa di satu pusat perbelanjaan di pusat kota yang melukai dua orang. Ada dugaan pelakunya adalah kelompok kaus merah pendukung mantan Perdana Menteri Yingluk Shinawatra yang dilengserkan pada tahun lalu.

    Setelah militer mengambil alih pemerintahan Yingluck Shinawatra pada Mei tahun lalu, undang-undang darurat diberlakukan di Thailand.

    Sejak pemberlakuan undang-undang darurat, pertemuan politik dan kritik terhadap pemerintah diharamkan. Begitu juga larangan untuk melakukan unjuk rasa. Warga sipil pun dapat diadili di pengadilan militer tanpa diperbolehkan mengajukan banding.

    CHANNEL NEWS ASIA | MARIA RITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.