TEMPO.CO, Jakarta -Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan Yingluck Shinawatra, mantan perdana menteri yang divonis bersalah dalam kasus subsidi beras nasional, saat ini berada di Dubai, Uni Emirat Arab atau UEA. Untuk itu junta militer yang memerintah negara ini akan memburu Yingluck melalui jalur diplomatik dan kerja sama polisi dengan menggunakan Interpol.
"Dia berada di Dubai dan polisi harus terus bekerja dengan Kementerian Luar Negeri dan Interpol," kata Chan-ocha seperti yang dilansir Reuters pada 28 September 2017.
Baca: Tinggalkan Putranya di Bangkok, Yingluck Cari Suaka ke Inggris
Pernyataan Chan-ocha, panglima militer yang memimpin kudeta terhadap Yingluck, disampaikan sehari setelah Mahkamah Agung Thailand menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara pada Yingluck. Pada 27 September 2017, Mahkamah Agung memutuskan Yingluck bersalah karena kelalaian dalam manajemen program subsidi beras nasional.
Yingluck sebelummnya dikabarkan melarikan dari Thailand pada Agustus 2017 karena merasa takut akan hukuman berat yang disiapkan rezim militer Thailand. Dia diduga bersembunyi di rumah saudara kandungnya Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand yang sudah lebih dulu melarikan diri ke Dubai karena didakwa korupsi.
Menteri Pertahanan Thailand Prawit Wongsuwan mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah telah melakukan kontak dengan Uni Emirat Arab mengenai Yingluck.
Baca: Yingluck Lari ke Dubai Bergabung dengan Thaksin, Abangnya
Yingluck menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand pada pemilihan umum 2011. Dia memperkenalkan program subsidi beras, yang terbukti sangat populer di kalangan petani. Program ini menguntungkan petani karena pemerintah membeli beras di atas harga normal. Namun rezim militer Thailand menuding program ini menimbulkan kerugian miliaran dolar.
Pemerintahan Yingluck Shinawatra digulingkan militer Thailand pada tahun 2014. Pemerintah junta militer Thailand menjanjikan pemilihan umum pada tahun lalu atau 2 tahun setelah kudeta dilakukan. Namun hingga saat ini, junta militer Thailand enggan menggelar pemilihan umum agar rakyat bisa memilih perdana menteri secara langsung.
Junta militer Thailand yang berkuasa telah berjanji untuk mengadakan pemilihan pada tahun 2018, meskipun perubahan pada konstitusi telah memastikan bahwa junta semakin berkuasa. Yingluck Shinawatra sendiri dipastikan tidak akan kembali ke negaranya untuk menjalani hukuman.
REUTERS | KHAOSOD ENGLISH | YON DEMA
