Kantor PM Thailand Kembali Dibuka Senin Mendatang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tentara Thailand membentuk garis menjaga halte daerah bus untuk mencegah demonstrasi anti-kudeta di Victory Monument di Bangkok, Thailand (29/5). Ratusan tentara Thailand dan polisi menutup salah satu persimpangan tersibuk di Bangkok, upaya untuk memblokir rencana protes anti-kudeta selama seminggu. AP/Wason Wanichakorn

    Tentara Thailand membentuk garis menjaga halte daerah bus untuk mencegah demonstrasi anti-kudeta di Victory Monument di Bangkok, Thailand (29/5). Ratusan tentara Thailand dan polisi menutup salah satu persimpangan tersibuk di Bangkok, upaya untuk memblokir rencana protes anti-kudeta selama seminggu. AP/Wason Wanichakorn

    TEMPO.CO, Bangkok - Pemerintah Junta Militer Thailand akan membuka Goverment House atau Kantor Perdana Menteri akan kembali aktif Senin, 2 Juni 2014. Kantor ini ditutup para pengunjuk rasa sejak enam bulan lalu dalam upaya melengserkan kekuasaan Yingluck Shinawatra.

    "Ini seperti kembali ke rumah. Saya berharap tidak akan ada kecelakaan politik lainnya yang memaksa kami berkantor berpindah-pindah," kata seorang pejabat pemerintah yang enggan disebut namanya, Sabtu, 31 Mei 2014. (Baca: Redam Demonstran, Thailand Blokir Facebook)

    Beberapa pegawai sudah membenahi dokumen-dokumen dan membersihkan peralatan kantor. Menurut petugas, beberapa peralatan pengeras suara telah dipindahkan ke Naree Samosorn Building, yang biasanya berfungsi sebagai pusat konferensi pers junta.

    Anak buah Jenderal Adul Saengsingkaew, Wakil Kepala Dewan Nasional untuk Ketentraman dan Ketertiban, telah memeriksa bangunan kantor untuk melihat kelayakan bangunan.

    Lebih dari 30 penjual makanan juga senang Government House dibuka kembali. Penutupan ini telah membuat hidup mereka sulit, karena mereka tidak bisa mendapatkan uang dan harus mengambil pinjaman untuk menutupi biaya hidup.

    Mereka memeriksa toko-toko dan menemukan bahwa peralatan dapur yang rusak, berkarat atau hilang. Mereka telah meminta kompensasi. (Baca: Tak Semua Wisatawan Kena Dampak Kudeta Thailand)

    BANGKOK POST | EKO ARI

    Berita Lainnya
    Selain Anggito, SBY Ganti Dirjen Kemenag yang Lain
    Gunung Meletus, 133 Warga Terjebak di Sangeang Pulo
    Pangdam Tanjungpura Minta 10 Tank untuk Perbatasan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.