Setelah 50 Tahun, Myanmar Miliki Koran Independen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Myanmar Thein Sein. REUTERS/Minzayar

    Presiden Myanmar Thein Sein. REUTERS/Minzayar

    TEMPO.CO, Yangon - Empat harian umum milik swasta untuk pertama kalinya terbit di Myanmar setelah hampir 50 tahun. Namun sejumlah kendala mengadang, termasuk gagal terbit, pembiayaan yang buruk, peralatan kuno, dan kelangkaan wartawan.

    Enam belas harian diberi hak oleh pemerintah, namun hanya empat yang berhasil terbit.

    Union Daily, salah satu dari tiga harian yang diedarkan secara gratis, menggunakan kekuatan keuangan untuk mengalahkan pesaingnya seperti D-Wave, koran milik partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Koran ini diterbitkan perusahaan yang berafiliasi dengan pemerintah.

    "Keempatnya terjual habis dengan cepat hari ini," kata Kyi Kyi, seorang penjual buku di pinggir jalan pada Reuters.

    Namun ia menyatakan sulit meramal keberlangsungan media ini. "Tiga dijual gratis dan sisanya dijual 150 kyat (setara US$ 0,17)," katanya.

    Myanmar dipimpin pemerintah sipil pada awal 2011 setelah kediktatoran militer melepaskan cengkeramannya selama setengah abad di Myanmar. Sejak itu reformasi media sebagai bagian dari program demokratisasi mulai digagas pada bulan Agustus 2012.

    Tiga surat kabar lain yang didistribusikan adalah Voice Daily, Golden Fresh Land, dan The Standard Time Daily, semuanya berbahasa Burma.

    "Terus terang, pemerintah memberikan lisensi jauh lebih awal dari yang kami harapkan dan kami  sungguh-sungguh terkejut," kata Ko Maung, nama samaran, salah satu redaktur koran baru.

    Kementerian Informasi telah mengundang mitra lokal dan asing untuk berinvestasi di perusahaan patungan untuk menerbitkan New Light of Myanmar, satu-satunya koran berbahasa Inggris yang ada selama ini. Selama rezim militer berkuasa, koran ini menjadi koran propaganda.

    Terbitnya media yang dikelola swasta ini mepuji banyak analis. Lembaga Reporters Without Borders (RSF) memeringkat Myanmar pada posisi ke-151 dari 179 negara dalam Indeks Kebebasan Pers, naik 18 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    REUTERS | TRIP B


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.