Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Militer Tuduh Pemilu Myanmar Dicurangi, Pemerintahan Aung San Suu Kyi Terancam

image-gnews
Pendukung Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memegang foto konselor Myanmar Aung San Suu Kyi ketika menunggu hasil penghitungan suara pemilu Myanmar di markas partai di Yangon, Myanmar, 8 November 2020.[REUTERS]
Pendukung Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memegang foto konselor Myanmar Aung San Suu Kyi ketika menunggu hasil penghitungan suara pemilu Myanmar di markas partai di Yangon, Myanmar, 8 November 2020.[REUTERS]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota parlemen Myanmar akan mulai menduduki kursinya pada Senin di tengah kekhawatiran potensi kudeta, setelah pemerintahan militer menuduh ada kecurangan selama pemilu Myanmar kemarin.

Militer mengatakan pihaknya berencana untuk mengambil tindakan jika keluhannya tentang pemilu tidak ditangani dan seorang juru bicara pekan ini menolak untuk mengesampingkan kemungkinan kudeta.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dari Aung San Suu Kyi meraih kemenangan gemilang dalam pemilihan umum 8 November, pemilihan umum yang bebas dan adil kedua sejak berakhirnya pemerintahan militer langsung pada tahun 2011.

Tetapi tuduhan oleh tentara tentang kecurangan pemilih yang meluas, yang dibantah oleh komisi pemilihan, telah menyebabkan konfrontasi langsung antara pemerintah sipil dan militer, yang berbagi kekuasaan dalam konstitusi Myanmar, dikutip dari Reuters, 29 Januari 2021.

Konstitusi mencadangkan 25% kursi di parlemen untuk militer, yang telah menuntut resolusi atas pengaduannya sebelum Senin dan telah menolak untuk menarik resolusi.

Menambah ketidakpastian, Panglima Tertinggi Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, menyebutkan dalam pidato video yang dipublikasikan secara luas kepada personel militer pada hari Rabu bahwa sebuah konstitusi harus dicabut jika tidak dipatuhi.

Min Aung Hlaing mengutip contoh sebelumnya ketika piagam konstitusi telah dihapuskan di Myanmar.

Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing memberi hormat pada upacara Hari Pahlawan di Yangon pada 19 Juli 2020.[Ye Aung Thu / Pool via REUTERS]

Suu Kyi belum memberikan komentar publik tentang perselisihan itu, tetapi juru bicara Partai NLD mengatakan para anggota telah bertemu dengan para pemimpin militer Myanmar pada Kamis untuk melakukan pembicaraan tetapi tidak membuahkan hasil.

"Kami memang memiliki kekhawatiran tetapi itu tidak terlalu signifikan," kata juru bicara, Myo Nyunt, menjelaskan bagaimana mereka mengantisipasi beberapa ketegangan karena rencana NLD untuk mengubah konstitusi setelah pemungutan suara untuk mengekang kekuatan militer.

Dia juga mengatakan batalion polisi ditempatkan di ibu kota, Naypyitaw, setelah laporan bahwa pengunjuk rasa mungkin berkumpul di sana tetapi mengatakan jika terjadi kudeta, NLD tidak akan menanggapi dengan kekuatan.

Baca juga: Kemenangan Partai NLD Aung San Suu Kyi Cukup untuk Membentuk Pemerintahan

Anggota parlemen NLD Zin Mar Aung mengatakan polisi sedang berpatroli di kompleks parlemen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa," kata Zin Mar Aung.

Juru bicara militer Myanmar belum berkomentar terkait kemungkinan kudeta.

Para pemimpin agama dan politik yang berbicara kepada media mendesak kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai.

Seorang pemimpin pemuda untuk NLD, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan banyak orang benar-benar takut untuk kembali ke pemerintahan militer dan membuat frustasi melihat para elit bertengkar untuk mendapatkan kekuasaan individu.

"Pemimpin militer sudah jauh lebih kaya dan berkuasa daripada yang dibutuhkan siapapun, setidaknya kekayaan mereka mungkin tumbuh paling besar sejak negara terbuka, tetapi semua itu masih belum cukup," kata pemimpin pemuda NLD itu.

Sementara Pendeta Dr Hkalam Samson, seorang pemimpin komunitas dari etnis minoritas Kachin, mengatakan kepada jurnal berita Irrawaddy, "Kita semua harus bekerja sama untuk mencapai perdamaian dan untuk membangun sistem federal yang demokratis."

Kudeta adalah kata pahit yang tidak ingin kami dengar, katanya.

Penulis dan sejarawan Thant Myint-U mengatakan di Twitter pada hari Kamis bahwa negara sedang menuju krisis konstitusional.

"Saya rasa tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang mungkin terjadi selama tiga hari ke depan," katanya. "Kemungkinan besar Myanmar sedang menuju krisis konstitusional yang paling akut sejak penghapusan junta militer Myanmar lama pada tahun 2010."

REUTERS

Sumber:

https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics/military-threats-coup-fears-overshadow-myanmar-parliament-opening-idUSKBN29Y0G0?il=0

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


SBMI Desak Pemerintah Selamatkan Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Myanmar

5 hari lalu

Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Hariyanto Suwarno (kanan) dan Perwakilan Kementerian Luar Negeri, Rina Komaria (kiri) melaporkan dugaan TPPO di Myanmar, Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa 2 Mei 2023. Pada keteranganya ada dua orang yang dilaporkan berinisial P dan A. Keduanya merupakan WNI yang diduga memiliki hubungan jaringan internasional terkait perdagangan orang dengan modus penipuan online yang disiksa, hingga diperbudak di daerah konfik bersenjata di Myawaddy, Myanmar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
SBMI Desak Pemerintah Selamatkan Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Myanmar

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendesak pemerintah menyelamatkan pekerja migran Indonesia korban perdagangan orang di Myanmar.


Mengenang Fethullah Gulen Ulama Turki yang Menentang Erdogan

12 hari lalu

Fethullah Gulen. russia-now.com
Mengenang Fethullah Gulen Ulama Turki yang Menentang Erdogan

Fethullah Gulen yang pernah dituduh mendalangi upaya kudeta pemimpin Turki, Recep Tayyip Erdogan, meninggal pada Ahad malam, 21 Oktober 2024


10 Diktator Paling Kejam di Dunia yang Jarang Diketahui, Ada dari Asia

12 hari lalu

Pemimpin junta militer Myanmar Than Shwe. AP /David Longstreath
10 Diktator Paling Kejam di Dunia yang Jarang Diketahui, Ada dari Asia

Tidak hanya Adolf Hitler dan Joseph Stalin, terdapat beberapa diktator kejam yang jarang dikenal di dunia. Siapa saja?


Yayasan IJMI Dukung Penyelamatan 12 WNI dari Myanmar

16 hari lalu

Ilustrasi Perdagangan orang atau Human trafficking. shutterstock.com
Yayasan IJMI Dukung Penyelamatan 12 WNI dari Myanmar

Kementerian Luar Negeri membebaskan 12 WNI yang terindikasi menjadi korban penyekapan di wilayah konflik Mywaddy, Myanmar


Isu Myanmar Jadi Fokus KTT ASEAN di Laos

18 hari lalu

Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn menyampaikan pidato pada pembukaan Pertemuan Gubernur dan Wali Kota se-ASEAN (MGMAC & AMF) 2023 di Jakarta, Selasa 1 Agustus 2023. MGMAC dan AMF yang dihadiri lebih dari 500 peserta meliputi gubernur dan wali kota negara ASEAN tersebut guna menyalurkan aspirasi pemerintah kota dan daerah untuk mendukung perwujudan misi komunitas ASEAN 2025. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Isu Myanmar Jadi Fokus KTT ASEAN di Laos

Para pemimpin negara ASEAN menaruh perhatian terhadap konflik di Myanmar.


Sekjen Tekankan Peran Penting ASEAN di Kawasan Regional dan Global

18 hari lalu

Sekretatis Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn menggelar pertemuan di kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta Selatan pada Selasa, 15 Oktober 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Sekjen Tekankan Peran Penting ASEAN di Kawasan Regional dan Global

ASEAN diharapkan bisa berperan dalam menjalin hubungan dengan negara-negara berpengaruh di dunia.


Sekjen Dorong Keanggotaan Penuh Timor Leste di ASEAN

18 hari lalu

Sekretaris Tetap Luar Negeri Myanmar Aung Kyaw Moe, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Menteri Luar Negeri Thailand Maris Sangiampongsa, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin, dan Perdana Menteri Timor-Leste Xanana Gusmao berpose untuk foto di KTT ASEAN-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-14 di Pusat Konvensi Nasional, di Vientiane, Laos, 11 Oktober 2024. REUTERS/Athit Perawongmetha
Sekjen Dorong Keanggotaan Penuh Timor Leste di ASEAN

Sekjen ASEAN mengungkapkan bahwa pemimpin negara-negara anggota ASEAN mendukung keanggotaan penuh Timor Leste.


Kemlu Sebut 15 Korban TPPO Myanmar Berhasil Dipulangkan

18 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha. ANTARA/Yashinta Difa/aa.
Kemlu Sebut 15 Korban TPPO Myanmar Berhasil Dipulangkan

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) WNI yang berada di Myanmar mengalami kekerasan.


Kemlu Sebut 12 WNI Korban Penyekapan di Myanmar Berhasil Selamat

18 hari lalu

Yohana, sepupu korban WNI dugaan TPPO di Myanmar menunjukkan cuplikab percakapan. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Kemlu Sebut 12 WNI Korban Penyekapan di Myanmar Berhasil Selamat

Kemlu menyebut 12 WNI korban penyekapan di Myanmar berhasil diselamatkan.


Mantan Anggota DPRD jadi Korban TPPO di Myanmar, Disnaker Indramayu Surati Kemlu

20 hari lalu

Ilustrasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau human trafficking. REUTERS/Maxim Shemetov
Mantan Anggota DPRD jadi Korban TPPO di Myanmar, Disnaker Indramayu Surati Kemlu

"Dari informasi yang didapatkan diduga kuat Robiin merupakan korban TPPO," tutur Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Indramayu.