Rusia Tuduh AS Berstandar Ganda Soal Suriah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. AP/Yves Logghe

    Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. AP/Yves Logghe

    TEMPO.CO, Moskow - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menuduh Amerika Serikat memiliki standar ganda terhadap Suriah. Komentar ini dilontarkan terkait upaya AS memblokir pernyataan Dewan Keamanan PBB yang mengutuk serangan bom mobil di Damaskus.

    Washington membantah telah memblokir pernyataan tersebut dan mengatakan hanya meminta untuk keseimbangan. Lavrov dijadwalkan bertemu  Menteri Luar Negeri AS yang baru, John Kerry, pekan depan di Berlin.

    Lavrov mengatakan dalam konferensi pers bahwa Washington telah mengecewakan Moskow dengan memblokir pernyataan mengutuk "serangan teroris" di dekat kedutaan Rusia di Damaskus yang menewaskan lebih dari 50 orang. Ia juga menyebut Washington mengancam persatuan internasional dalam "perang melawan teror".

    "Kami percaya ini adalah standar ganda," kata Lavrov setelah pembicaraan dengan menteri luar negeri Cina. "Dan kita melihat di dalamnya kecenderungan sangat berbahaya oleh rekan-rekan Amerika yang berangkat dari prinsip dasar kecaman tanpa syarat dari setiap aksi teroris, suatu prinsip yang mengamankan kesatuan masyarakat internasional dalam memerangi terorisme."

    Seorang juru bicara misi AS di PBB mengatakan belum memblokir pernyataan kecaman namun telah berusaha untuk menyeimbangkan teks dengan kritik terhadap Presiden Suriah Bashar al-Assad. "Kami sangat mengutuk semua serangan membabi buta terhadap warga sipil atau teroris terhadap fasilitas diplomatik," kata Erin Pelton, juru bicara misi AS.

    Hubungan antara Washington dan Moskow telah memburuk sejak Vladimir Putin kembali ke kursi kepresidenan Rusia Mei tahun lalu.

    Pengesahan undang-undang AS untuk menghukum pejabat Rusia dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan larangan Rusia pada keluarga Amerika mengadopsi anak-anak Rusia juga memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas hubungan itu dalam beberapa pekan terakhir.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.