Koalisi Sipil Minta Penyelidikan Internasional Kasus Rohingya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah wanita suku Rohingya, yang bisanya tinggal di perbatasan Myanmar Bangladesh, berjalan untuk mengambil air di kamp pengungsian di Kutupalong, Bangladesh (7/3). Foto disiarkan hari ini (13/3).  AP/Pavel Rahman

    Sejumlah wanita suku Rohingya, yang bisanya tinggal di perbatasan Myanmar Bangladesh, berjalan untuk mengambil air di kamp pengungsian di Kutupalong, Bangladesh (7/3). Foto disiarkan hari ini (13/3). AP/Pavel Rahman

    TEMPO.CO, Yangon-- Koalisi 58 kelompok masyarakat sipil yang berasal dari sejumlah negara di Asia, Eropa, dan Afrika mengutuk terjadinya berbagai aksi kekerasan dan diskriminasi yang dialami warga etnis Rohingya di Myanmar dan Bangladesh.

    Koalisi, dalam pernyataannya yang dirilis Rabu 18 Juli 2012, meminta penyelidikan internasional untuk mengusut kerusuhan dan kekerasan yang dialami komunitas Rohingya. Aksi kekerasan terhadap komunitas Rohingya di Myanmar berawal pada 3 Juni lalu di Kota Sittwe dan Maungdaw. Setelah itu gelombang pengungsian terjadi hingga ke Bangladesh. Namun kehadiran mereka ditolak oleh pemerintah Bangladesh.

    "Rohingya, yang tak memiliki kewarganegaraan di Myanmar, telah menderita dari penyiksaan dan diskriminasi selama beberapa dekade. Sekarang mereka menghadapi krisis lainnya, dan langkah perlu segera diambil untuk melindungi mereka," ujar Koalisi.

    Koalisi juga mengingatkan Myanmar dan Bangladesh soal kewajiban hukumnya untuk melindungi semua orang di wilayahnya tanpa peduli kewarganegaraan atau statusnya, pengungsi atau tanpa kewarganegaraan.

    Myanmar diminta segera membuat kebijakan yang menentang diskriminasi terhadap etnis Rohingya. Menurut Koalisi, krisis ini justru menjadi peluang untuk mengatasi persoalan lama antara komunitas di Negara Bagian Rakhine dan mempromosikan dialog yang konstruktif untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi.

    Koalisi kemudian mendesak pihak berwenang Myanmar dan Rakhine untuk menghentikan upaya penangkapan terhadap orang-orang Rohingya, mengizinkan akses bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan bagi mereka tanpa dirintangi, serta memperbolehkan mereka kembali ke rumahnya dengan aman.

    Di Teheran, Iran, anggota senior parlemen Iran, Hossein Naqavi-Hosseini, meminta Organisasi Kerja Sama Negara-Negara Islam (OIC) untuk mengadakan pertemuan darurat menyikapi aksi kekerasan terhadap komunitas muslim di Myanmar.

    Hosseini, yang juga juru bicara Majelis Keamanan Nasional dan Komite Kebijakan Luar Negeri Iran, meminta pemerintah Iran memimpin upaya mengakhiri kekerasan kelompok minoritas di Myanmar. Ia mendesak dunia internasional untuk mengutuk aksi kekerasan itu. Hosseini juga mengkritik negara-negara muslim yang membisu menyikapi peristiwa itu.

    MIZZIMA | PRESS TV | MARIA RITA

    Dunia Populer:
    Misteri Terjawab, Wanita Itu Istri Jong Un

    Video Mayat Qaddafi Dimain-mainkan Beredar

    Merkel: Larangan Sunat Bikin Jerman Jadi Olokan

    Jalan Terkecil di Dunia Terancam

    Pewaris Tetra Pak Ditahan Terkait Kematian Istri

    Keluarga Kerajaan Spanyol Dipaksa Ikut Berhemat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.