TEMPO.CO , SIDNEY: -- Australia bakal mencabut sebagian cekal yang pernah dijatuhkannya kepada presiden dan 200 lebih pejabat Myanmar selama setahun belakangan. Pencabutan itu bagian dari apresiasi Australia atas keberhasilan Myanmar menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur, adil dan tertib.
Keputusan ini muncul beberapa hari setelah Perdana Menteri Inggris David Cameron dan pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi. Dalam pertemuan bersejarah itu, mereka melansir seruan bersama guna meredakan sanksi yang diberikan banyak negara di dunia terhadap Myanmar, karena kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih terabaikan.
“Kami sisakan sebanyak 130 nama pejabat senior militer dan para pelanggar HAM yang masih masuk daftar tangkal,” kata Menteri Luar Australia Bob Carr, Senin 16 April 2012. Melihat kemajuan yang dicapai Myanmar, ia berkomentar, “Negara itu layak mendapat penghargaan atas usaha mereka memperbaiki diri.”
Selama ini, menurut Carr, Negeri Kangguru itu mengantungi 392 nama yang diduga melakukan pelanggaran HAM di Myanmar. Semua nama itu masuk dalam daftar orang yang dilarang masuk ke Australia.
“Sanksi yang sengaja belum kami cabut dengan alasan melihat situasi dan perkembangan kondisi HAM di Myanmar adalah larangan bagi transaksi persenjataan antara negara kami dengan Myanmar,” katanya saat berkunjung ke London..
SANDY INDRA PRATAMA | ABC| THE AUSTRALIAN