Sudan Bakal Punya Reaktor Nuklir, Belajar dari Iran  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr, Iran. REUTERS/Raheb Homavandi

    Pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr, Iran. REUTERS/Raheb Homavandi

    TEMPO Interaktif, Setelah Iran, kini giliran negara Afrika, Sudan bakal memiliki reaktor nuklir.

    Presiden Sudan  Omar al-Bashir banyak belajar dari Iran soal sumber energi nuklir, terutama untuk kebutuhan energi listrik.

    Untuk itu negeri ini akan membangun reaktor nuklir dan sumber listrik bertenaga nuklir pertama kali pada tahun 2020. Demikian keterangan kantor berita pemrintah SUNA.

    Mohamed Ahmed Hassan el-Tayeb, Direktur Jenderal lembaga Energi Atom Sudan, Ahad, mengatakan bahwa pemerintah telah mulai merencanakan pembangunan reaktor nuklir awal tahun ini.

    "Menteri Kelistrikan dan Dams telah menyiapkan proyek yang menghasilkan energi nuklir bekerjasama dengan Lembaga Energi Atom Internasional. Pembangunan pertama adalah listrik bertenaga nuklir pada tahun 2020," katanya.

    Tayeb melanjutkan, delegasi IAEA akan berkunjung ke Sudan pekan ini untuk mendiskusikan proyek.

    Sudan menjadi anggota IAEA sejak 1958 dan mengembangkan program energi nuklir dengan pengawasan IAEA untuk kepentingan perdamaian. Sejak 1997, ekonomi Sudan gonjang ganjing setelah mendapat tekanan dari Amerika Serikat.

    Maret lalu, pemerintah Khartoum mengumumkan bahwa Sudan perlu mencari sumber energi lain, tidak termasuk energi nuklir. Menurut perhitungan pemerintah, Sudan bakal kehilangan sumber energi hingga 25 tahun mendatang jika tak mengembangkan sumber energi lain. Awal tahun ini Iran mentransfer teknologi nuklir ke Sudan.

    "Iran siap berbagi pengalaman, pengetahuan, dan teknologi," kata pemimpin Iran Ayatollah Ali Khameeni saat mengungjungi presiden Sudan Omar al-Bashir, Maret.

    AL JAZEERA | CHOIRUL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.