TEMPO.CO, Juba - Sudan Selatan menolak kehadian 4.000 pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa karena situasi keamanan negaranya mengalami kemajuan.
Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan perintah pengiriman pasukan perdamaian ke Juba, ibu kota Sudan Selatan, untuk memperkuat pasukan sebelumnya yang berjumlah 13.500 tentara.
Tambahan pasukan itu dimaksudkan untuk mengatasi pertempuran terbaru di Juba.
"Pemerinah Sudan Selatan sanggup mengatasi keamanan dan stabilitas negara serta melindungi rakyat sehingga tak perlu tambahan pasukan PBB," kata juru bicawa Kementerian Luar Negeri Sudan Selatan, Mawien Makol Ariik, Rabu, 11 Januari 2017.
Penolakan pemerintah Sudan Selatan ini bertentanan dengan sikap sebelumnhya yang disampaikan pada November 2016 yang mengatakan bahwa mereka bersedia menerima pengerahan pasukan PBB.
Menurut Menteri Pertahanan Kuol Manyang Juuk, Sudan Selatan memang sudah tak perlu lagi pasukan PBB untuk melindungi pasukan regional.
"Hampir seluruh orang di dunia masih percaya bahwa sedang terjadi perang di Juba dan sekitarnya, namun faktanya Juba saat ini aman," ucap Juuk kepada kantor berita DPA.
Pernyataan Juuk ini bertentangan dengan sejumlah laporan yang menyebutkan bahwa masih terjadi perang sengit di kawasan utara dan selatan negara.
AL JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN
