Pimpinan British Petroleum Kunjungi Rusia, Redam Kegundahan Kremlin

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapal petugas pantai Amerika Serikat mencoba melokalisir tumpahan minyak akibat meledaknya anjungan minyak lepas pantai milik Britih Petroleum di Teluk Meksiko (29/4). AP/Greenpeace

    Kapal petugas pantai Amerika Serikat mencoba melokalisir tumpahan minyak akibat meledaknya anjungan minyak lepas pantai milik Britih Petroleum di Teluk Meksiko (29/4). AP/Greenpeace

    TEMPO Interaktif, Moskow - Direktur Utama British Petroleum Tony Hayward akan bertemu dengan pejabat tinggi Rusia, Senin (28/6), dalam sebuah kunjungan untuk meredam kekhawatiran Kremmlin menyusul tumpahan minyak di Teluk Meksiko.

    Selain di Amerika Serikat, sejak 2003, BP juga mengoperasikan pengeboran minyak lepas pantai di Rusia bekerjasama dengan perusahaan lokal, TNK-BP.

    Menyusul persitiwa bocorannya kilang minyak BP di Amerika Serikat, Presiden Rusia Dmitry Medvedev meminta jaminan BP yang saat ini digugat membayar milyaran dolar untuk membersihkan tumpahan minyak. Duta besar Rusia di Inggris mengatakan negaranya ingin ada jaminan dari BP bahwa Rusia tidak akan terkena peristiwa serupa.

    Hayward akan bertemu dengan pejabat tinggi energi Rusia Igor Sechin, Senin. "Mereka akan membicarakan proyek-proyek bilateral," ujar juru bicara Sechin kepada Reuters. Namun BP menolak memberikan konfirmasi atas pertemuan tersebut.

    Tumpahan minyak, 20 April di Teluk Meksiko, menyebabkan kerugian ekonomi dan becnana lingkungan hidup sepanjang panta Teluk Amerika Serikat, mengancam perikanan, wisata dan kehidupan biota laut.

    Akibat kejadian tersebut, pemerintah Amerika Serikat menuntut perusahaan minyak ini ganti rugi US20 milyar atau setara dengan Rp 180,18 triliun. Hingga saat ini BP telah membayar Rp 21,17 triliun untuk biaya pembersihan pantai dan kompensasi.

    REUTERS | CHOIRUL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.