TEMPO Interaktif, Berlin - Rencana sebuah perusahaan keamanan swasta untuk mengerahkan lebih dari 100 bekas tentara Jerman ke Somalia untuk bekerja bagi seorang panglima perang telah memicu liputan media massa dan menimbulkan kecaman keras dari anggota parlemen Selasa, sementara jaksa mengatakan mereka mengawasi kesepakatan itu.
Beberapa anggota parlemen dan kelompok-kelompok yang berkepentingan mengkritik kesepakatan itu, yang telah menyuarakan keprihatinan atas peran militer Jerman modern yang lebih luas. Meskipun undang-undang Jerman melarang kekuatan asing merekrut warga negaranya, mereka tidak dilarang pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai tentara bayaran di zona perang.
Namun, mengingat agresif militer Jerman di abad 20 lalu, mayoritas warga Jerman saat ini memilih untuk tidak melihat tentara mereka terlibat dalam setiap jenis konflik bersenjata di luar negeri - termasuk dalam misi NATO di Afganistan, di mana sekitar 4.000 tentara saat ini beroperasi, atau sebagai tentara bayaran di daerah perang asing.
Anggota oposisi Omid Nouripourmen mengatakan Partai Hijau-nya juga akan menyelidiki apakah penyebaran bekas tentara Bundeswehr oleh Grup Keamanan Jerman Asgaard melanggar sanksi PBB terhadap Somalia.
"Apa yang akan kita lakukan jika besok panglima perang lain Somalia menyewa mantan tentara kita? Lalu kita melihat Jerman saling berperang di zona perang asing," kata Nouripour pada The Associated Press. "Ini bukan cara yang dapat menyelesaikan perang di Somalia."
Jaksa di Muenster menyelidiki apakah kepala Asgaard melanggar hukum yang mencegah perekrutan militer asing, kata Wolfgang Schweer, juru bicara jaksa di Muenster, seperti dikutip oleh kantor berita Jerman DDP.
Kepala Bundeswehrverband, kelompok kepentingan tentara Jerman, mendesak pemerintah untuk melarang mantan tentara berpartisipasi dalam konflik bersenjata di luar negeri.
Asgaard membenarkan kesepakatan dengan Abdinur Ahmed Darman yang mengaku telah terpilih sebagai presiden Somalia pada tahun 2003 dan mengatakan pihaknya akan mengerahkan para prajurit begitu Darman telah memegang kendali urusan negara dan telah disetujui oleh PBB.
Darman yang tinggal di luar negeri, memiliki beberapa pengikut di Somalia dan jarang terlihat di sana. Somalia telah kehilangan pemerintah yang berfungsi sejak tahun 1991.
AP | EZ