Perdana Menteri Thailand Tawarkan Rencana Rekonsiliasi dan Tanggal Pemilu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Bangkok - Perdana Menteri Thailand, menghadapi tuntutan untuk pemilu baru, mengusulkan hari Senin tanggal 14 November untuk pemilu baru jika demonstran anti-pemerintah menerima rencana rekonsiliasi dan perdamaian serta stabilitas dipulihkan.

    Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva membuat tawaran dalam pidatonya Senin malam yang disiarkan di semua saluran televisi, delapan minggu sejak aksi demo dengan korban 27 jiwa.

    Abhisit mengatakan dia akan melanjutkan rencana rekonsiliasi bahkan jika pendemo yang disebut Kaus Merah menolaknya, tetapi dalam hal itu dia tidak bisa menetapkan tanggal bagi pemilihan umum.

    Kaus Merah menyatakan Abhisit berkuasa secara tidak sah pada Desember 2008 dengan bantuan tekanan tentara terhadap legislator. Mereka telah meminta Parlemen untuk dibubarkan dalam 30 hari atau kurang. Sebuah pemilu harus diselenggarakan dalam waktu 60 hari.

    Pemimpin Kaus Merah, Jatuporn Prompan, mengatakan kelompok itu akan mengadakan pertemuan untuk membahas tawaran Abhisit dan memberikan respons Selasa.

    Abhisit mengatakan dia menginginkan cukup waktu untuk meloloskan anggaran untuk tahun depan. Namun kedua belah pihak juga ingin mengontrol pemerintah ketika sebuah perombakan posisi kunci militer terjadi pada bulan September sehingga mereka dapat mempengaruhi hasil akhirnya.

    "Jika ada proses rekonsiliasi dan negara memiliki perdamaian dan stabilitas, pemilu dapat diselenggarakan pada 14 November," kata Abhisit. "Itulah tujuan pemerintah yang siap untuk dikejar."

    Abhisit mengeja lima poin rencana rekonsiliasi yang katanya memperhitungkan keluhan utama para demonstran, yang aksi pendudukan jalan utama di ibukota sejak pertengahan Maret telah menyebabkan kekacauan ekonomi dan lebih terpolarisasinya negara itu. Persatuan memudar setelah kudeta militer tahun 2006 menggulingkan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

    AP | EZ
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.