Libanon Akan Gugat Boeing atas Kecelakaan Pesawat Ethiopia  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP Photo

    AP Photo

    TEMPO Interaktif, Beirut - Kerabat dari mereka yang tewas dalam penerbangan pesawat Ethiopian Airlines yang jatuh ke Mediterania dari Libanon pada bulan Januari berencana untuk mengajukan gugatan jutaan dolar Amerika terhadap produsen pesawat Boeing di pengadilan AS, kata pengacara mereka Selasa.

    Boeing 737 itu jatuh pada 25 Januari, hanya beberapa menit setelah lepas landas dari Beirut saat badai ganas. Ke-90 penumpang di dalamnya meninggal.

    "Kami telah mengajukan, di Chicago, sebuah petisi untuk penemuan yang dalam kasus ini diajukan terhadap Boeing Corporation karena merupakan produsen pesawat," kata Monica Kelly dari Ribbeck Law yang berpusat di Chicago kepada The Associated Press. "Kami belum mengajukan gugatan."

    "Kami telah memulai proses penemuan ini di Illinois," di mana Boeing berpusat, katanya. "Kami akan mengajukan gugatan segera setelah kami memiliki cukup izin dari dokumen-dokumen yang akan kami terima."

    Komentar-komentarnya muncul sebulan setelah Menteri Transportasi Lebanon Ghazi Aridi mengatakan informasi dari rekamam penerbangan menunjukkan bahwa penyebab kecelakaan itu tampaknya bukan masalah teknis atau sebuah ledakan.

    Kelly mengatakan bahwa ia dan seorang rekan kerja serta ahli penerbangan Kanada telah berada di Beirut selama dua minggu di mana mereka bertemu 30 kerabat korban Libanon. Dia menambahkan bahwa mereka juga berhubungan dengan beberapa kerabat Etiopia dari korban pesawat.

    Lima puluh empat warga Libanon dan 30 orang Etiopia tewas dalam kecelakaan itu.

    Rekaman suara kokpit pesawat dan rekaman penerbangan sedang dianalisis di Perancis oleh BEA, agen Perancis yang mengkhususkan diri dalam membantu penyelidikan teknis kecelakaan udara.

    Belum ada pejabat yang sejauh ini mengungkapkan tentang penyebab kecelakaan.

    AP | EZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.