Pembangunan Kembali Haiti Butuh Waktu 10 Tahun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasukan perdamaian PBB asal Uruguay berusaha mengatasi keributan dalam pembagian makanan di Port-au-Prince, Haiti (26/1). Keributan terjadi saat warga antre untuk mendapatkan beras. AP/Ramon Espinosa

    Pasukan perdamaian PBB asal Uruguay berusaha mengatasi keributan dalam pembagian makanan di Port-au-Prince, Haiti (26/1). Keributan terjadi saat warga antre untuk mendapatkan beras. AP/Ramon Espinosa

    TEMPO Interaktif, Perdana Menteri Haiti mengatakan, pembangunan kembali negerinya membutuhkan waktu sedikitnya 10 tahun, selain membangun gedung daninfrastruktur juga mengumpulkan kembali korban yang terpisah dari keluarganya akibat gempa.

    Hal itu disampaikan oleh Jean-Max Bellerive, Senin, dalam sebuah acara konferensi bantuan internasional di Montreal Kanada. "Rakyat Haiti membutuhkan begitu banyak bantuan untuk rekonstruksi," ujarnya.

    Konferensi tersebut diharapkan tidak hanya membawa janji-janji saja melainkan bantuan nyata untuk rakyat Haiti akibat bencana 12 Januari.

    "Kadang-kadang orang mengumbar janji dalam sebuah konferensi dan memberikan uang, namun tidak tahu apa yang akan mereka lakukan," kata menteri luar negeri AS Hillary Clinton saat memberikan sambutan penutupan konferensi.

    Untuk itu, tambahnya, perlu kanjian kebutuhan terlebih dahulu dilanjutkan bikin perencanaan dan pelaksanaan. Washington akan memberikan bantuan pemulihan kembali Haiti.

    "Hal yang paling penting bagi kita adalah menjadi mitra Haiti." ucapnya.

    Pemerintah Haiti menjelaskan, sedikitnya 150 orang tewas akibat gempa berkekuatan 7,0 skla Richter yang menghantam ibu kota Port-au Prince. Selain itu gempa ini juga melululantakkan ribuan bangunan. Mengutip keterangan Presiden Rene Preval, Bellerive mengatakan kepada wartawan saat ini 200 ribu rakyatnya hidup di dalam tenda karena kehilangan tempat tinggal.

    ALJAZEERA | CHOIRUL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.