Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PBB Akui Sebarkan Kolera di Haiti yang Tewaskan 9.200 Orang

image-gnews
AP /MINUSTAH, Sophia Paris
AP /MINUSTAH, Sophia Paris
Iklan

TEMPO.CO, New York - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon secara mengejutkan mengatakan PBB sebagai penyebar wabah kolera di Haiti yang menewaskan sedikitnya 9.200 orang pada Oktober 2010. Saat itu, Haiti dilanda bencana alam, sehingga PBB mengirimkan pasukan perdamaiannya untuk memberikan bantuan.
 
Pernyataan Ban tersirat melalui pesan yang disampaikan melalui surat elektronik yang dikirimkan juru bicaranya Farhan Haq kepada Associated Press pada Kamis, 18 Agustus 2016.

"Sejak setahun lalu PBB meyakini bahwa perlu melakukan usaha yang lebih maksimal untuk menghentikan kolera di Haiti karena keterlibatan kami sendiri dalam penyebaran awal wabah itu dan membantu mengobati penderitaan mereka yang terkena dampaknya," tulis Haq seperti yang dilansir USA Today pada 19 Agustus 2016.

Dia menambahkan bahwa respons cepat segera dilakukan dalam dua bulan ke depan, setelah mencapai kesepakatan dengan otoritas Haiti dan didiskusikan dengan negara-negara anggota.

Pernyataan itu datang setelah pada 8 Agustus lalu sebuah laporan rahasia yang ditulis oleh Philip Alston, seorang profesor hukum New York University dikirim kepada Ban.

Laporan tersebut berisi hasil analisa beberapa ahli yang menyebutkan memiliki banyak bukti bahwa kuman kolera masuk ke dalam sungai terbesar Haiti pada Oktober 2010 melalui limbah yang dibuang ke sungai. 

Di dekat sungai, didirikan perkemahan untuk menampung pasukan penjaga perdamaian PBB asal Nepal. Diduga limbah dari kamp ini masuk ke sungai disebabkan buruknya sanitasi.  Selain 9.800 orang tewas diserang kolera, sebanyak sekitar 800.000 orang terinfeksi.

Para peneliti mendeteksi kolera pertama kali di Lembah Artibonite yang menjadi markas dari tentara PBB asal Nepal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menanggapi informasi tersebut, Mario Joseph yang menjadi kuasa hukum bagi warga Haiti korban kolera menyatakan dirinya sangat senang dengan hasil tersebut. "Ini adalah kesuksesan besar kepada ribuan warga Haiti yang berbaris untuk mendapatkan keadilan, menulis surat kepada PBB dan membawa badan dunia itu ke pengadilan," kata Mario Joseph, pengacara hak asasi manusia.

Menurut warga yang mengajukan tuntutan hukum dan juga laporan Badan Pengawasan dan Pencegahan Penyakit AS, para penjaga perdamaian PBB dari Nepal kemungkinan besar menjadi penyebab wabah kolera ketika ditempatkan di dekat satu sungai besar di Haiti dan membuang air kotor langsung ke sungai itu.

Haiti adalah negara termiskin di belahan bumi Barat dan hanya 24 persen dari warganya yang memiliki akses ke toilet serta tidak semua orang  memiliki akses ke air bersih.

Kolera tersebar melalui kotoran manusia dan jika sudah mencemari pasokan air menjadi amat sulit untuk dihentikan. Kolera merupakan infeksi yang menyebabkan diare parah yang bisa berakibat dehidrasi dan menyebabkan kematian. Penyebab utamanya adalah sanitasi buruk.

Ironisnya, upaya hukum selama ini terhadap PBB ditolak hakim di AS karena badan ini memiliki hak kekebalan yang hanya bisa dicabut oleh PBB sendiri.

USA TODAY|NY TIMES|BBC|YON DEMA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komitmen Kuat KKP Melindungi Hak Masyarakat Hukum Adat

56 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Forum Adat 2024 pada Kamis, 15 Agustus 2024, di Jakarta. KKP menegaskan komitmennya dalam perlindungan dan pemajuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang tersebar di 60 provinsi sudah ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota sebagai bentuk fasilitasi pengakuan dan perlindungan MHA di pesisir dan pulau-pulau kecil. Dok. KKP
Komitmen Kuat KKP Melindungi Hak Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat adat adalah garda depan pelestarian sumber daya alam karena mereka memiliki kedekatan spiritual dan budaya pada alam tempat tinggalnya. Hampir seluruh keanekaragaman hayati kita yang masih tersisa berada di tempat-tempat yang dijaga langsung oleh masyarakat adat.


Pengungsi Masih Jadi Problema: Begini Tanggal 20 Juni Dipilih Sebagai Hari Pengungsi Sedunia

21 Juni 2024

Pengungsi Palestina, yang meninggalkan rumah mereka akibat serangan Israel, berlindung di tenda kamp, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Rafah di selatan Jalur Gaza, 19 Juni 2024. REUTERS/Hatem Khale
Pengungsi Masih Jadi Problema: Begini Tanggal 20 Juni Dipilih Sebagai Hari Pengungsi Sedunia

Penetapan tanggal ini memiliki sejarah dan tujuan yang penting dalam mendukung dan melindungi hak-hak para pengungsi di seluruh dunia.


Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

30 Maret 2024

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

Komnas HAM apresiasi kesimpulan dan rekomendasi Komite HAM PBB. Meminta pemerintah implementasi kebijakan dan pelaksanaan di pusat serta daerah


Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

15 Maret 2024

Penjelasan Jokowi Soal Presiden Cawe-cawe Jelang Pemilu 2024
Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

TPN Ganjar-Mahfud menilai sosoran PBB soal cawe-cawe Jokowi, telah membuat citra bekas Wali Kota Solo itu menjadi buruk di mata dunia.


Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

13 Februari 2024

Seorang konservasionis dari pusat penelitian perikanan laut melepaskan hiu bambu bergaris coklat ke laut dalam upaya untuk meningkatkan populasi hiu di Rayong, Thailand, 1 Juni 2021. Para peneliti pekan lalu melepaskan 40 hiu bambu berpita coklat, berusia antara 2 dan 3 bulan, di terumbu karang buatan yang dibuat khusus pada kedalaman 18 meter (60 kaki). REUTERS/Kriengkrai Attanartwong
Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

Hiu bambu dan tiga satwa liar yang hidup di Indonesia masuk dalam laporan PBB. Ribuan spesies yang bermigrasi dalam situasi mengkhawatirkan.


Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

9 Februari 2024

Pelampung (buoy)  air dangkal dapat mendeteksi gerakan kecil dan perubahan dasar laut yang sering merupakan pertanda bahaya alam seperti gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Kredit: University of South Florida
Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengajak negara pesisir Samudera Hindia untuk menggenjot sistem mitigasi tsunami, mencakup kesiagaan masyarakat.


Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

21 September 2023

Presiden Jokowi menunjukkan SK Perhutanan Sosial & Adat dalam puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (Festival LIKE) di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Senin, 18 September 2023. Festival LIKE merupakan rangkuman akumulasi kerja Presiden pada bidang Lingkungan Hidup, Iklim, Kehutanan, dan Energi, khususnya energi terbarukan.  TEMPO/Subekti
Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

Presiden Jokowi berulangkali tidak hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)


Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

20 September 2023

Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

Pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan keterampilan menjadi kunci mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG.


Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

26 April 2023

Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Whasfi Velasufah (kiri) dan Koordinator Hubungan International IPPNU Sururoh Uthman (kanan). Foto: Istimewa
Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

Dua kader Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) mewakili Indonesia di forum diskusi internasional ECOSOC Youth Forum PBBB


Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

5 April 2023

Wanita Afghanistan menghadiri peresmian perpustakaan wanita di Kabul, Afghanistan, 24 Agustus 2022. REUTERS/Ali Khara/File Foto
Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

Larangan Taliban mendorong PBB meminta semua staf - pria dan wanita - untuk tidak masuk kerja selama 48 jam.