TEMPO.CO, Jakarta - Australia telah menjatuhkan sanksi dan larangan perjalanan terhadap pemukim Israel yang dituduh melakukan kejahatan kekerasan terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Menteri Luar Negeri Penny Wong mengumumkan sanksi tersebut pada Kamis 24 Juli 2024, yang ditujukan kepada tujuh pemukim Israel dan kelompok pemukim garis keras yang dikenal karena mendirikan pos-pos ilegal baru.
Kelompok tersebut, Hilltop Youth, menghasut dan melakukan kekerasan terhadap warga Palestina, kata Wong, sementara para pemukim yang terkena sanksi telah melakukan pemukulan, penyerangan seksual dan penyiksaan.
“Kami menyerukan Israel untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku kekerasan terhadap pemukim dan menghentikan aktivitas pemukiman yang sedang berlangsung, yang hanya akan mengobarkan ketegangan dan semakin merusak stabilitas dan prospek solusi dua negara,” kata Wong dalam sebuah pernyataan.
Langkah pemerintah Australia ini mengikuti tindakan serupa yang dilakukan sekutunya Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang.
Pada 11 Juni, AS, pendukung setia Israel, mengumumkan gelombang sanksi baru terhadap beberapa pemukim Israel dan kelompok nasionalis sayap kanan Israel, Lehava.
“Amerika Serikat masih sangat prihatin terhadap kekerasan ekstremis dan ketidakstabilan di Tepi Barat, yang melemahkan keamanan Israel sendiri,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller saat itu.
“Kami sangat mendorong pemerintah Israel untuk segera mengambil langkah-langkah untuk meminta pertanggungjawaban individu dan entitas ini.”
Lonjakan Kekerasan
Menyusul pengumuman Australia, Kedutaan Besar Israel di Canberra mengutuk tindakan kekerasan terhadap komunitas Palestina.
“Israel adalah negara hukum dan akan berupaya Reuters membawa kelompok minoritas ekstrim ke pengadilan,” kata seorang juru bicara kepada kantor berita.
Kekerasan pemukim Israel dan serangan militer di Tepi Barat yang diduduki telah meningkat selama perang Israel di Gaza, menewaskan sedikitnya 589 warga Palestina sejak 7 Oktober, menurut para pejabat Palestina.
Selama periode yang sama, setidaknya 17 warga Israel, termasuk tentara, tewas dalam serangan di wilayah yang melibatkan warga Palestina, menurut angka resmi Israel.
Australia menganggap pemukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina ilegal dan menghambat perdamaian.
Dalam keputusan penting pada 19 Juli, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa pendudukan Israel di wilayah Palestina, termasuk Tepi Barat, adalah ilegal dan harus diakhiri sesegera mungkin.
Perluasan pemukiman ilegal telah meningkat tajam sejak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali berkuasa pada akhir 2022. Menteri Keuangannya Bezalel Smotrich, yang mengawasi perluasan pemukiman dan dirinya sendiri yang tinggal di pemukiman Israel, telah menjanjikan “jutaan pemukim baru”.
Pilihan Editor: Jepang Jatuhkan Sanksi terhadap Pemukim Israel atas Kekerasan di Tepi Barat
REUTERS | AL JAZEERA
