ICJ: Pendudukan Israel di Palestina Pelanggaran Hukum Internasional dan Harus Dihentikan!

TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan dan praktik yang digunakan Israel dalam pendudukannya di wilayah Palestina melanggar hukum internasional, kata Mahkamah Internasional PBB (ICJ) dalam sebuah pendapat penting pada Jumat 19 Juli 2024.

ICJ mengatakan dalam pendapatnya, yang dibacakan oleh Hakim Nawaf Salam, presiden badan dunia tersebut, bahwa pemukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Yerusalem Timur, serta “rezim yang terkait dengan mereka,”dipertahankan dengan melanggar hukum internasional.

ICJ mengatakan Israel harus menghentikan semua aktivitas permukiman baru dan mengevakuasi pemukim dari wilayah Palestina.

Lebih lanjut dikatakan bahwa Israel secara sistematis melakukan diskriminasi terhadap warga Palestina dan mencap pendudukan wilayah tersebut sebagai “aneksasi de facto.” Mahkamah juga menegaskan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan Israel di wilayah Palestina juga melanggar hukum internasional.

“Kebijakan dan praktiknya yang melanggar hukum adalah pelanggaran kewajiban pemerintah Israel untuk menghormati hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” kata pengadilan.

Mahkamah Internasional, yang bermarkas di Den Haag, Belanda, telah menyelidiki konsekuensi hukum pendudukan Israel di wilayah Palestina menyusul permintaan dari Majelis Umum PBB.

Majelis Umum PBB telah meminta pengadilan pada Januari 2023, sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober dan dimulainya perang di Jalur Gaza, untuk menyampaikan pendapat mengenai “kebijakan dan praktik” Israel terhadap warga Palestina. Majelis juga meminta status hukum Palestina dan pendudukan wilayah Palestina, termasuk Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza.

Menanggapi putusan ICJ, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebutnya “salah,” dengan mengatakan bahwa “orang-orang Yahudi bukanlah penakluk di tanah mereka sendiri,” mengacu pada Yerusalem dan Tepi Barat.

Benny Gantz, seorang politisi Israel yang lebih moderat dan mantan anggota Kabinet perang, mengatakan pendapat ICJ “merugikan keamanan dan stabilitas di kawasan,” dan bahwa Israel “akan terus membela diri terhadap mereka yang berusaha menghancurkan kita.”

Sebaliknya, Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina menyebut pendapat tersebut sebagai “momen penting.” Mereka menambahkan bahwa keputusan tersebut berarti “komunitas internasional mempunyai kewajiban tidak hanya untuk menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri tetapi juga untuk memastikan bahwa hal ini tidak terjadi.”

Mustafa Barghouti, sekretaris jenderal Inisiatif Nasional Palestina dan seorang aktivis politik veteran Palestina, menyambut baik pendapat ICJ sebagai “kemenangan besar bagi rakyat Palestina dan pukulan besar bagi Israel.”

“Tidak ada lagi alasan. Komunitas internasional harus memaksa Israel untuk mengakhiri pendudukan,”

Pendapat pengadilan tersebut tidak mengikat secara hukum, namun hal ini dapat mempunyai dampak politik yang signifikan ketika Israel menghadapi reaksi balik dan isolasi yang meningkat atas serangan militer mematikannya di Gaza, di mana hampir 39.000 orang, termasuk n belasaribuan anak-anak Palestina, telah terbunuh sejak serangan brutal Israel dimulai.

Hal ini juga terjadi hanya sehari setelah parlemen Israel, Knesset, memberikan suara mayoritas mendukung resolusi yang menolak pembentukan negara Palestina. Meskipun ada tekanan yang semakin besar dari komunitas global, termasuk Amerika Serikat, yang selama beberapa dekade secara resmi mendukung solusi dua negara.

Pendapat ICJ pada Jumat berbeda dari kasus lain yang sedang berlangsung yang dibawa ke pengadilan oleh Afrika Selatan. Negara ini menuduh Israel melakukan genosida dalam serangannya di Gaza, sebuah tuduhan yang dibantah oleh AS dan Israel.

Majelis Umum telah meminta ICJ untuk mempertimbangkan “konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran yang terus dilakukan oleh Israel terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dari pendudukan yang berkepanjangan, penyelesaian dan aneksasi wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967. ”

Pengadilan juga meminta pengadilan untuk memberikan pendapatnya tentang bagaimana kebijakan dan praktik Israel mempengaruhi “status hukum pendudukan” dan apa konsekuensi hukum yang mungkin terjadi “bagi semua negara dan PBB.”

Israel menduduki Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza pada 1967 selama Perang Enam Hari.

Pada tahun 2005, karena menghadapi tekanan internasional dan domestik, Israel menarik pasukan dan ribuan pemukim Israel dari Gaza, meninggalkan daerah kantong tersebut untuk diperintah oleh Otoritas Palestina sambil melanjutkan pendudukannya di Tepi Barat dan Yerusalem.

Pada 2006, Hamas terpilih menjadi penguasa, menggantikan Otoritas Palestina sebagai badan pemerintahan Gaza.

Sebagai tanggapan, Israel secara signifikan memperketat kendalinya atas perbatasan, garis pantai, dan wilayah udara Gaza, menerapkan blokade yang, selama 17 tahun, telah melumpuhkan perekonomian Gaza, dengan dampak yang luas dan menghancurkan kehidupan sehari-hari warga sipil Palestina. Israel mengatakan bahwa blokade diperlukan untuk menjamin keamanan penduduknya dari Hamas.

Di seluruh Tepi Barat, ratusan ribu warga Israel telah membangun pemukiman besar-besaran, banyak di antaranya telah menggusur komunitas Palestina. Komunitas internasional menganggap permukiman ini ilegal.

Pada Maret, Israel juga menyetujui perampasan tanah seluas hampir 5 mil persegi di Lembah Yordan, yang merupakan penyitaan tanah terbesar di Tepi Barat dalam beberapa dekade. Juru bicara PBB Stephane Dujarric menyebut langkah tersebut sebagai “sebuah langkah ke arah yang salah,” dan menambahkan: “Arah yang ingin kami tuju adalah menemukan solusi dua negara yang dinegosiasikan.”

Sementara itu, aneksasi Israel atas Yerusalem Timur, yang merupakan lokasi situs-situs suci paling sensitif di kota tersebut, tidak diakui secara internasional.

Sebagai penjajah, tindakan Israel di wilayah tersebut diharapkan mematuhi aturan hukum internasional yang mengatur pendudukan.

Netanyahu sebelumnya mengatakan Israel tidak mengakui legitimasi diskusi di ICJ. Dia mengecam kasus tersebut sebagai bagian dari “upaya Palestina untuk mendikte hasil” dari kesepakatan politik terhadap konflik Israel-Palestina tanpa negosiasi.

Pilihan Editor: ICJ akan Keluarkan Opini Hukum Terkait Pendudukan Israel di Palestina

NBC NEWS | THE TIMES OF ISRAEL