Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

10 Negara dengan PPh Pribadi Tertinggi, Ada yang Mencapai 55 Persen

Reporter

Editor

Laili Ira

image-gnews
Ilustrasi suasana musim dingin di Wina, Austria. Unsplah.com/Susanne Hartig
Ilustrasi suasana musim dingin di Wina, Austria. Unsplah.com/Susanne Hartig
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPajak penghasilan (PPh) pribadi menjadi salah satu satu sumber penerimaan negara. Di Indonesia, pungutan PPh diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 

Pendanaan yang berasal dari PPh digunakan untuk menyelenggarakan pembangunan infrastruktur, menyediakan fasilitas publik, dan membiayai pelayanan lainnya yang berguna terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Walaupun dinilai penting, terdapat beberapa negara yang membebankan tarif PPh pribadi sangat tinggi kepada warganya. 

PricewaterhouseCoopers (PwC) melaporkan terdapat beberapa negara yang memungut PPh pribadi (personal income tax) lebih dari 40 persen. 

Mereka menganalisis tarif PPh utama yang merupakan PPh tertinggi di 150 negara, termasuk pajak tambahan, tetapi tidak termasuk pajak daerah pada Mei 2023 hingga Mei 2024. Adapun top 10 negara PPh pribadi tertinggi sebagai berikut. 

Daftar Negara dengan PPh Pribadi Tertinggi

1. Austria

Semua individu yang tinggal di Austria dikenakan PPh, termasuk penghasilan dari perdagangan atau bisnis, pekerjaan, investasi, dan properti. 

Namun, bagi pekerja yang memiliki pendapatan kurang dari 12.465 euro tidak dibebani pajak penghasilan. Untuk seseorang yang memiliki pendapatan di atas 1.000.000 euro dapat dikenai PPh hingga 55 persen. 

2. Denmark

Seseorang yang berdomisili di Denmark akan dikenakan kewajiban pajak penuh, yaitu pajak atas penghasilan di seluruh dunia, kecuali jika yang bersangkutan dianggap sebagai wajib pajak di negara lain berdasarkan perjanjian pajak berganda (DTT). 

Seseorang yang sepenuhnya merupakan wajib pajak di Denmark bisa dibebankan pajak hingga 52,7 persen. 

3. Belgia

Belgia mengenakan pajak kepada penduduknya tanpa memandang kewarganegaraan. Penduduk Belgia harus membayar PPh atas pendapatan di seluruh dunia, sedangkan non-penduduk hanya membayar PPh yang bersumber dari dalam negeri. Untuk tahun pendapatan 2024, tarif pajak berkisar antara 25 sampai 50 persen. 

4. Slovenia

Tarif PPh di Slovenia dihitung dengan mempertimbangkan lima kelompok pajak. Golongan pajak ditentukan satu tahun sebelumnya. 

Pada 2023, golongan pajak dan tarif pajak berlaku sesuai dengan amandemen Undang-Undang PPh Slovenia terbaru, yaitu sekitar 16 sampai 50 persen. 

5. Belanda

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai salah satu negara dengan PPh pribadi tertinggi, Pemerintah Belanda menetapkan penghasilan pribadi di seluruh dunia dibagi menjadi tiga jenis penghasilan kena pajak. 

Masing-masing jenis penghasilan dikenakan pajak secara terpisah yang disebut sebagai box 1, box 2, dan box 3. Box 1 salah satunya mencakup pendapatan dari pekerjaan yang bisa dikenai pajak hingga 49,5 persen. 

6. Portugal

Penduduk Portugal dibebani pajak atas pendapatan dengan tarif progresif yang bervariasi, mulai dari 13,25 sampai 48 persen pada 2024. Sementara non-penduduk dikenakan PPh dengan tarif tetap sebesar 25 persen atas remunerasi kena pajak, misalnya profesi, wirausaha, dan pensiun. 

7. Spanyol

Sistem perpajakan langsung individu di Spanyol dibagi menjadi dua. Pertama, PPh pribadi ditujukan kepada seseorang yang tinggal di Spanyol, dan pajak penghasilan bukan penduduk (NRIT) yang menyasar pekerja dalam negeri tetapi bukan warga negara. Skala PPh yang berlaku pada 2023 berkisar 19 sampai 47 persen. 

8. Australia

Seseorang yang berdomisili di Australia akan dikenakan PPh yang bersumber dari dalam dan luar negeri. Mulai 1 Juli 2024, tarif pajak marjinal tertinggi sebesar 45 persen akan berlaku untuk pendapatan lebih dari 190.000 dolar Australia. Selain itu, penduduk Australia juga harus membayar retribusi Medicare sebesar 2 persen bagi sebagian besar penduduk. 

9. Jerman

Penghasilan kena pajak di Jerman mencakup pertanian dan kehutanan, perdagangan atau bisnis, pekerja mandiri, pekerja/buruh, penanaman modal, sewa dan royalti, serta pendapatan lain sebagaimana undang-undang perpajakan. Tarif pajak progresif di Jerman berkisar nol sampai 45 persen pada 2024. 

10. Prancis

Prancis termasuk salah satu negara dengan PPh pribadi tertinggi, yaitu berkisar nol sampai 45 persen. 

Tarif progresif tersebut belum termasuk pajak tambahan sebesar 3 persen untuk pribadi dengan pendapatan lebih dari 250.000 euro dan 4 persen untuk pendapatan melebihi 500.000 euro. 

MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: 10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tiket Pesawat Domestik Mahal tapi Maskapai Mengaku Merugi, Kenapa?

1 jam lalu

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja. Tempo / Joniansyah Hardjono
Tiket Pesawat Domestik Mahal tapi Maskapai Mengaku Merugi, Kenapa?

Mengapa maskapai penerbangan mengaku merugi padahal harga tiket pesawat domestik di Indonesia lebih mahal dibanding negara lain?


BRI Raih Apresiasi atas Kepatuhan Pajak Tinggi

1 hari lalu

Aktivitas layanan perbankan di kantor cabang BRI. Dok BRI
BRI Raih Apresiasi atas Kepatuhan Pajak Tinggi

Banjk BRI menerima penghargaan atas kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2022 secara tepat waktu dan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak 2023


Pengamat Penerbangan Uraikan Penyebab Harga Tiket Pesawat Mahal

1 hari lalu

Calon penumpang memperlihatkan tiket sebelum menaiki pesawat di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 8 Agustus 2022. Kenaikan tiket pesawat berkisar 15 persen hingga 25 persen tergantung jenis pesawat karena adanya fluktuasi harga bahan bakar pesawat (Avtur). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Pengamat Penerbangan Uraikan Penyebab Harga Tiket Pesawat Mahal

Menko Luhut dalam unggahan di media sosialnya menyebut harga tiket penerbangan sedang dikeluhkan masyarakat akhir-akhir ini.


Penerimaan Pajak RI Seret, INDEF Rekomendasikan Pemerintah Genjot Penghiliran hingga Cukai MBDK

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta melapor ke Presiden Jokowi usai bertemu tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto, Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Penerimaan Pajak RI Seret, INDEF Rekomendasikan Pemerintah Genjot Penghiliran hingga Cukai MBDK

Ekonom INDEF mengatakan pemerintah bisa menggenjot penerimaan pajak dengan penghiliran dan penerapan cukai MBDK


Kadin akan Pelajari Dampak Positif dan Negatif Family Office

2 hari lalu

Dhaniswara K. Harjono, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin Indonesia, dan Cahyo Rahadian Muzhar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM di acara peluncuran Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia, Rabu, 8 Mei 2024. Dok. Kadin
Kadin akan Pelajari Dampak Positif dan Negatif Family Office

Kadin Indonesia akan pelajari dampak positif dan negatif family office. Dukung Indonesia berkompetisi dengan negara-negara tetangga.


Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Penuh Tantangan, Pengamat CITA: Risiko Politik

2 hari lalu

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri rapat kerja lanjutan bersama Badan Anggaran DPR, Selasa, 9 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra
Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Penuh Tantangan, Pengamat CITA: Risiko Politik

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebut penerimaan pajak menghadapi banyak tantangan. Pengamat CITA sebut itu risiko kebijakan politik.


Sebut Pajak Tiang Utama Pembangunan Indonesia, Sri Mulyani: Mau Melihat Indonesia Bagus, Pajak Harus Bagus

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani turut merayakan peringatan Hari Pajak dengan jalan santai bertajuk
Sebut Pajak Tiang Utama Pembangunan Indonesia, Sri Mulyani: Mau Melihat Indonesia Bagus, Pajak Harus Bagus

Sri Mulyani mengatakan pajak menjadi tiang utama pembangunan Indonesia.


DJP Resmikan Pusat Pajak Indonesia di Australia, INTACT Australia

3 hari lalu

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021. TEMPO/Subekti.
DJP Resmikan Pusat Pajak Indonesia di Australia, INTACT Australia

INTACT Australia adalah satu-satunya pusat pajak Indonesia di Australia dan salah satu dari dua pusat internasional di dunia


Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

3 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka saat tiba di kediaman Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

Menurut Jusuf Hamka, Mahfud MD membenarkan soal isi surat yang sempat dikirim Mahfud saat masih menjabat sebagai Menkopolhukam ke Kementerian Keuangan


Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

Anggota BPH Migas Abdul Halim sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat dua usulan terkait pembatasan penggunaan Pertalite.