Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dino Patti Djalal: Amerika, Cina dan Rusia akan Coba Gaet Prabowo

image-gnews
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua MPR Zulkifli Hasan  dan pendiri Foreign Poliy Community of Indonesia Dino Patti Djalal menjadi narasumber dalam Conference on Indonesian Foreign Policydi Jakarta, 21 Oktober 2017. ANTARA FOTO
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan pendiri Foreign Poliy Community of Indonesia Dino Patti Djalal menjadi narasumber dalam Conference on Indonesian Foreign Policydi Jakarta, 21 Oktober 2017. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai pemerintahan calon Presiden RI Prabowo Subianto dituntut mahir dalam bernavigasi antara kekuatan-kekuatan besar dalam geopolitik. Sebab, negara-negara seperti Amerika Serikat, Cina hingga Rusia akan mencoba mendekati capres tersebut.

 
Enam bulan pertama pemerintahan Prabowo akan menjadi masa kritis bagi pandangan dunia terhadap kepemimpinannya di Indonesia, kata Dino. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu bercerita saat bertolak ke luar negeri, banyak orang bertanya kepadanya arah condongnya Prabowo jika memimpin nanti.

 
“Selama saya kemarin di luar negeri banyak pertanyaan apakah beliau akan begini atau begitu dari berbagai aspek. Pro-Barat atau pro-Tiongkok? Apakah beliau pro-reformasi? Demokrasinya bagaimana? Nanti rule of law-nya bagaimana? Hak asasi manusianya bagaimana? Kemarin saya keliling, semuanya tanya itu,” kata Dino, saat ditemui usai menerima penghargaan Order of Merit dari pemerintahan Ukraina di Jakarta Pusat pada Rabu, 28 Februari 2024. 

 
Ketua komunitas kebijakan luar negeri itu tidak spesifik menyebutkan negara yang dikunjungi dan kapan mengunjunginya, atau siapa saja pemangku kepentingan yang bertanya kepadanya. Terpantau dari akun Instagram pribadinya, dalam dua bulan pertama 2024 ia telah menghadiri acara Human Fraternity Majlis di Uni Emirat Arab, bertemu Perdana Menteri Swedia di Stockholm, hingga berbicara sebagai panelis di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Swiss.

 
Menurut Dino, Prabowo dan kabinetnya nanti harus merumuskan strategi politik luar negeri untuk enam bulan pertama pemerintahan. Sebab akan ada acara-acara penting seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), dan G20.

 
“Itu jadi kesempatan bagi beliau untuk menyampaikan konsep politik luar negerinya. Dan dalam dua term ke belakang, kita tidak ada doktrin politik luar negeri. Ada politik luar negeri bebas dan aktif, tetapi tidak ada grand strategy,” ujarnya.

 
Dalam pandangannya, dunia akan melihat Prabowo sebagai presiden geopolitik, di Indonesia yang selama ini dipandang tidak bergeopolitik. “Pandangannya adalah kita tidak bergeopolitik. Sementara Prabowo diharapkan akan lebih menjadi geopolitical president sesuai dengan keahlian dan wawasan beliau,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

 
Dengan itu, kata Dino, Prabowo akan dituntut untuk bersiasat antara kekuatan-kekuatan besar. Amerika diduga pasti akan mencoba menggaet Prabowo, begitu pula negara-negara Barat, Cina dan Rusia sehingga akan ditarik ke sana-sini. 

 
Ketiga negara tersebut telah mengucapkan selamat kepada Indonesia usai pemilu yang berlangsung 14 Februari lalu. Presiden Rusia Vladimir Putin memberi selamat secara langsung kepada Prabowo, yang sejak hitung cepat atau quick count telah meraup suara terbanyak bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan Duta Besar Cina untuk Indonesia Lu Kang menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada Prabowo ketika berkunjung ke kediamannya di Rumah Kertanegara, Jakarta Selatan.

 
Sementara, Amerika Serikat hanya memberi pesan selamat kepada rakyat Indonesia dan masih menunda ucapan langsung kepada Prabowo. Juru bicara Gedung Putih berkata akan “menyampaikan ucapan selamat pada waktu yang tepat”.

 
“Strategi dan siasat beliau menghadapi itu akan menjadi sangat penting bagi politik bebas aktif,” kata Dino, berbicara tentang prinsip politik luar negeri yang dianut Indonesia, yaitu tidak mengambil sikap ekstrem atau mengikuti blok kekuatan tertentu. “Tapi yang penting kita harus punya strategi dari awal. Kalau enggak, terlindas.”

Pilihan Editor: Rusia Undang Hamas hingga Fatah Bahas Palestina, Putin Tak Akan Hadir

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

8 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

DPR RI membahas revisi UU Kementerian Negara di tengah kabar presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumlah menteri di kabinetnya mendatang.


Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

12 jam lalu

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor Iwan Setiawan dengan Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Dedi Aroza di Kantor DPC Partai Gerindra, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 Mei 2024. ANTARA/M. Fikri Setiawan
Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.


Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

13 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan tak mungkin presiden membentuk kabinet atas persetujuan DPR saat membahas revisi UU Kementerian Negara.


Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

13 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri), Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (tengah) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024). (ANTARA/HO-Humas Prabowo)
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.


Wakil Menteri Luar Negeri Soroti 5 Hal Ini dalam Pertemuan UNCTAD

19 jam lalu

Ilustrasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung. ANTARA
Wakil Menteri Luar Negeri Soroti 5 Hal Ini dalam Pertemuan UNCTAD

Wakil Menteri Luar Negeri mengingatkan negara berkembang mengimbau negara berkembang tingkatkan kerja sama karena ada persaingan geopolitik


Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

19 jam lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan V tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2024. Rapat Paripurna beragendakan Pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

Revisi UU Kementerian Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal bergulir di DPR ini jadi sorotan. Kenapa jadi sorotan?


Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

21 jam lalu

Peletakan batu pertama pembangunan kompleks Nahdlatul Wathan di Buluminung, Penajam, Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Minggu, 5 Mei 2024, oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) TGKH Lalu Gede Zainuddin Atsani. Foto: Nahdlatul Wathan
Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

Nahdlatul Wathan (NW) baru-baru ini menyatakan komitmennya untuk membangun ekosistem Islam di IKN, diketahui organisasi tersebut memang sudah gamblang mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.


Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

23 jam lalu

Presiden Jokowi memeriksa kartu BPJS Kesehatan milik pasien saat melakukan inspeksi mendadak (sidak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilegon, Banten, Jumat, 6 Desember 2019. TEMPO/Subekti
Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

Berita terpopuler 14 Mei 2024 dimulai dari kontroversi yang timbul usai Presiden Jokowi menghapus sistem kelas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.


DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

1 hari lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan revisi UU Kementerian Negara akan segera dibawa ke tingkat panitia kerja.


Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

1 hari lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyebut pembahasan revisi UU Kementerian Negara di tengah isu penambahan menteri kabinet Prabowo cuma kebetulan.