TEMPO.CO, Jakarta - 127 juta pemilih di Pakistan akan memilih parlemen baru pada hari Kamis esok, 8 Februari 2024. Pemilu Pakistan ini merupakan yang kedua belas dalam sejarah 76 tahun negara ini, yang telah dirusak oleh krisis ekonomi, pengambilalihan kekuasaan oleh militer dan darurat militer, militansi, pergolakan politik dan perang dengan India.
Sebanyak 44 partai politik berlomba-lomba untuk memperebutkan 266 kursi yang diperebutkan di Majelis Nasional, atau majelis rendah parlemen, dengan tambahan 70 kursi yang disediakan untuk perempuan dan minoritas.
Setelah pemilihan, parlemen baru memilih perdana menteri. Jika tidak ada partai yang memenangkan mayoritas langsung, maka partai dengan jumlah kursi terbanyak di parlemen dapat membentuk pemerintahan koalisi.
Namun, absennya pendiri PTI, legenda kriket yang berubah menjadi politisi Islamis, Imran Khan, yang berada di garis depan wacana publik di Pakistan.
Meskipun sudah menjadi hal yang biasa untuk tuduhan korupsi dan kasus pengadilan terhadap perdana menteri - banyak pemimpin Pakistan telah ditangkap, didiskualifikasi atau digulingkan dari jabatannya - intensitas tindakan hukum terhadap Khan belum pernah terjadi sebelumnya.
Khan dipenjara dan dengan empat vonis pidana sejauh ini, tiga di antaranya dijatuhkan minggu lalu, ia dilarang untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum atau memegang jabatan publik. Dia dijatuhi hukuman tiga, 10, 14 dan tujuh tahun, yang harus dijalani secara bersamaan, dan memiliki lebih dari 150 kasus hukum lainnya yang tertunda. Partainya mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan kesempatan yang adil untuk berkampanye.
Sistem FTP
Dilansir pada tribune.com.pk, Sistem First-Past-the-Post (FPTP) memungkinkan partai-partai untuk membentuk sebuah pemerintahan mayoritas di parlemen tanpa meraih 50% suara mayoritas dasar dari publik.
Sistem pemilu ini digunakan oleh partai yang berkuasa untuk keuntungannya sendiri, misalnya, dengan mengizinkan atau melarang mesin pemungutan suara elektronik, atau mengizinkan atau membatasi pemungutan suara warga negara Pakistan di luar negeri. Undang-Undang Perwakilan Rakyat mengizinkan para kandidat untuk mengeluarkan dana hingga 1 juta rupee untuk pemilihan tingkat provinsi, dan 1,5 juta rupee untuk pemilihan umum - jumlah yang hanya mampu dibiayai oleh para kandidat yang memiliki hubungan keluarga.
Namun, jauh lebih banyak dari jumlah yang luar biasa ini dihabiskan untuk kampanye, yang juga mendorong para kandidat untuk melakukan kecurangan atau menghadapi kekalahan dalam pemilu serta kerugian finansial. The Election Commission of Pakistan (ECP) sendiri terdiri dari para anggota yang dicalonkan oleh partai yang sedang berkuasa.
Ketidakberpihakan apa yang bisa diharapkan dari sebuah komisi yang dibentuk atas dasar pilih kasih dan keberpihakan? Dapatkah partai politik yang sedang berkuasa diharapkan mencalonkan anggota ECP yang tidak memihak untuk melaksanakan pemilu yang adil? Untuk ECP yang netral, kekuasaan harus dicabut dari partai-partai politik dan diserahkan kepada mereka yang memiliki kepentingan yang lebih besar dalam pemilihan umum yang adil.
Politik Pakistan didominasi oleh laki-laki dan tiga partai: Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N), Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), dan Partai Rakyat Pakistan (PPP).
Pesaing utama adalah PML-N dan dalam daftar pemilihnya terdapat dua mantan perdana menteri, Nawaz Sharif dan adiknya, Shehbaz Sharif.
Sekutu mereka, PPP, yang dipimpin oleh Bilawal Bhutto-Zardari, seorang anggota dari sebuah dinasti politik, memiliki basis kekuatan di bagian selatan negara ini. Meskipun kecil kemungkinannya untuk mendapatkan suara di Pemilu Pakistan, yang cukup untuk membuatnya menjadi perdana menteri, ia masih bisa menjadi bagian dari pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh Sharif.
AP NEWS | TRIBUNE.COM.PK
Pilihan editor: Menikah Melanggar Syariat Mantan PM Pakistan Imran Khan dan Istrinya Dihukum 7 Tahun
