Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koalisi Perang Israel Terancam Pecah karena Masalah Anggaran

Editor

Ida Rosdalina

image-gnews
Menteri kabinet Darurat Israel dan politisi oposisi Benny Gantz pergi setelah dia berbicara kepada pers di Kiryat Shmona, Israel 14 November 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
Menteri kabinet Darurat Israel dan politisi oposisi Benny Gantz pergi setelah dia berbicara kepada pers di Kiryat Shmona, Israel 14 November 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Israel Benny Gantz pada Minggu, 27 November 2023, menuntut agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghapus semua pembayaran politik dari anggaran masa perang yang diusulkan, sehingga memperluas keretakan yang berpotensi berbahaya dengan partai-partai nasionalis agama di pemerintahan.

Benny Gantz, yang muncul sebagai saingan politik utama Netanyahu, meninggalkan oposisi untuk bergabung dengannya dalam kabinet perang forum kecil tak lama setelah pembunuhan massal Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan yang memicu perang di Gaza.

Bahkan sebagai anggota kabinet, Gantz tidak ragu-ragu untuk menyerang Netanyahu, terutama ketika perdana menteri tersebut mengecam kepala intelijennya atas serangan Hamas.

Namun masalah anggaran ini bisa berdampak nyata dan berpotensi mengakhiri perjanjian darurat yang menyatukan Gantz yang berhaluan tengah dengan mitra sayap kanan Netanyahu termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.

Berdasarkan perjanjian koalisi yang disepakati Netanyahu dengan Smotrich dan para pemimpin partai keagamaan lainnya setelah pemilu tahun lalu, miliaran dolar akan disisihkan untuk partai-partai ultra-Ortodoks dan sayap kanan pro-pemukim.

Gantz, dalam suratnya yang tegas kepada Netanyahu yang dipublikasikan oleh kantornya, merujuk pada pertemuan kabinet yang lebih luas yang dijadwalkan pada Senin yang akan membahas usulan perubahan anggaran.

Gantz mengulangi penolakannya terhadap dimasukkannya “dana koalisi” dalam anggaran yang diusulkan dan mengatakan tidak boleh ada dana tambahan untuk tujuan selain upaya perang atau mendukung pertumbuhan ekonomi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika pertemuan tersebut dilaksanakan dan anggaran tetap seperti semula, Gantz mengatakan fraksinya akan “memilih menentang usulan anggaran dan mempertimbangkan langkah selanjutnya”.

Kantor Netanyahu mengatakan dia akan membawa anggaran tersebut ke pemungutan suara pada hari Senin dan mencoba untuk meremehkan kritik Gantz, dengan mengatakan "argumen politiknya adalah sekitar satu persen dari total anggaran".

Sebagian besar dana koalisi telah dipotong, dan dana yang tersisa bersifat apolitis, katanya.

Bank of Israel juga mengkritik usulan amandemen anggaran tersebut, dengan mengatakan bahwa pemotongan tersebut tidak cukup dan bahwa pemerintah perlu menunjukkan lebih banyak tanggung jawab fiskal dalam menangani dampak ekonomi dari perang tersebut.

REUTERS

Pilihan Editor: Gencatan Senjata Israel Hamas Masuk Hari Terakhir, Ada Kemungkinan Diperpanjang

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Belgia Kecam Intimidasi Israel dan AS terhadap ICC

11 menit lalu

Jaksa Karim Khan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). REUTERS
Belgia Kecam Intimidasi Israel dan AS terhadap ICC

Kementerian Luar Negeri Belgia mengatakan pihaknya "mengutuk segala ancaman dan tindakan intimidasi" terhadap Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)


Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

11 jam lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 36, Kelurahan Minasa Upa, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 24 Februari 2024. KPU Kota Makassar menggelar PSU di delapan TPS untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) dan dua TPS untuk Pilpres dan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas rekomendasi Bawaslu setelah ditemukan adanya warga yang menggunakan hak suaranya namun tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). ANTARA FOTO/Arnas Padda
Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

Nasdem Sulsel menyatakan komunikasi politik tetap terbuka dengan partai lain guna menghadapi Pilkada 2024.


Fakta tentang Gustavo Petro, Presiden Kolombia, Pembela Hak-hak Palestina

1 hari lalu

Presiden Kolombia Gustavo Petro. Luisa Gonzalez/Reuters
Fakta tentang Gustavo Petro, Presiden Kolombia, Pembela Hak-hak Palestina

Kolombia pernah berhubungan akrab dengan Israel, tetapi Gustavo Petro, sang presiden, tidak pernah menahan diri untuk mengkritik negara Zionis itu.


Ragam Pendapat Soal Pentingnya Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ragam Pendapat Soal Pentingnya Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sejumlah kalangan menilai DPR membutuhkan partai oposisi untuk mengawasi pemerintahan Prabowo-Gibran.


Pakar Ekonomi Ingatkan Bahayanya Kabinet Koalisi Besar Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di Kartanegara IV, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto setelah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpili 2024-2029 serta menyatakan NasDem  mendukung sepenuhnya ke pemerintahan baru di bawah Prabowo dan Gibran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pakar Ekonomi Ingatkan Bahayanya Kabinet Koalisi Besar Prabowo-Gibran

Pakar menilai kabinet koalisi Prabowo yang besar akan menguntungkan bagi pemerintahan, tetapi jadi indikasi lumpuhnya check and balances di parlemen


Enggan Tanggapi Penolakan Gelora, PKS Masih Tunggu Majelis Syura soal Sikap Politik

2 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
Enggan Tanggapi Penolakan Gelora, PKS Masih Tunggu Majelis Syura soal Sikap Politik

PKS memilih tak menggubris pernyataan Partai Gelora yang menolak rencana mereka bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran


Demokrat Siapkan Tiga Nama Kader Senior Maju di Pilkada Jakarta

2 hari lalu

Andi Mallarangeng menghadiri rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat pada Hari Jumat, 1 September 2023 di Puri Cikeas, Bogor. Tempo/Alifya Salsabila
Demokrat Siapkan Tiga Nama Kader Senior Maju di Pilkada Jakarta

Demokrat siapkan tiga nama kader senionya maju di Pilkada Jakarta.


Para Politikus PKS Ini Balas Partai Gelora soal Gabung Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta menyerahkan surat dukungan kepada Bakal Calon Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat deklarasi dukungan terhadap Prabowo di Djakarta Theather, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 September 2023. Partai Gelora mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk maju pada Pilpres 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Para Politikus PKS Ini Balas Partai Gelora soal Gabung Prabowo-Gibran

Partai Gelora menolak PKS jika bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, karena dinilai selalu 'menyerang' saat masa kampanye Pilpres 2024.


Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

3 hari lalu

Ketua DPR AS, Mike Johnson. REUTERS/Elizabth Frantz
Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

Kongres AS dilaporkan memperingatkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas surat perintah penangkapan bagi pejabat Israel


Top 3 Dunia: Negara 100 Persen Muslim, Bentrok Pengunjuk Rasa di UCLA

4 hari lalu

Pantai di Maladewa (Pixabay)
Top 3 Dunia: Negara 100 Persen Muslim, Bentrok Pengunjuk Rasa di UCLA

Top 3 Dunia diawali dengan artikel tentang negara dengan 100 persen penduduk muslim.