TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Pakistan untuk mengusir ratusan ribu pengungsi dan migran Afghanistan “tidak dapat diterima”, kata Taliban, menyangkal tuduhan Islamabad bahwa warga Afghanistan bertanggung jawab atas masalah keamanan Pakistan.
“Perilaku Pakistan terhadap pengungsi Afghanistan tidak dapat diterima,” kata Zabihullah Mujahid, juru bicara pemerintahan Taliban di Kabul, dalam sebuah postingan di platform media sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, pada Rabu, 4 Oktober 2023.
“Pengungsi Afghanistan tidak terlibat dalam masalah keamanan Pakistan. Selama mereka meninggalkan Pakistan secara sukarela, negara itu harus menoleransi mereka,” katanya.
Sekitar satu juta warga Afghanistan terdaftar sebagai pengungsi di Pakistan dan 880.000 lainnya memiliki status hukum untuk tetap tinggal, menurut angka terbaru PBB.
Namun pemerintah sementara Pakistan, Selasa, mengatakan bahwa ada 1,73 juta warga Afghanistan yang tinggal di Pakistan tanpa status hukum, dan menetapkan batas waktu 1 November bagi mereka untuk meninggalkan Pakistan atau menghadapi pengusiran.
Dalam sebuah pernyataan yang dibagikan kepada Al Jazeera, kelompok hak asasi manusia Amnesty International pada Rabu mendesak Pakistan untuk melanjutkan “dukungan bersejarah” bagi pengungsi Afghanistan dengan memungkinkan mereka hidup bermartabat dan bebas dari rasa takut dideportasi ke Afghanistan.
“Mereka menjalani kehidupan yang sangat berbahaya karena harus menjalani proses yang sulit untuk mendaftar sebagai pengungsi di Pakistan; atau terjebak dalam proses panjang menunggu relokasi ke negara lain. Pengembalian paksa ke Afghanistan dapat menempatkan mereka pada risiko besar,” katanya.
Amnesty meminta Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) untuk mempercepat pendaftaran dan peninjauan permohonan warga Afghanistan yang mencari perlindungan internasional di Pakistan dan meminta Pakistan menghentikan tindakan keras terhadap para pengungsi.
