TEMPO.CO, Jakarta - Pemilu Thailand yang akan diselenggarakan pada 14 Mei diperkirakan akan berlangsung sengit karena partai oposisi utama di Thailand, yakni Pheu Thai mendominasi berbagai hasil survei yang dirilis oleh berbagai lembaga survei di Thailand.
Pemilu yang akan digelar pada 14 Mei 2023 mendatang tersebut nantinya akan menjadi arena pertarungan bagi partai politik yang didukung oleh pemerintahan pimpinan Perdana Menteri petahana Prayuth Chan-ocha, dan partai Pheu Thai yang saat ini dipimpin oleh Paetongtarn Shinawatra.
Sebelumnya, seperti dilansir Reuters, Partai Pheu Thai selalu memenangkan pemilu sejak 2001, tetapi dilengserkan melalui kudeta militer pada 2014 lalu. Nantinya, Pemilu akan diselenggarakan pada 14 Mei dan anggota parlemen yang terpilih akan menentukan Perdana Menteri pada akhir Juli.
Hasil Survei
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga bernama Super Poll, menunjukkan bahwa terdapat sekitar 37 persen dari total jumlah responden yang mendukung Partai Pheu Thai. Sementara itu, sisanya mendukung koalisi empat partai petahana yang menguasai pemerintah.
Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Suan Dusit Poll menunjukkan bahwa Partai Pheu Thai unggul dengan perolehan 46 persen suara dari koalisi empat partai petahana yang hanya meraih 35 persen suara. Hasil lain yang dilakukan oleh koran Krungthep Turakij dengan responden 200 CEO menunjukkan bahwa 50 persen dari jumlah responden mendukung Partai Pheu Thai, sementara partai politik Perdana Menteri Prayuth hanya mendapat dukungan kurang dari 5 persen.
Namun demikian, kalangan orang bisnis lebih memfavoritkan Srettha Thavisin selaku Ketua Penasehat Partai Pheu Thai dan pengusaha properti sebagai kandidat berikutnya sebagai Perdana Menteri. Nama Srettha didukung oleh seperempat CEO yang menjadi responden.
Profil Partai Pheu Thai
Partai Pheu Thai merupakan partai politik Thailand yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Seperti dilansir dari laman thaipbsworld.com, Partai Pheu Thai didirikan pada 20 September 2007 sebagai partai pengganti Partai Kekuasaan Rakyat atau PPP, yang dibubarkan oleh parlemen Thailand setelah partai tersebut dinyatakan bersalah karena kecurangan pemilu.
Sementara itu, PPP atau Partai Kekuasaan Rakyat merupakan...
