Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahkamah Agung Thailand Hapuskan Hukuman Yingluck Shinawatra

Reporter

image-gnews
Mantan PM Thailand, Yingluck Shinawatra, tersenyum saat menerima media asing di rumahnya di Bangkok, Thailand, 12 Februari 2016. Menurut pengamat, Yingluck dan keluarga Shinawatra akan terlibat pada kampanye Pemilu 2017.  REUTERS/Jorge Silva
Mantan PM Thailand, Yingluck Shinawatra, tersenyum saat menerima media asing di rumahnya di Bangkok, Thailand, 12 Februari 2016. Menurut pengamat, Yingluck dan keluarga Shinawatra akan terlibat pada kampanye Pemilu 2017. REUTERS/Jorge Silva
Iklan

Mahkamah Agung Thailand pada Senin, 4 Maret 2024, memutuskan membebaskan mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra dari dakwaan pada kasus yang terjadi saat dia menjabat sebagai perdana menteri pada 2013. Yingluck saat ini eksil.

Yingluck cukup berpengaruh di keluarga Shinawtra. Dia berlindung ke luar negeri selama enam tahun terakhir untuk menghindari hukuman penjara atas tuduhan kelalaian. Pemerintahan Yingluck pada 2014 jatuh lewat kudeta militer.

Putusan Mahkamah Agung itu diambil dengan suara bulat dan menjadi putusan terbaru yang menguntungkan keluarga Shinawatra, pemilik Partai Phue Thai yang saat ini menguasai pemerintahan. Sebelumnya kakak Yingluck yang bernama Thaksin Shinawatra dibebaskan dari tahanan rumah sakit karena mendapat pengampunan.

Thaksin adalah salah satu miliarder asal Negeri Gajah Putih. Awalnya, dia divonis hukuman penjara delapan tahun, namun dipapas menjadi satu tahun penjara. Faktanya, Thaksin hanya menjalani tahanan rumah sakit selama enam bulan dan belum lama ini dibebaskan.

Thaksin pada Agustus 2023, pulang ke Thailand setelah menghabiskan waktu 15 tahun eksil ke luar negeri untuk menghindari hukuman penjara atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

   

Yingluck diadukan oleh Komisi anti-Korupsi Thailand karena dianggap telah merugikan negara karena tidak melakukan proses tender dalam pemberian sebuah kontrak kerja dengan Pemerintah Thailand senilai 250 juta bath (Rp 109 miliar)    

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Noppadon Laothong, pengacara, mengatakan pada Reuters pengadilan memutuskan menghentikan kasus yang melilit Yingluck dan kasus lainnya karena mereka (keluarga Shinawatra) menjalankan tugas-tugas sesuai hukum dan tak mendapatkan keuntungan.  

Yingluck didakwa dalam pengadilan in absentia atas tuduhan kelalaian dan dia divonis lima tahun penjara atas skema jaminan beras oleh pemerintah yang ketika itu dipimpin Yingluck. Kasus ini dianggap merugikan negara miliaran dollar.

   

Sumber: Reuters

Pilihan editor: UNICEF Ingatkan Kematian Anak di Gaza akan Naik Jika Serangan Israel Tak Dihentikan

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Serial Scarlet Heart Versi Thailand akan Dibuat, Siapa Saja Pemerannya?

16 jam lalu

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo. wikipedia.org
Serial Scarlet Heart Versi Thailand akan Dibuat, Siapa Saja Pemerannya?

GMMTV mengumumkan pembuatan serial Scarlet Heart Thailand pada 23 April 2024. Sebelumnya adaptasi drakor Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo


Turis Cina Kembali ke Thailand untuk Berterima Kasih setelah Diselamatkan Lima Tahun Lalu

1 hari lalu

Wang Nan memeluk satu dari empat petugas yang menyelamatkannya lima tahun lalu di Pha Taem National Park Thailand (Dok. Pha Taem National Park Office)
Turis Cina Kembali ke Thailand untuk Berterima Kasih setelah Diselamatkan Lima Tahun Lalu

Turis Cina itu sedang hamil saat didorong suaminya ke tebing di sebuah taman nasional Thailand lima tahun lalu.


30 Warga Thailand Tewas Akibat Cuaca Panas Terik

1 hari lalu

Penduduk lokal dan wisatawan saling menembakan pistol air saat merayakan hari raya Songkran yang menandai Tahun Baru Thailand di Bangkok, Thailand, 13 April 2024. REUTERS/Chalinee Thirasupa
30 Warga Thailand Tewas Akibat Cuaca Panas Terik

Thailand mencatat cuaca panas menyebabkan 30 orang tewas sejak awal Januari hingga April 2024.


PM Spanyol Ajukan Cuti Sementara Usai Istrinya Dituduh Korupsi

1 hari lalu

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. REUTERS/Andrew Kelly
PM Spanyol Ajukan Cuti Sementara Usai Istrinya Dituduh Korupsi

PM Spanyol Pedro Sanchez adalah pendukung utama Palestina. Ia memutuskan untuk cuti sementara usai istrinya dituduh korupsi.


Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

1 hari lalu

Ekspresi hakim Suhartoyo dan Arief Hidayat saat menjalani Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?


Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

1 hari lalu

Peserta aksi mogok makan menuntut pembebasan tiga petani pakel yang ditangkap secara paksa, aksi ini berlangsung di depan Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Jakarta Selatan, Senin, 20 Februari 2023. Mulai pukul 10:30, massa mulai aktif membentangkan poster tuntutan sampai memajang surat pernyataan dari beberapa elemen yang terlibat. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.


KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

2 hari lalu

Mantan terdakwa Hakim MA, Gazalba Saleh, menjalani pemeriksaan, gedung KPK, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. Dalam pemeriksaan ini tim penyidik melaksanakan penyerahan barang bukti berkas perkara telah terpenuhi secara formil dan materil tersangka Gazalba Saleh, kepada tim jaksa penuntut umum KPK untuk segera dilakukan pelimpahan ke persidangan di Pengadilan Tipikor dalam tindak pidana korupsi didapati nilai penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam bentuk pembelian aset mencapai Rp.9 miliar terkait kasus dugaan berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.


Perang Saudara Myanmar: Kelompok Perlawanan Tarik Pasukan dari Perbatasan Thailand

2 hari lalu

Tentara berdiri di samping kendaraan militer ketika orang-orang berkumpul untuk memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. REUTERS/Stringer/File Photo
Perang Saudara Myanmar: Kelompok Perlawanan Tarik Pasukan dari Perbatasan Thailand

Tentara Pembebasan Nasional Karen memutuskan menarik pasukannya dari perbatasan Thailand setelah serangan balasan dari junta Myanmar.


Phuket dan Pattaya Overtourism, Pelaku Usaha Pariwisata Thailand Usul Pajak Turis Rp132.000

3 hari lalu

Phi Phi Islands di Phuket, Thailand (Pixabay)
Phuket dan Pattaya Overtourism, Pelaku Usaha Pariwisata Thailand Usul Pajak Turis Rp132.000

Selama musim ramai, Phuket di Thailand mengalami kemacetan lalu lintas dan kekurangan air, bandaranya pun kehabisan slot untuk penerbangan baru.


Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) menunjukkan berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya