AS Berlakukan Sanksi Baru untuk Myanmar Pasca-Serangan Udara ke Pemukiman Sipil

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat, Jumat, 24 Maret 2023, mengumumkan sanksi lebih lanjut terhadap Myanmar, menargetkan pasokan bahan bakar jet ke militer Myanmar setelah serangan udara di daerah berpenduduk sipil, kata Departemen Keuangan AS.

Departemen Keuangan dalam sebuah pernyataan mengatakan pihaknya memberlakukan sanksi terhadap dua orang dan enam entitas yang terkait dengan militer Myanmar yang dituduh Washington memungkinkan kekejaman yang berkelanjutan, termasuk melalui impor, penyimpanan, dan distribusi bahan bakar jet ke militer.

Sejak junta merebut kekuasaan pada Februari 2021, Myanmar kian terjerumus ke dalam kekacauan, dengan gerakan perlawanan melawan militer di berbagai bidang menyusul tindakan keras berdarah terhadap lawan.

Departemen Keuangan mengatakan militer terus melakukan kekejaman dan kekerasan terhadap rakyat Myanmar sejak kudeta dan semakin mengandalkan serangan udara di daerah berpenduduk sipil, menyebut serangan udara di desa Let Yet Kone di Burma tengah yang berdampak pada sebuah sekolah dan satu di negara bagian utara Kachin yang menewaskan sebanyak 80 orang.

"Rezim militer Burma terus menimbulkan rasa sakit dan penderitaan pada rakyatnya sendiri," kata Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, Brian Nelson, dalam pernyataan itu, menggunakan nama lama negara Asia Tenggara itu.

“Amerika Serikat tetap teguh dalam komitmennya untuk rakyat Burma, dan akan terus menolak material yang digunakan militer untuk melakukan kekejaman ini."

Kedutaan Myanmar di Washington tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Departemen Keuangan menargetkan pemasok bahan bakar penerbangan militer Myanmar pada Jumat, menjatuhkan sanksi pada Asia Sun Group yang berbasis di Myanmar, Asia Sun Trading Co. Ltd dan Cargo Link Petroleum Logistics Co. Ltd.

Yang juga menjadi sasaran adalah individu-individu dan entitas-entitas yang disebut Departemen Keuangan terkait dengan atau telah menyediakan peralatan kepada militer Myanmar, termasuk rekan dekat pemimpin rezim militer dan perusahaan rekanan, Star Sapphire Group of Companies dan Star Sapphire Trading Company Limited.

Departemen Keuangan juga mengeluarkan peringatan tentang risiko sanksi yang terkait dengan penyediaan bahan bakar jet untuk militer Myanmar.

Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya telah mengumumkan serangkaian sanksi yang menargetkan anggota junta, badan pemerintah militer, dan perusahaan yang dikelola militer, yang berusaha mengekang kemampuan mereka untuk mengumpulkan uang.

Sebuah laporan PBB yang diterbitkan bulan ini menyatakan bahwa kekerasan telah meningkat di Myanmar barat laut dan tenggara karena "serangan udara dan penembakan artileri tanpa pandang bulu, pembakaran massal desa untuk menggusur penduduk sipil, dan penolakan akses kemanusiaan".

Junta Myanmar sebelumnya mengatakan sedang melakukan operasi militer yang sah terhadap apa yang disebutnya teroris dan menyangkal telah terjadi kekejaman.

REUTERS

Pilihan Editor: Investor Cemas dengan Kondisi Perbankan, Saham Deutsche Bank Anjlok