TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah pengadilan Malaysia, Jumat, 3 Maret 2023, membebaskan mantan Perdana Menteri Najib Razak dan mantan CEO dana negara terkait skandal 1MDB dari tuduhan korupsi terkait dengan audit pemerintah 2016 pada dana tersebut, kata pengacara mereka.
Pembebasan itu terjadi di tengah pengawasan baru terhadap korupsi pemerintah dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang mulai menjabat pada November tahun lalu, memerintahkan peninjauan kembali proyek-proyek pemerintahan sebelumnya dalam upaya untuk membasmi korupsi.
Najib – yang menjalani hukuman penjara 12 tahun setelah dinyatakan bersalah untuk kasus lain – pada 2018 dituduh menyalahgunakan jabatannya sebagai perdana menteri untuk mengubah audit pemerintah menjadi skandal 1MDB (Malaysia Development Berhad) bernilai multi-miliar dolar.
Mantan CEO 1MDB didakwa bersekongkol dengan Najib. Arul dan Najib mengajukan permohonan tidak bersalah.
Jumat, Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bahwa jaksa gagal membangun kasus melawan keduanya, kata pengacara mereka kepada wartawan.
“(Pengadilan) menyimpulkan bahwa tidak ada unsur gratifikasi … benar-benar tidak ada unsur korupsi dalam peran Najib dalam tuduhan-tuduhan ini,” kata pengacara Najib, Shafee Abdullah.
Arul, yang hadir dalam jumpa pers, mengatakan ia merasa dibenarkan oleh putusan pengadilan, sambil menambahkan bahwa ia “jujur dan terus-terang” tentang perannya di 1MDB.
Kantor Kejaksaan Agung tidak segera menjawab permintaan untuk berkomentar.
1MDB Malaysia menjadi subjek penyelidikan korupsi dan pencucian uang di setidaknya enam negara.
Diperkirakan $4,5 miliar (sekitar Rp 68 triliun) telah disalahgunakan dari 1MDB oleh pejabat tingkat tinggi dari dana tersebut dan rekanan mereka antara tahun 2009 dan 2014, demikian dugaan Departemen Kehakiman AS.
Najib sedang menghadapi tiga kasus lagi terkait korupsi di 1MDB dan entitas negara yang lain. Ia juga telah berusaha mengajukan tinjauan yudisial terhadap dakwaannya dalam sebuah kasus terkait 1MDB, yang diharapkan diputuskan pengadilan lebih tinggi Malaysia bulan ini, menurut media lokal.
Politisi Malaysia lain yang menghadapi dakwaan korupsi termasuk wakil perdana menteri Ahmad Zahid Hamidi, pemimpin koalisi Barisan Nasional Najib. Zahid telah mengajukan permohonan tidak bersalah atas 47 dakwaan korupsi dan pencucian uang.
Barisan adalah mitra utama dalam pemerintahan Anwar, yang membutuhkan dukungan untuk membentuk pemerintahan setelah pemilu terbelah tahun lalu.
REUTERS
Pilihan Editor: Pertemuan Menlu G20 Tanpa Komunike, Rusia dan Cina Enggan Kecam Perang Ukraina
