TEMPO.CO, Kuala Lumpur -Pada Senin, 10 Oktober 2022 pukul 3 sore kemarin, Perdana Menteri atau PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob secara resmi mengumumkan pembubaran parlemen atas izin dari Raja Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
"Saya mendorong semua pemerintah negara bagian, kecuali pemerintah Sabah, Sarawak, Johor dan Melaka untuk membubarkan majelis negara bagian masing-masing pada tanggal yang sama dengan Pemilihan Umum di tingkat federal, meskipun beberapa negara bagian telah memutuskan untuk tidak membubarkan diri," ujarnya dalam siaran televisi lokal Malaysia.
4 Fakta PM Malaysia Bubarkan Parlemen
1. Agar bisa menyelenggarakan pemilu lebih cepat
Ismail mengatakan keputusan ini diambil guna membuka jalan bagi pemilihan nasional yang akan diadakan sebelum akhir tahun. Hal ini juga dapat memungkinkan pemungutan suara negara dan nasional dapat diadakan pada waktu yang bersamaan sehingga rakyat tidak terbebani, serta memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan biaya berkurang.
Ia mengatakan bahwa tanggal yang ditentukan untuk hari pencalonan, hari pemungutan suara dan hal-hal terkait lainnya akan ditentukan oleh Komisi Pemilihan. “Dengan pengumuman ini, amanah dikembalikan kepada rakyat,” katanya.
"Mandat rakyat adalah penangkal ampuh bagi negara untuk mencapai stabilitas politik dan menciptakan pemerintahan yang kuat, stabil dan dihormati setelah GE15 (Pemilu ke-15)."
2. Gelontorkan anggaran jumbo
Terdapat spekulasi kuat terkait pembubaran parlemen yang akan membuka jalan bagi pemilihan umum ke-15. Jumat lalu, pemerintah Ismail Sabri mengumumkan anggaran jumbo senilai RM 372,3 miliar atau setara Rp 1,2 triliun pada 2023. Ini adalah salah satu anggaran terbesar dalam sejarah Malaysia.
Pemilihan tidak akan dilakukan sampai September 2023. Namun Ismail Sabri telah berada di bawah tekanan dari beberapa faksi dari koalisi yang berkuasa untuk mengadakan pemungutan suara lebih awal.
Baca juga : Raja Malaysia Kecewa Parlemen Dibubarkan, Tak Punya Pilihan Selain Setuju
3. Tekanan dari UMNO dan kekhawatiran akan banjir
Pada 30 September 2022, partai berkuasa di Malaysia, yakni Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) memutuskan bahwa parlemen mesti segera dibubarkan agar pemilu bisa segera digelar tahun ini. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, yang menghadapi 47 dakwaan pidana pelanggaran kepercayaan, korupsi dan pencucian uang, sangat vokal dalam mendorong jajak pendapat, seolah-olah untuk mencari mandat baru dari rakyat.
Seruan UMNO untuk pemilu menuai kritik oleh oposisi dan anggota Kabinet Ismail Sabri sendiri. Departemen Meteorologi Malaysia telah memperingatkan banjir selama musim monsun timur laut, yang biasanya dimulai pada bulan November dan berakhir pada bulan Maret.
Dewan kepresidenan dari blok oposisi utama Pakatan Harapan mengatakan dalam sebuah pernyataan Rabu lalu bahwa tiga negara bagian yang dikendalikan oleh koalisi yaitu Selangor, Negeri Sembilan dan Penang, hanya akan membubarkan majelis negara bagian mereka tahun depan karena kekhawatiran akan banjir.
Majelis negara yang dipimpin oleh Parti Islam Se-Malaysia (PAS) yaitu Kelantan, Terengganu dan Kedah, juga tidak akan dibubarkan jika pemilihan umum segera diadakan, menurut wakil presiden partai Tuan Ibrahim Tuan Man Rabu lalu, menurut sebuah laporan oleh Free Malaysia Hari ini.
Para menteri Kabinet Perikatan Nasional (PN) mengirim surat kepada raja untuk menyuarakan keberatan mereka atas penyelenggaraan pemilu ke-15 tahun ini
Dalam keterangannya, Raja Malaysia kecewa...
