TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi Thailand pada Rabu, 24 Agustus 2022, memutuskan membekukan Prayuth Chan-ocha dari jabatan sebagai Perdana Menteri Thailand. Keputusan itu diambil sambil menunggu peninjauan kembali batas masa jabatan delapan tahun yang diamanatkan konstitusi padanya.
Mengisi kekosongan jabatan itu, Prawit Wongsuwan, yang semula duduk sebagai Wakil Perdana Menteri Thailand, naik jabatan mengisi posisi Perdana Menteri. Sejumlah kalangan menilai, pergantian ini bukan perubahan substansial dalam tampuk kekuasaan Negeri Gajah Putih. Padahal penangguhan Prayuth dari jabatan, diharapkan oposisi bisa menggoyang dominasi politik militer yang kuat.
Akan tetapi, koalisi penguasa yang dipimpin oleh Partai Palang Pracharat, peran sementara Prawit mewakili stabilitas. Palang Pracharat adalah partai pro-militer Thailand.
Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha dan Deputi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Thailand, Prawit Wongsuwon. REUTERS
Prawit, 77 tahun, menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Thailand sejak 2019. Dia adalah sekutu lama Prayuth dan merupakan bagian dari militer Thailand yang memerintah negara itu selama hampir lima tahun, setelah kudeta yang dipimpin Prayuth pada 2014 untuk menggulingkan pemerintah terpilih.
Sama seperti Prayuth, Prawit adalah mantan panglima militer dan dikenal karena kesetiaannya yang kuat pada Kerajaan Thailand. Prayuth dan Prawit pernah sama-sama bertugas di unit elit Pengawal Ratu Thailand, yang terkait erat dengan istana. Namun tidak seperti Prayuth, Prawit cenderung lebih berpengaruh di belakang layar.
Prawit telah lama dipandang sebagai perantara kekuasaan baik di dalam Partai Palang Pracharat, yang ia dirikan bersama dan di kalangan elit kaya yang bersekutu dengan keluarga kerajaan serta militer Thailand.
"Prawit juga memiliki kekuatan melalui koneksi dengan kalangan elit bisnis. Dengan jabatan Perdana Menteri, Prawit diharapkan akan membantu menstabilkan situasi politik dan mengkonsolidasikan koalisi yang berkuasa dan kepentingan bisnis terkait menjelang pemilu," kata Titipol Phakdeewanich, dekan di fakultas ilmu politik, Universitas Ubon Ratchathani kepada Reuters.
Meskipun dia mungkin paling mahir memberikan pengaruh di belakang layar, Prawit tetap kena sorotan publik. Dia selamat dari penyelidikan anti-korupsi dan kritik publik pada 2018. Saat itu, beredar sebuah foto Prawit mengenakan cincin berlian dan jam tangan mahal, yang tidak dimasukkan dalam daftar harta kekayaannya.
Aktivis menduga setidaknya ada 25 jam tangan mewah milik mantan jenderal itu, tetapi tidak diumumkan. Menanggapi hal ini, Prawit mengatakan arloji itu hanya dipinjamkan kepadanya. Komisi Pemberantas Korupsi Thailand (KKN) kemudian memutuskan tidak ada cukup bukti untuk mengajukan tuntutan atas pernyataan aset tersebut.
Thitinan Pongsudhirak, seorang analis politik dan profesor di Universitas Chulalongkorn Bangkok menyebut kontroversi jam tangan dan kedekatannya dengan Prayuth, akan membuat Prawit sebagai pejabat, yang menghadapi oposisi sama seperti pemerintahan sebelumnya.
"Prawit akan diperangi sejak hari pertama. Dia mungkin seorang pemecah masalah dan broker dalam koalisi dengan Partai Palang Pracharat, tapi dia sendiri sangat tidak populer di mata publik," kata Thitinan.
Di karir kemiliteran, Prawit adalah atasan Prayuth ketika mereka berada di unit Pengawalan Ratu Thailand. Namun kemudian Prayuth mengalami kenaikan pangkat, meskipun begitu Prawit tetap perwira senior dalam sebagian besar karir militer mereka.
Prawit dan Prayuth sama-sama pernah bertugas di Burapha Payak atau klik tentara Macan Timur dengan basis kekuatan di Thailand timur.
Prawit menjabat sebagai panglima militer periode 2004 hingga 2005. Setelah pensiun, ia menjadi Menteri Pertahanan dalam pemerintahan sipil Thailand pada 2008 hingga 2011.
Pada tahun lalu, muncul tanda-tanda ketegangan antara Prayuth dan Prawit tentang ke mana seharusnya arah partai berkuasa Thailand, Partai Palang Pracharat. Pertanyaan itu muncul setelah 21 anggota parlemen, yang dipimpin oleh seorang loyalis Prawit, Thammanat Prompao, terdepak. Dalam politik Thailand, Thammanat pernah menjabat sebagai mantan wakil menteri pertanian.
Pengamat politik tidak melihat perubahan Pemerintahan dari Prayuth ke Prawit berdampak signifikan terhadap lintasan politik yang didominasi elit militer royalis. Titipol menilai perubahan ini hanyalah konflik politik yang khas antar faksi, yang pada akhirnya Prayuth dan Prawit akan saling menyelamatkan dan tetap bersama.
Baca juga: Rupiah Ditutup Melemah di 14.836,5 per Dolar AS, Apa Penyebabnya?
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
