Banyak Guru Mundur karena Undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong

TEMPO.CO, Jakarta - Undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong membuat guru pro-demokrasi memilih mengundurkan diri ketika tahun ajaran baru pada September dimulai.

Untuk kelas terakhirnya di Hong Kong pada Juli, guru studi liberal Fong menunjukkan kepada siswanya kaligrafi oleh mendiang aktivis demokrasi wilayah itu Szeto Wah: "Pilih jalan yang benar dan patuhi itu." Dia beremigrasi ke Inggris beberapa hari kemudian.

Fong adalah salah satu dari banyak guru yang meninggalkan Hong Kong sebelum tahun ajaran dimulai pada bulan September, beberapa mengatakan mereka merasa kecewa dan terancam oleh sikap otoriter yang diambil Hong Kong sejak Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang ketat pada Juni 2020.

"Pada hari saya mengundurkan diri, saya memberi tahu sekolah saya: 'Jika suatu hari, beberapa siswa di lantai bawah meneriakkan slogan-slogan, saya harus memanggil polisi untuk menangkap siswa saya sendiri'," kata Fong, 45 tahun, yang meminta hanya disebutkan nama depannya saja karena takut menarik perhatian pihak berwenang.

"Saya tidak bisa melakukan itu. Dan saya tidak bisa menahan air mata saya," katanya, dikutip dari Reuters, 17 September 2021.

Beberapa kepala sekolah yang berbicara kepada Reuters mengatakan guru yang keluar tahun ini sekitar dua kali lipat dari tingkat normal, meninggalkan beberapa dari mereka berebut untuk merekrut baru.

Asosiasi Kepala Sekolah Menengah Hong Kong (HKAHSS) memperingatkan pemerintah pada Juli bahwa hal itu akan menyebabkan "brain drain" yang akan mengurangi kualitas pendidikan di kota itu. Sekitar 700.000 murid menghadiri 1.000 atau lebih sekolah dasar dan menengah di Hong Kong.

"Lingkungan pendidikan dan juga suasana telah berubah cukup drastis dalam dua tahun terakhir," kata Samuel Cheng, kepala sekolah di United Christian College, Kowloon East, kepada Reuters.

"Orang-orang terguncang oleh teman dan kolega mereka yang pergi, jadi saya harus membantu mereka setidaknya menenangkan diri secara emosional. Saya harus menstabilkan sekolah."

Menanggapi pertanyaan Reuters, Biro Pendidikan Hong Kong mengatakan guru mungkin telah berhenti dari profesinya untuk mengejar pekerjaan atau studi lain, atau karena alasan pribadi lainnya, dan tidak membahas masalah brain drain, atau migrasi profesional untuk sektor publik.

Biro pendidikan mengatakan UU Keamanan Nasional Hong Kong tidak mempengaruhi sektor pendidikan atau kualitas pengajaran.

"Tuduhan yang dilakukan oleh apa yang disebut guru yang pindah sekolah benar-benar bias dan tidak berdasar pada bukti," kata Biro Pendidikan Hong Kong kepada Reuters. "Ini secara inheren menyesatkan dan bias secara statistik untuk menganggap pandangan dari masing-masing guru ini sebagai perwakilan dari profesional pendidikan pada umumnya."

Mustahil untuk menentukan berapa banyak dari hampir 60.000 guru sekolah di bekas jajahan Inggris yang mundur musim panas ini, atau berencana untuk mundur tahun ini. Angka-angka tentang pekerjaan guru untuk tahun ajaran ini yang dikumpulkan oleh Biro Pendidikan Hong Kong belum tersedia.

Tumpukan kursi dan puing-puing lainnya terlihat di tangga di Universitas Politeknik Hong Kong (PolyU) di Hong Kong, Cina, 18 November 2019. Pada Senin (18/11/2019) pagi, untuk meredam meluasnya kerusuhan, polisi mengurung ratusan pendemo yang terpusat di sebuah di dalam Universitas Politeknik Hong Kong. REUTERS/Adnan Abidi

Persatuan Guru Profesional (PTU), yang merupakan serikat terbesar di Hong Kong sebelum dibubarkan bulan ini, mengatakan pada bulan Mei bahwa 40% guru yang disurvei ingin meninggalkan sektor pendidikan.

Beberapa telah beremigrasi, meskipun Hong Kong tidak mempublikasikan informasi tentang berapa banyak orang yang meninggalkan wilayah atau pekerjaan mereka.

Inggris, Kanada, dan negara-negara lain mengatakan puluhan ribu warga Hongkong telah beremigrasi dalam satu tahun terakhir ini, dari total populasi 7,5 juta.

Salah satunya adalah Grace Kwok, seorang guru musik berusia 33 tahun yang pindah ke Inggris pada Januari. Dia mengatakan kepada Reuters beberapa orang tua mengeluh kepada kepala sekolahnya setelah dia memberi tahu murid-muridnya bahwa Tian Han, yang menulis lirik lagu kebangsaan China, "March of the Volunteers," meninggal di penjara selama Revolusi Kebudayaan 1960-an Mao Zedong.

"Saya tidak ingin mengajarkan nilai-nilai yang tidak saya yakini kepada murid-murid saya," kata Kwok. "Saya tidak ingin berada dalam bahaya."

Biro Pendidikan Hong Kong mengatakan kepada Reuters bahwa 4% hingga 5% guru di sekolah dasar dan menengah mundur setiap tahun selama empat tahun terakhir. Tidak ada data untuk tahun ajaran yang baru saja dimulai.

Beberapa kepala sekolah mengatakan kepada Reuters pergantian guru musim panas ini jauh lebih tinggi dari itu. Dion Chen, ketua Dewan Sekolah Skema Subsidi Langsung Hong Kong, mengatakan banyak sekolah memiliki lima atau enam pengunduran diri guru, dengan beberapa melaporkan 15 hingga 20, lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

Tai Tak Ching, yang pensiun sebagai ketua Konferensi Kepala Sekolah Distrik Wan Chai pada Agustus, memperkirakan lima hingga tujuh pengunduran diri per sekolah, dibandingkan dengan hanya dua atau tiga dalam beberapa tahun terakhir.

Petugas kepolisian bersiap menembakan peluru karet ke arah demonstran anti pemerintahan di dekat gedung Dewan legislatif Hong Kong, 29 September 2019. Aksi ini lanjutan dari penolakan RUU ekstradisi, demonstrasi itu pun berkembang hingga menggaungkan tuntutan agar Carrie mundur. REUTERS/Athit Perawongmetha

Sistem pendidikan telah menjadi target utama dari rencana yang lebih luas oleh para pemimpin China untuk mereformasi pemuda pemberontak Hong Kong setelah demonstrasi pro-demokrasi pada 2019.

Hampir 20% dari lebih dari 10.000 orang yang ditangkap selama protes adalah usia sekolah. Sekitar 100 guru dan staf dari sekolah juga ditangkap, menurut sekretaris pendidikan kota.

Pada Februari, Hong Kong memperkenalkan pedoman kurikulum baru yang memastikan bahwa anak-anak berusia enam tahun belajar lebih banyak tentang China dan diajarkan tentang Undang-undang keamanan nasional Hong Kong, yang membuat tindakan apa pun yang dianggap Beijing sebagai pemisahan diri, subversi, terorisme, atau kolusi dengan pihak asing dapat dihukum seumur hidup penjara.

Baca juga: Hong Kong Siapkan Aturan Sensor Film Baru Dengan Dalih Keamanan Nasional

REUTERS