Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apple Daily Tutup Setelah 26 Tahun, Kebebasan Pers di Hong Kong Suram

image-gnews
Anggota staf Apple Daily dan penerbitnya Next Digital berpose dengan edisi terakhir Apple Daily di kantor pusatnya di Hong Kong, Cina 24 Juni 2021. [REUTERS/Tyrone Siu]
Anggota staf Apple Daily dan penerbitnya Next Digital berpose dengan edisi terakhir Apple Daily di kantor pusatnya di Hong Kong, Cina 24 Juni 2021. [REUTERS/Tyrone Siu]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kamis dini hari penduduk Hong Kong bergegas membeli salinan edisi terakhir surat kabar pro-demokrasi Apple Daily, yang terpaksa ditutup setelah 26 tahun usai menjadi sasaran tindakan keras UU Keamanan Nasional Hong Kong.

Emosi memuncak ketika para pendukung surat kabar populer itu, yang menghadapi tekanan tak henti-hentinya sejak pemiliknya dan kritikus vokal Beijing, Jimmy Lai, ditangkap di bawah undang-undang keamanan nasional pada Agustus 2020, mengantre untuk salinan terakhir mereka tepat setelah tengah malam.

"Saya tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa malam terakhir," kata Tse, 60 tahun, mantan pekerja medis, yang bersandar pada gerobak saat mengantre di luar penjual surat kabar di distrik kelas pekerja Mong Kok Kamis pagi.

"Saya berharap para wartawan dapat tetap setia pada keyakinan mereka dan terus bekerja keras," katanya.

Apple Daily mencetak 1 juta kopi pada hari Kamis, lebih dari 10 kali lipat dari biasanya, menurut laporan Reuters, 24 Juni 2021.

Penutupan itu merupakan pukulan paling serius bagi kebebasan pers Hong Kong dan berpotensi menghancurkan reputasinya sebagai pusat media yang terbuka dan bebas setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang represif di pusat keuangan global tahun lalu.

Para pengkritik UU Keamanan Nasional Hong Kong mengatakan undang-undang itu digunakan untuk menghancurkan perbedaan pendapat di bekas jajahan Inggris itu, yang dibantah oleh pihak berwenang di Beijing dan Hong Kong. Pejabat Hong Kong dan Cina daratan telah berulang kali mengatakan kebebasan media dihormati tetapi tidak mutlak. Sebelum UU Keamanan Nasional Hong Kong diundangkan, warga Hong Kong telah menikmati kebebasan pers dan demokrasi dibandingkan wilayah lain di Cina daratan.

Pengusaha media Jimmy Lai Chee-ying, pendiri Apple Daily (tengah) ditahan oleh unit keamanan nasional di Hong Kong, Cina 10 Agustus 2020. Taipan media Hong Kong Jimmy Lai menjadi orang yang paling terkenal ditangkap di bawah undang-undang keamanan nasional yang baru pada hari Senin, ditahan atas dugaan kolusi dengan pihak asing ketika sejumlah polisi menggeledah kantor surat kabar Apple Daily miliknya. [REUTERS/Tyrone Siu]

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pekan lalu, 500 petugas polisi menggerebek kantor surat kabar itu, dengan siaran langsung menunjukkan pihak berwenang memilah-milah catatan wartawan dan materi jurnalistik lainnya dalam adegan yang mendapat kecaman internasional.

Lima eksekutif Apple Daily ditangkap dan dua lainnya, pemimpin redaksi Ryan Law, 47 tahun; dan Cheung Kim-hung, 59 tahun, didakwa dengan konspirasi melakukan kolusi dengan negara asing dan ditolak jaminannya. Kemarin, seorang kolumnis berusia 55 tahun untuk surat kabar itu juga ditangkap di bawah UU Keamanan Nasional Hong Kong.

Pihak berwenang juga membekukan aset perusahaan yang terkait dengan Apple Daily, yang menurut eksekutif senior membuatnya tidak dapat beroperasi.

Jimmy Lai telah muncul sebagai salah satu target profil tertinggi dari undang-undang baru dan menghadapi tiga tuduhan keamanan nasional, termasuk berkolusi dengan negara asing.

Pendiri Apple Daily itu telah ditahan sejak Desember, ditolak jaminan di bawah UU Keamanan Nasional Hong Kong dan sudah menjalani beberapa hukuman karena ambil bagian dalam demonstrasi yang tidak sah, termasuk selama protes massa pro-demokrasi Hong Kong pada 2019.

Baca juga: Asetnya Dibekukan, Media Pro-Demokrasi Hong Kong Apple Daily Kehabisan Uang

REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Waduh, Penumpang Ini Bawa 104 Ular Hidup di Saku Celana Lewat Pelabuhan

2 hari lalu

Seorang penumpang bawa 104 ular di celana (China customs)
Waduh, Penumpang Ini Bawa 104 Ular Hidup di Saku Celana Lewat Pelabuhan

Pria tersebut memasukkan ular ke dalam saku ketika dia mencoba melewati pos pemeriksaan tanpa terdeteksi.


Lembaga Antirasuah Seperti KPK di Beberapa Negara, Kerja Keras Berantas Korupsi

5 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Lembaga Antirasuah Seperti KPK di Beberapa Negara, Kerja Keras Berantas Korupsi

Selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, negara-negara lain juga memiliki lembaga penanganan korupsi.


6 Landmark Ikonik di Hong Kong, dari Disneyland hingga Pasar Malam

13 hari lalu

Victoria Harbour, Hong Kong. Unsplash.com/Ariam Dato-on
6 Landmark Ikonik di Hong Kong, dari Disneyland hingga Pasar Malam

Dari Victoria Peak, Temple Street, atau Big Buddha, setiap landmark ini menggamarkan keunikan Hong Kong.


Anggota Parlemen Thailand Berkunjung ke Tempo Belajar Demokrasi dan Kebebasan Pers

15 hari lalu

Tokoh Move Forward Party dari Thailand saat mengunjungi Kantor TEMPO Media Grup di Jalan Pal Merah, Jakarta, Kamis 27 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Anggota Parlemen Thailand Berkunjung ke Tempo Belajar Demokrasi dan Kebebasan Pers

Anggota parlemen Thailand berkunjung ke Tempo mempelajari demokrasi, kebebasan pers dan berpendapat, serta antikorupsi.


Peran BJ Habibie di Masa Pemerintahannya: Kebebasan Pers, Reformasi Hukum, hingga Pelepasan Timor Timur

18 hari lalu

BJ Habibie. TEMPO/Aditia Noviansyan
Peran BJ Habibie di Masa Pemerintahannya: Kebebasan Pers, Reformasi Hukum, hingga Pelepasan Timor Timur

Selama menjabat sebagai Presiden RI, BJ Habibie memberikan ruang yang luas untuk HAM dan demokrasi, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat.


10 Kota Termahal di Dunia untuk Ekspatriat, Singapura Termasuk

20 hari lalu

Hongkong termasuk ke dalam kota termahal di dunia untuk expatriat. Foto: Canva
10 Kota Termahal di Dunia untuk Ekspatriat, Singapura Termasuk

Baru-baru ini Mercer merilis laporan biaya hidup dan menempatkan 10 kota termahal di dunia bagi ekspatriat. Ada Hong Kong hingga Singapura.


Traveling ke Hong Kong, 7 Destinasi Wisata Malam Ini Menarik Dikunjungi

22 hari lalu

Victoria Harbour, Hong Kong. Unsplash.com/Ariam Dato-on
Traveling ke Hong Kong, 7 Destinasi Wisata Malam Ini Menarik Dikunjungi

Tidak hanya sekedar hiburan malam, ada banyak aktivitas untuk dapat mengenali dan mempelajari sejarah dan warisan budaya Hong Kong


Luhut Sebut Jokowi Setuju Bentuk Family Office di Indonesia, Apa Lagi Itu?

22 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) yang juga Ketum PB PASI menyaksikan kejuaraan atletik pelajar atau Student Athletics Championships (SAC) Indonesia di Stadion Madya, Komplek GBK, Jakarta, Jumat 13 Januari 2023. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mendukung pembinaan atletik mulai tingkat sekolah demi menjaring bibit-bibit unggul sejak dini. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Luhut Sebut Jokowi Setuju Bentuk Family Office di Indonesia, Apa Lagi Itu?

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Jokowi sudah menyetujui pembentukan family office di Indonesia. Apa itu?


Biden Hadiri KTT G7, Rencana Bahas Ukraina hingga Perdagangan dengan Cina

31 hari lalu

Presiden AS Joe Biden dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy berjabat tangan selama acara dengan para pemimpin G7 untuk mengumumkan Deklarasi Bersama Dukungan untuk Ukraina, saat KTT NATO diadakan di Vilnius, Lituania 12 Juli 2023. REUTERS/Kacper Pempel
Biden Hadiri KTT G7, Rencana Bahas Ukraina hingga Perdagangan dengan Cina

Presiden AS Joe Biden akan membahas berbagai tantangan global bersama negara-negara sekutunya di KTT G7 pada 13 - 15 Juni 2024 di Italia.


Respons soal RUU Penyiaran, KPID Jakarta: Pro Kontra Perlu Diperhatikan

33 hari lalu

Wartawan membentangkan poster saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran di depan Kantor DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin, 27 Mei 2024. Koalisi Jurnalis Kepulauan Riau tersebut menolak karena hal tersebut dinilai menghalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Respons soal RUU Penyiaran, KPID Jakarta: Pro Kontra Perlu Diperhatikan

KPID Jakarta berharap RUU Penyiaran yang akan disahkan sesuai dengan harapan semua orang baik pers dan masyarakat.