Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jovenel Moise Dibunuh, Posisi Presiden Haiti Jadi Rebutan Kepala Senat dan PM?

image-gnews
Presiden Haiti Jovenel Moise berbicara selama upacara penobatan komite penasihat independen untuk penyusunan konstitusi baru di Istana Nasional di Port-au-Prince, Haiti 30 Oktober 2020. [REUTERS/Andres Martinez Casares/File Photo]
Presiden Haiti Jovenel Moise berbicara selama upacara penobatan komite penasihat independen untuk penyusunan konstitusi baru di Istana Nasional di Port-au-Prince, Haiti 30 Oktober 2020. [REUTERS/Andres Martinez Casares/File Photo]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Siapa yang akan menggantikan Jovenel Moise, yang tewas dibunuh, sebagai Presiden Haiti berikutnya menjadi pertanyaan. Walau utusan khusus PBB untuk Haiti Helen La Lime sudah menunjuk Perdana Menteri Claude Joseph sebagai kepala negara yang baru, hal itu hanya bersifat sementara.

Menurut laporan Reuters, indikasi perebutan kekuasaan mulai ada. Senat Haiti, pada Jumat kemarin, mengklaim sebagai pihak yang bisa menentukan siapa pengganti Moise. Mereka mencalonkan Kepala Senat Joseph Lambert sebagai Presiden Haiti yang baru.

Lambert tidak menyangkal bahwa ada dukungan kepada dirinya untuk menjadi presiden yang baru. Bahkan, kata ia, ada juga desakan dari Senat untuk melengserkan Claude Joseph dari posisi Perdana Menteri. Jika perubahan-perubahan itu terjadi, Lambert mengatakan bakal ada pemberitahuan besar-besaran.

"Sekretariat Senat akan memberikan nota ke entitas nasional, internasional, dan juga Direktur Jenderal Kepolisian serta Kementerian Luar Negeri. Dengan begitu, seluruh kedutaan yang terdaftar di Haiti mendapat informasi tersebut," ujar Lambert, Sabtu, 10 Juli 2021.

Sejauh ini, figur yang digadang-gadangkan bakal menggantikan Claude Joseph sebagai PM adalah politisi Ariel Henry. Pekan ini, sebelum meninggal, Jovenel Moise sudah menunjuk Henry untuk membentuk pemerintah gabungan, namun ia belum sempat disumpah. Henry pun dikabarkan merasa Joseph bukan plt kepala negara yang sah.

Di pemerintahan, para pejabat negara konsisten menyatakan Claude Joseph lah Presiden Haiti yang baru. Walau begitu, Joseph hanya akan mengisi posisi tersebut selama kurang lebih 2,5 bulan sesuai arahan PBB.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Claude Joseph akan memegang posisi tersebut hingga Pemilu Presiden Haiti yang akan digelar pada 26 September nanti," ujar Menteri Pemilu Haiti, Mathias Pierre.

Politisi oposisi, Andre Michel, menyatakan kekosongan kekuasaan akibat pembunuhan Jovenel Moise adalah hal baru bagi Haiti. Sebelumnya, kata ia, Haiti tidak pernah mengalami situasi serupa dan hal itulah yang berpotensi menyebabkan ketegangan di kemudian hari.

"Pembunuhan tersebut...telah memicu kekosongan politis dan institusional pada tingkat tertinggi di Haiti. Tidak ada ketentuan konstitusi yang mengatar situasi ini," ujar Michel.

Baca juga: Fakta Pembunuhan Presiden Haiti: Tewas Ditembak 12 Kali, Anak Sembunyi di Kamar

ISTMAN MP | REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Eks Ketua HRW: Israel Halangi Penyelidikan Internasional terhadap Kuburan Massal di Gaza

5 jam lalu

Orang-orang bekerja untuk memindahkan jenazah warga Palestina yang terbunuh selama serangan militer Israel dan dimakamkan di rumah sakit Nasser, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Khan Younis di selatan Jalur Gaza, 21 April 2024. REUTERS/  Ramadhan Abed
Eks Ketua HRW: Israel Halangi Penyelidikan Internasional terhadap Kuburan Massal di Gaza

Pemblokiran Israel terhadap penyelidik internasional memasuki Jalur Gaza menghambat penyelidikan independen atas kuburan massal yang baru ditemukan


70 Persen dari Ribuan Korban Jiwa di Gaza adalah Perempuan

1 hari lalu

Seorang perempuan Palestina duduk diantara pakaian bekas di pasar loak mingguan di kamp pengungsian Nusseirat, Gaza, 15 Februari 2016. Permintaan untuk pakaian telah menjadi barometer bagi situasi ekonomi di Gaza. AP/Khalil Hamra
70 Persen dari Ribuan Korban Jiwa di Gaza adalah Perempuan

ActionAid mencatat setidaknya 70 persen dari ribuan korban jiwa di Gaza adalah perempuan dan anak perempuan.


Jamaika secara Resmi Mengakui Palestina sebagai Negara

2 hari lalu

Gang bendera di markas besar PBB Eropa terlihat selama Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss, 11 September 2023. REUTERS/Denis Balibouse
Jamaika secara Resmi Mengakui Palestina sebagai Negara

Jamaika secara resmi mengumumkan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara setelah musyawarah kabinet.


Ratusan Mayat Ditemukan di Dua RS di Gaza, PBB Serukan Penyelidikan

2 hari lalu

Orang-orang bekerja untuk memindahkan jenazah warga Palestina yang terbunuh selama serangan militer Israel dan dimakamkan di rumah sakit Nasser, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Khan Younis di selatan Jalur Gaza, 21 April 2024. REUTERS/  Ramadhan Abed
Ratusan Mayat Ditemukan di Dua RS di Gaza, PBB Serukan Penyelidikan

PBB menyerukan dilakukannya penyelidikan atas temuan ratusan mayat di dua rumah sakit di Gaza.


Ibu Kota Haiti Diserang Geng Bersenjata Jelang Transisi Pemerintahan

4 hari lalu

Petugas polisi mengambil bagian dalam konfrontasi dengan geng di dekat Istana Nasional, di Port-au-Prince, Haiti 21 Maret 2024. REUTERS/Ralph Tedy Erol
Ibu Kota Haiti Diserang Geng Bersenjata Jelang Transisi Pemerintahan

Geng-geng bersenjata melancarkan serangan baru di beberapa bagian ibu kota Haiti, Port-au-Prince, menjelang pelantikan pemerintahan baru


Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

6 hari lalu

Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri mengheningkan cipta, untuk menghormati para korban serangan di tempat konser Balai Kota Crocus di Moskow, pada hari pemungutan suara mengenai resolusi Gaza yang menuntut gencatan senjata segera selama bulan Ramadan yang mengarah ke gencatan senjata permanen.  gencatan senjata berkelanjutan, dan pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat, di markas besar PBB di New York City, AS, 25 Maret 2024. REUTERS/Andrew Kelly
Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

Mengapa Amerika Serikat tolak keanggotaan penuh Palestina di PBB dengan hak veto yang dimilikinya? Bagaimana sikap Indonesia?


Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

7 hari lalu

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu setelah Rusia mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur sebagai entitas independen, di New York City, AS 21 Februari 2022. REUTERS/Carlo Allegri
Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

Kementerian Luar Negeri RI menyoroti gagalnya PBB mensahkan keanggotaan penuh Palestina.


Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

7 hari lalu

Iran: Sanksi Dicabut atau Tak Ada Kesepakatan Nuklir
Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

Sanksi ekonomi Iran telah dimulai hampir setengah abad lalu.


Negara di Dunia Bela UNRWA ketika Israel Tuntut Penghentian Dana

8 hari lalu

Foto yang dirilis pada 15 Februari 2024 menunjukkan sebuah lubang besar di pusat kesehatan UNRWA yang hancur akibat serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Gaza. UNRWA menyebut bahwa data terbaru menunjukkan 84 persen dari seluruh fasilitas kesehatan di Gaza telah mengalami dampak langsung dari serangan-serangan yang terus berlangsung. UNRWA/Handout via REUTERS
Negara di Dunia Bela UNRWA ketika Israel Tuntut Penghentian Dana

Philippe Lazzarini mengatakan saat ini ada "kampanye berbahaya" oleh Israel untuk mengakhiri operasi UNRWA di Gaza.


Tim Khusus PBB Sebut Iran dan Israel Sama-sama Langgar Hukum Internasional

9 hari lalu

Tim Khusus PBB Sebut Iran dan Israel Sama-sama Langgar Hukum Internasional

Lima orang pelapor khusus PBB menilai Iran dan Israel sama-sama melanggar hukum internasional dalam serangan berbalas baru-baru ini.