Pengampunan Diri Donald Trump, Apakah Konstitusional?

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden AS Donald Trump meninggalkan lokasi setelah meletakkan karangan bunga di Makam Prajurit Tidak Dikenal saat ia menghadiri perayaan Hari Veteran di Pemakaman Nasional Arlington di Arlington, Virginia, AS, Rabu, 11 November 2020. Joe Biden unggul dengan perolehan sementara 290 suara elektoral dan Trump 217. REUTERS/Carlos Barria

    Presiden AS Donald Trump meninggalkan lokasi setelah meletakkan karangan bunga di Makam Prajurit Tidak Dikenal saat ia menghadiri perayaan Hari Veteran di Pemakaman Nasional Arlington di Arlington, Virginia, AS, Rabu, 11 November 2020. Joe Biden unggul dengan perolehan sementara 290 suara elektoral dan Trump 217. REUTERS/Carlos Barria

    TEMPO.CO, JakartaDonald Trump telah membahas kemungkinan pengampunan dirinya ketika dia terancam menghadapi kemungkinan gugatan hukum selepas menjabat presiden, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

    Namun ada pertanyaan tentang apakah kekuasaan grasi eksekutif presiden yang luas di bawah Konstitusi AS akan mengizinkan tindakan seperti itu.

    Departemen Kehakiman AS sebelumnya mengatakan bahwa Konstitusi tidak mengizinkan seorang presiden yang sedang menjabat untuk didakwa, tetapi mantan presiden tidak menikmati perlindungan semacam itu.

    Berikut adalah penjelasan tentang potensi masalah konstitusional dengan pengampunan diri dan mengapa tindakan tersebut tidak akan mengakhiri bahaya hukum Trump setelah masa jabatannya berakhir pada Rabu, dikutip dari Reuters, 17 Januari 2021.

    Apakah pengampunan diri konstitusional?

    Tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan ini, dan Konstitusi tidak secara eksplisit membahas kemungkinan ini. Belum ada presiden yang mencobanya sebelumnya, jadi pengadilan belum mempertimbangkannya. Trump menulis di Twitter pada 2018 bahwa dia memiliki "hak mutlak" untuk mengampuni dirinya sendiri. Seorang juru bicara Gedung Putih menolak berkomentar tentang kemungkinan pengampunan diri.

    Banyak cendikiawan konstitusi AS mengatakan bahwa pengampunan diri tidak sesuai dengan konstitusi karena melanggar prinsip dasar bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menjadi hakim dalam kasusnya sendiri.

    Yang lain berpendapat bahwa pengampunan diri adalah konstitusional karena kuasa pengampunan diatur secara luas di dalam Konstitusi AS. Teks sejarah memperjelas bahwa pendiri negara abad ke-18 membahas pengampunan diri sendiri, tetapi memilih untuk tidak memasukkan batasan eksplisit pada wewenang itu.

    Konstitusi menyatakan bahwa presiden "akan memiliki kekuasaan untuk menghibahkan penangguhan hukuman dan pengampunan atas pelanggaran terhadap Amerika Serikat, kecuali dalam kasus pemakzulan".

    Penggunaan umum dan sejarah kata "hibah" dan "pengampunan" menyiratkan bahwa kekuasaan presiden berdasarkan klausul terbatas pada pemberian pengampunan kepada orang lain, menurut profesor hukum Universitas Missouri, Frank Bowman.

    Terakhir kali Departemen Kehakiman menyelidiki pertanyaan itu dalam memo tahun 1974 oleh seorang pengacara di Kantor Penasihat Hukumnya yang menyimpulkan bahwa tidak konstitusional bagi Presiden Richard Nixon saat itu untuk mengampuni dirinya sendiri. Nixon mengundurkan diri tahun itu di tengah skandal politik Watergate.

    "Di bawah aturan mendasar bahwa tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam kasusnya sendiri, Presiden tidak dapat mengampuni dirinya sendiri," tulis pengacara Departemen Kehakiman.

    Tetapi memo tersebut menyatakan bahwa Nixon dapat mundur sementara, diampuni oleh wakil presidennya, dan kemudian melanjutkan kekuasaan. Memo tahun 1974 tidak memiliki otoritas hukum.

    Pengampunan presiden hanya berlaku untuk kejahatan federal, bukan kejahatan negara bagian.

    Bagaimana pengampunan diri bisa diuji di pengadilan?

    Di bawah hukum AS, pengadilan tidak mengeluarkan pendapat penasihat. Agar pengadilan memutuskan validitas pengampunan diri, Departemen Kehakiman perlu menuntut Trump dengan kejahatan, dan kemudian dia perlu meminta pengampunan sebagai pembelaan, kata para ahli hukum.

    Pengampunan diri sendiri mungkin hanya akan memberanikan jaksa untuk mengajukan kasus terhadap Trump karena itu menunjukkan dia menyembunyikan sesuatu, kata profesor hukum Jessica Levinson dari Loyola Law School di California.

    Ledakan yang disebabkan oleh amunisi polisi di US Capitol, 6 Januari 2021, saat pendukung Donald Trump menyerbu gedung parlemen AS.[REUTERS / Leah Millis]

    Mengapa Trump mengampuni dirinya sendiri?

    Donald Trump kemungkinan menghadapi pertanggungjawaban pidana di beberapa bidang.

    Beberapa pakar hukum telah menunjuk pada panggilan telepon Trump pada 2 Januari di mana dia menekan pejabat tertinggi pemilu Georgia untuk "menemukan" suara yang cukup untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilu 3 November dari Presiden terpilih Joe Biden di negara bagian itu. Mereka mengatakan panggilan itu bisa saja melanggar hukum federal dan negara bagian.

    Undang-undang Georgia yang melarang "permintaan kriminal untuk melakukan penipuan pemilu" melarang seseorang untuk dengan sengaja meminta, memohon, memerintahkan, atau mencoba membuat orang lain terlibat dalam penipuan pemilu. Undang-undang federal yang terpisah melarang upaya untuk "mencabut atau menipu" orang-orang dari "proses pemilihan yang dilaksanakan secara adil dan tidak memihak".

    Trump kemungkinan akan membantah bahwa dia hanya mengungkapkan pendapat pribadinya kepada pejabat tersebut, dan tidak memerintahkannya untuk ikut campur dalam pemilihan.

    Beberapa pengacara mengatakan Trump bisa berada dalam bahaya hukum karena pidato provokatif yang dia sampaikan kepada ribuan pendukungnya pada 6 Januari, tak lama sebelum massa menyerang Capitol AS dan mengganggu sertifikasi kongres atas kemenangan Joe Biden, memaksa anggota parlemen dievakuasi dan menyebabkan lima orang tewas. Trump dapat mengajukan kasus yang kuat bahwa pernyataannya dilindungi oleh jaminan Konstitusi atas kebebasan berbicara, kata pengacara lainnya.

    Trump dapat menjadi sasaran jaksa penuntut karena melanggar undang-undang negara bagian. Jaksa Wilayah Manhattan, Cyrus Vance, telah menjadi ujung tombak penyelidikan penipuan pajak ke dalam bisnis Trump, meskipun belum ada dakwaan yang diajukan. Trump menyebut penyelidikan itu bermotif politik.

    Baca juga: Hari Pertama Menjabat, Joe Biden Akan Batalkan Belasan Kebijakan Donald Trump

    Seberapa luas pengampunan diri bisa diterapkan?

    Ada preseden untuk pengampunan dengan cakupan yang sangat luas. Nixon akhirnya menerima "pengampunan penuh dan tanpa syarat" dari penggantinya, Gerald Ford. Pengampunan itu membebaskan Nixon atas "kejahatan apa pun yang mungkin dilakukannya terhadap Amerika Serikat sebagai presiden."

    Mahkamah Agung AS tidak pernah memutuskan apakah pengampunan seluas itu sah menurut hukum. Beberapa ahli berpendapat bahwa para pendiri negara menginginkan pengampunan yang lebih spesifik, dan bahwa ada batasan tersirat dalam cakupannya.

    Bisakah pengampunan bersifat pre-emtif?

    Pengampunan tidak dapat mencakup tindakan di masa depan, tetapi pengampunan dapat menjadi tindakan pencegahan dalam arti dapat mencakup tindakan yang belum menghasilkan proses hukum.

    Pengampunan Nixon adalah sebuah contoh, dan ada contoh lainnya. Pada tahun 1977, Presiden Jimmy Carter terlebih dahulu mengampuni ratusan ribu "wajib militer" yang menghindari kewajiban yang diberlakukan pemerintah untuk mengabdi dalam Perang Vietnam.

    Saat ini Donald Trump sedang menghadap pemakzulan kedua, menjadikannya presiden pertama dalam sejarah AS yang dimakzulkan dua kali.

    Jika Senat memvonis Trump bersalah dalam sidang pemakzulan sebelum dia purnatugas pada 20 Januari. Trump akan kehilangan tunjangan dan hak yang diberikan negara kepada mantan presiden. Vonis bersalah pemakzulan juga akan melarang Trump menjabat jabatan federal, termasuk mencalonkan diri sebagai presiden.

    Setelah selesai menjabat, entah melalui pemakzulan atau masa tugas berakhir, Trump akan kehilangan perlindungan hukum presiden.

    Ada perdebatan tentang apakah Joe Biden mesti mengampuni Donald Trump atau tidak ketika dia menjabat.

    Dikutip dari The Daily Beast, Joe Biden pernah mengatakan pada Oktober 2019 bahwa dia tidak akan mengampuni Donald Trump selama wawancara dengan Radio Iowa.

    Pada Mei 2020, Politico melaporkan Joe Biden bersumpah tidak akan menggunakan wewenang eksekutifnya untuk mengampuni Donald Trump jika terpilih sebagai presiden.

    Pada 14 Januari 2021, mantan direktur FBI, James Comey, menyarankan agar Joe Biden mengampuni Donald Trump setelah dia meninggalkan Gedung Putih.

    "Saya tidak tahu, dia setidaknya harus mempertimbangkannya. Donald Trump, dia bukan seorang jenius, tapi dia mungkin akan tahu bahwa jika dia menerima pengampunan, itu adalah pengakuan bersalah, kata Mahkamah Agung Amerika Serikat, jadi saya tidak tahu apakah dia akan menerima pengampunan," kata Comey dalam wawancara dengan BBC Newsnight, dikutip dari The Hill.

    Comey mengatakan bahwa pengampunan potensial dari Joe Biden akan membantu menyembuhkan Amerika dan Biden dapat fokus pada hal-hal yang akan menjadi masalah selama empat tahun ke depan.

    Hingga kini belum ada pernyataan dari Joe Biden atau timnya apakah akan mempertimbangkan untuk memberikan pengampunan kepada Donald Trump.

    REUTERS | DAILY BEAST | POLITICO | THE HILL

    Sumber:

    https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-pardon-explainer/explainer-can-trump-pardon-himself-would-the-courts-reject-the-move-idUSKBN29L0D8

    https://www.thedailybeast.com/joe-biden-says-he-wont-pardon-trump-if-elected

    https://www.politico.com/news/2020/05/15/joe-biden-pledges-not-to-pardon-trump-260147

    https://thehill.com/homenews/administration/534195-comey-biden-should-consider-pardoning-trump


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jadwal Imsakiyah dan Puasa Ramadhan 1442 H - 2021 M

    Ini jadwal puasa dan imsakiyah Ramadhan 1442 H yang jatuh pada 13 April hingga 12 Mei 2021, Idul Fitri 1 Syawal 1442 H jatuh pada 13 Mei 2021.