TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa anggota parlemen AS mengatakan Presiden Donald Trump harus didiskualifikasi dari jabatan politik setelah pemakzulan pada hari Rabu karena menghasut massa yang menyerbu Capitol AS ketika anggota parlemen mengesahkan kemenangan Presiden terpilih Joe Biden.
Pada Rabu DPR AS telah memakzulkan Trump, kemudian Senat akan mengadakan persidangan tentang apakah akan memecatnya dan mungkin melarangnya mencalonkan diri lagi sebagai presiden di masa depan.
Pakar hukum mengatakan diskualifikasi dapat dilakukan melalui proses pemakzulan atau Amendemen ke-14 Konstitusi AS.
Berikut adalah bagaimana upaya diskualifikasi dapat dilakukan, dikutip dari Reuters, 14 Januari 2021.
BISAKAH DISKUALIFIKASI TRUMP DITERAPKAN MELALUI PEMAKZULAN?
Konstitusi AS menyatakan bahwa ada dua cara untuk menghukum pejabat yang dimakzulkan: pencopotan dari jabatan atau diskualifikasi untuk memegang dan menikmati jabatan kehormatan, kepercayaan, atau keuntungan apa pun di bawah Amerika Serikat.
DPR menyetujui satu pasal pemakzulan yang menuduh Trump menghasut pemberontakan ketika dia menyampaikan pidato yang menghasut kepada para pendukungnya tak lama sebelum massa pro-Trump mengamuk di Capitol.
Trump kemungkinan akan berdebat di persidangan bahwa pernyataannya adalah kebebasan berbicara yang dilindungi oleh Amendemen Pertama Konstitusi dan bahwa, sementara dia mengatakan kepada para pendukung untuk "melawan", dia tidak bermaksud itu sebagai seruan literal untuk kekerasan.
Mencopot seorang pejabat membutuhkan vonis oleh dua pertiga Senat mayoritas di bawah Konstitusi. Di bawah preseden, hanya mayoritas sederhana yang dibutuhkan untuk diskualifikasi. Secara historis, pemungutan suara itu hanya terjadi setelah adanya hukuman.
Tiga pejabat federal dalam sejarah AS telah didiskualifikasi melalui proses pemakzulan. Ketiganya adalah hakim federal.
Baru-baru ini, pada tahun 2010 Senat mencopot dan mendiskualifikasi seorang hakim Louisiana yang terlibat korupsi dari jabatannya di masa depan.
Ada beberapa perdebatan tentang ruang lingkup klausul diskualifikasi dan apakah itu berlaku untuk kepresidenan, kata Brian Kalt, seorang profesor hukum di Michigan State University.
Menganalisis dokumen sejarah, beberapa ahli hukum mengatakan para pendiri tidak bermaksud agar presiden dianggap sebagai "jabatan" di bawah klausul diskualifikasi, sementara yang lain berpendapat bahwa istilah tersebut berlaku.
BISAKAH TRUMP DILARANG NYAPRES JIKA DIA TIDAK DIVONIS BERSALAH OLEH SENAT?
Ini adalah wilayah hukum yang belum dipetakan, dan tidak ada jawaban yang jelas, kata para ahli hukum.
Paul Campos, seorang profesor hukum konstitusional di Universitas Colorado, mengatakan dia yakin pemungutan suara untuk mendiskualifikasi Trump dapat diadakan meskipun tidak ada cukup suara untuk menjatuhkan hukuman. Mahkamah Agung AS telah menjelaskan bahwa Senat memiliki kebebasan yang luas untuk menentukan bagaimana mereka melakukan persidangan, katanya.
Tapi Kalt mengatakan dia pikir diskualifikasi akan membutuhkan vonis terlebih dahulu. Melakukan sebaliknya akan sama dengan menghukum presiden atas pelanggaran yang tidak dilakukannya, kata Kalt.
Ketiga hakim yang didiskualifikasi dari jabatannya adalah yang pertama kali dihukum.
BAGAIMANA DENGAN AMENDEMEN KE-14?
Ayat 3 dari Amandemen ke-14 memberikan jalur alternatif untuk diskualifikasi.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa tidak ada orang yang akan memegang jabatan jika mereka terlibat dalam "pemberontakan" melawan Amerika Serikat. Itu diberlakukan setelah Perang Saudara untuk melarang Konfederasi memegang jabatan publik.
Di bawah preseden kongres, hanya mayoritas sederhana dari kedua kamar majelis yang dibutuhkan untuk menerapkan hukuman ini. Kongres kemudian dapat menghapus diskualifikasi, tetapi hanya jika dua pertiga dari kedua majelis memilih untuk melakukannya.
Pada tahun 1919, Kongres menggunakan Amendemen ke-14 untuk mencegah pejabat terpilih, Victor Berger, untuk menduduki kursinya di DPR karena dia secara aktif menentang intervensi AS dalam Perang Dunia I.
Teks Ayat 3 dari Amendemen ke-14 tidak menjelaskan bagaimana hal itu harus digunakan.
Ayat lain Amendemen ke-14, Ayat 5, memberi Kongres wewenang untuk menegakkan seluruh amendemen melalui "undang-undang yang sesuai". Beberapa sarjana telah menafsirkan bahasa ini sebagai berarti bahwa mayoritas dari kedua kamar Kongres dapat memberlakukan undang-undang yang menerapkan larangan kepada presiden tertentu, seperti Trump.
"Rute Amendemen ke-14 sangat tidak jelas tentang apa yang diperlukan untuk membuatnya diterapkan," kata Kalt. "Saya pikir itu akan membutuhkan beberapa kombinasi undang-undang dan litigasi."
BISAKAH TRUMP MENGGUGAT DISKUALIFIKASI DI PENGADILAN?
Kalt mengatakan langkah itu mungkin.
Kasus Mahkamah Agung dari 1993 memperjelas bahwa pengadilan berhati-hati dalam menilai bagaimana Senat menangani pemakzulan. Dalam kasus tersebut, yang melibatkan seorang hakim terdakwa, pengadilan mengatakan apakah Senat menyidang pemakzulan dengan benar adalah masalah politik dan tidak dapat diadili.
Jika Trump didiskualifikasi, Mahkamah Agung saat ini mungkin ingin mengklarifikasi apakah langkah itu sah, kata Kalt.
Trump menunjuk tiga dari sembilan anggota Mahkamah Agung: Hakim Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, dan yang terbaru Amy Coney Barrett. Pengadilan sekarang memiliki mayoritas konservatif enam hakim.
Mahkamah Agung AS mengatakan Senat memiliki kebebasan yang luas untuk menetapkan aturannya sendiri tentang cara melakukan pemakzulan. Namun di bawah aturan yang berlaku saat ini, sidang pemakzulan Donald Trump akan memakan waktu setidaknya beberapa hari.
Sumber:
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-impeachment-explainer/explainer-impeachment-or-the-14th-amendment-can-trump-be-barred-from-future-office-idUSKBN29I356?il=0
