Donald Trump Terancam Dilarang Nyapres Jika Bersalah dalam Sidang Pemakzulan

Ekspresi Presiden AS Donald Trump seusai berbicara tentang hasil pemilihan presiden AS 2020 di Gedung Putih, Washington, AS, 5 November 2020. Sebelumnya Trump sudah mengklaim kemenangan dan menuduh lawannya melakukan kecurangan. REUTERS/Carlos Barria

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa anggota parlemen AS mengatakan Presiden Donald Trump harus didiskualifikasi dari jabatan politik setelah pemakzulan pada hari Rabu karena menghasut massa yang menyerbu Capitol AS ketika anggota parlemen mengesahkan kemenangan Presiden terpilih Joe Biden.

Pada Rabu DPR AS telah memakzulkan Trump, kemudian Senat akan mengadakan persidangan tentang apakah akan memecatnya dan mungkin melarangnya mencalonkan diri lagi sebagai presiden di masa depan.

Pakar hukum mengatakan diskualifikasi dapat dilakukan melalui proses pemakzulan atau Amendemen ke-14 Konstitusi AS.

Berikut adalah bagaimana upaya diskualifikasi dapat dilakukan, dikutip dari Reuters, 14 Januari 2021.

BISAKAH DISKUALIFIKASI TRUMP DITERAPKAN MELALUI PEMAKZULAN?

Konstitusi AS menyatakan bahwa ada dua cara untuk menghukum pejabat yang dimakzulkan: pencopotan dari jabatan atau diskualifikasi untuk memegang dan menikmati jabatan kehormatan, kepercayaan, atau keuntungan apa pun di bawah Amerika Serikat.

DPR menyetujui satu pasal pemakzulan yang menuduh Trump menghasut pemberontakan ketika dia menyampaikan pidato yang menghasut kepada para pendukungnya tak lama sebelum massa pro-Trump mengamuk di Capitol.

Trump kemungkinan akan berdebat di persidangan bahwa pernyataannya adalah kebebasan berbicara yang dilindungi oleh Amendemen Pertama Konstitusi dan bahwa, sementara dia mengatakan kepada para pendukung untuk "melawan", dia tidak bermaksud itu sebagai seruan literal untuk kekerasan.

Mencopot seorang pejabat membutuhkan vonis oleh dua pertiga Senat mayoritas di bawah Konstitusi. Di bawah preseden, hanya mayoritas sederhana yang dibutuhkan untuk diskualifikasi. Secara historis, pemungutan suara itu hanya terjadi setelah adanya hukuman.

Tiga pejabat federal dalam sejarah AS telah didiskualifikasi melalui proses pemakzulan. Ketiganya adalah hakim federal.

Baru-baru ini, pada tahun 2010 Senat mencopot dan mendiskualifikasi seorang hakim Louisiana yang terlibat korupsi dari jabatannya di masa depan.

Ada beberapa perdebatan tentang ruang lingkup klausul diskualifikasi dan apakah itu berlaku untuk kepresidenan, kata Brian Kalt, seorang profesor hukum di Michigan State University.

Menganalisis dokumen sejarah, beberapa ahli hukum mengatakan para pendiri tidak bermaksud agar presiden dianggap sebagai "jabatan" di bawah klausul diskualifikasi, sementara yang lain berpendapat bahwa istilah tersebut berlaku.

BISAKAH TRUMP DILARANG NYAPRES JIKA DIA TIDAK DIVONIS BERSALAH OLEH SENAT?

Ini adalah wilayah hukum yang belum dipetakan, dan tidak ada jawaban yang jelas, kata para ahli hukum.

Paul Campos, seorang profesor hukum konstitusional di Universitas Colorado, mengatakan dia yakin pemungutan suara untuk mendiskualifikasi Trump dapat diadakan meskipun tidak ada cukup suara untuk menjatuhkan hukuman. Mahkamah Agung AS telah menjelaskan bahwa Senat memiliki kebebasan yang luas untuk menentukan bagaimana mereka melakukan persidangan, katanya.

Tapi Kalt mengatakan dia pikir diskualifikasi akan membutuhkan vonis terlebih dahulu. Melakukan sebaliknya akan sama dengan menghukum presiden atas pelanggaran yang tidak dilakukannya, kata Kalt.

Ketiga hakim yang didiskualifikasi dari jabatannya adalah yang pertama kali dihukum.

BAGAIMANA DENGAN AMENDEMEN KE-14?

Ayat 3 dari Amandemen ke-14 memberikan jalur alternatif untuk diskualifikasi.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa tidak ada orang yang akan memegang jabatan jika mereka terlibat dalam "pemberontakan" melawan Amerika Serikat. Itu diberlakukan setelah Perang Saudara untuk melarang Konfederasi memegang jabatan publik.

Di bawah preseden kongres, hanya mayoritas sederhana dari kedua kamar majelis yang dibutuhkan untuk menerapkan hukuman ini. Kongres kemudian dapat menghapus diskualifikasi, tetapi hanya jika dua pertiga dari kedua majelis memilih untuk melakukannya.

Pada tahun 1919, Kongres menggunakan Amendemen ke-14 untuk mencegah pejabat terpilih, Victor Berger, untuk menduduki kursinya di DPR karena dia secara aktif menentang intervensi AS dalam Perang Dunia I.

Teks Ayat 3 dari Amendemen ke-14 tidak menjelaskan bagaimana hal itu harus digunakan.

Ayat lain Amendemen ke-14, Ayat 5, memberi Kongres wewenang untuk menegakkan seluruh amendemen melalui "undang-undang yang sesuai". Beberapa sarjana telah menafsirkan bahasa ini sebagai berarti bahwa mayoritas dari kedua kamar Kongres dapat memberlakukan undang-undang yang menerapkan larangan kepada presiden tertentu, seperti Trump.

"Rute Amendemen ke-14 sangat tidak jelas tentang apa yang diperlukan untuk membuatnya diterapkan," kata Kalt. "Saya pikir itu akan membutuhkan beberapa kombinasi undang-undang dan litigasi."

BISAKAH TRUMP MENGGUGAT DISKUALIFIKASI DI PENGADILAN?

Kalt mengatakan langkah itu mungkin.

Kasus Mahkamah Agung dari 1993 memperjelas bahwa pengadilan berhati-hati dalam menilai bagaimana Senat menangani pemakzulan. Dalam kasus tersebut, yang melibatkan seorang hakim terdakwa, pengadilan mengatakan apakah Senat menyidang pemakzulan dengan benar adalah masalah politik dan tidak dapat diadili.

Jika Trump didiskualifikasi, Mahkamah Agung saat ini mungkin ingin mengklarifikasi apakah langkah itu sah, kata Kalt.

Trump menunjuk tiga dari sembilan anggota Mahkamah Agung: Hakim Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, dan yang terbaru Amy Coney Barrett. Pengadilan sekarang memiliki mayoritas konservatif enam hakim.

Mahkamah Agung AS mengatakan Senat memiliki kebebasan yang luas untuk menetapkan aturannya sendiri tentang cara melakukan pemakzulan. Namun di bawah aturan yang berlaku saat ini, sidang pemakzulan Donald Trump akan memakan waktu setidaknya beberapa hari.

Sumber:

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-impeachment-explainer/explainer-impeachment-or-the-14th-amendment-can-trump-be-barred-from-future-office-idUSKBN29I356?il=0






Mengenal Arti Vibes yang Bertebaran di Media Sosial

1 hari lalu

Mengenal Arti Vibes yang Bertebaran di Media Sosial

Istilah vibes kerap diucapkan dalam percakapan atau mungkin sering terlihat di caption media sosial. Lalu apa arti vibes tersebut?


Gedung Putih Mengawasi Informasi yang Salah di Twitter

6 hari lalu

Gedung Putih Mengawasi Informasi yang Salah di Twitter

Menurut Gedung Putih, perusahaan media sosial seperti Twitter punya tanggung jawab mencegah platformnya digunakan untuk menghasut kekerasan.


Bertemu Tokoh Antisemit, Donald Trump Dikritik Republikan

7 hari lalu

Bertemu Tokoh Antisemit, Donald Trump Dikritik Republikan

Donald Trump dikritik politikus Partai Republik karena bertemu tokoh antisemit Nick Fuentes. Trump mengatakan pertemuan itu tak disengaja.


Elon Musk Menyebut Penangguhan Akun Twitter Donald Trump adalah Kesalahan Besar

9 hari lalu

Elon Musk Menyebut Penangguhan Akun Twitter Donald Trump adalah Kesalahan Besar

Elon Musk mengatakan Twitter memperbaiki kesalahan besar dalam menangguhkan akun Donald Trump. Trump tidak akan menggunakan Twitter lagi.


Setelah Bebaskan Akun Trump, Elon Musk Bikin Polling Amnesti Umum

11 hari lalu

Setelah Bebaskan Akun Trump, Elon Musk Bikin Polling Amnesti Umum

Polling-polling yang dibuat Elon Musk ini bertolak belakang dengan janjinya tak lama setelah mengakuisisi Twitter soal Dewan Moderasi.


Mike Pence Dibujuk Agar Bersaksi atas Serangan di US Capitol

11 hari lalu

Mike Pence Dibujuk Agar Bersaksi atas Serangan di US Capitol

Kementerian Kehakiman Amerika Serikat berupaya meminta Mike Pence bersaksi soal dugaan pelanggaran hukum Donald Trump pada serangan di US Capitol.


Korban Pelecehan Seksual New York di Masa Lalu Bisa Tuntut Pelaku, Trump Terancam?

11 hari lalu

Korban Pelecehan Seksual New York di Masa Lalu Bisa Tuntut Pelaku, Trump Terancam?

Orang dewasa korban pelecehan seksual di New York mendapat kesempatan untuk menuntut atas dugaan kejahatan yang mereka alami puluhan tahun lalu


Profil Sung Yong Kim Anak Seoul Jadi Duta Besar AS untuk Indonesia, Apa Misinya?

12 hari lalu

Profil Sung Yong Kim Anak Seoul Jadi Duta Besar AS untuk Indonesia, Apa Misinya?

Sung Yong Kim dilantik sebagai Duta Besar AS sejak Oktober 2020 oleh Donald Trump dan berlanjut hingga era Joe Biden. Begini misinya.


Koalisi Aktivis Hak Sipil Serukan Berhenti Pasang Iklan di Twitter

13 hari lalu

Koalisi Aktivis Hak Sipil Serukan Berhenti Pasang Iklan di Twitter

Stop Toxic Twitter mendesak para pengiklan menarik iklan mereka di Twitter buntut dicabutnya blokir sejumlah akun termasuk milik Donald Trump.


Biden Ulang Tahun ke-80, Ketuaan untuk Jadi Presiden AS?

14 hari lalu

Biden Ulang Tahun ke-80, Ketuaan untuk Jadi Presiden AS?

Joe Biden berulang tahun ke-80 pada hari Minggu, 20 November 2022, menjadikannya presiden tertua dalam sejarah AS.