6000 Pengunjuk Rasa Ditahan Pemerintah Belarus Paska Pilpres

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Belarus mengklaim 6000 orang telah ditangkap dan ditahan atas kerusuhan yang terjadi paska pilpres. Adapun korban meningga diketahui ada satu orang yang terbunuh di tengah kerusuhan.

"Ribuan awarga Belarus turun ke jalan sejak Ahad kemarin ketika exit polls menunjukkan kemenangan Alexander Lukashenko," sebagaimana dikutip dari CNN, Kamis, 13 Agustus 2020.

Diberitakan sebelumnya, Alexander Lukashenko kembali memenangkan Pilpres Belarus untuk keenam kalinya. Hal tersebut menjadikannya sebagai diktator terakhir di Eropa karena sudah memimpin sejak tahun 1994 tanpa perlawanan.

Menurut hasil exit polls, yang dijadikan acuan untuk kemenangannya, Alexander Lukashenko memperoleh 80 persen suara dibandingkan lawannya, Svetlana Tikhanouskaya. Namun, warga tidak mempercayai hasil tersebut dan menuduhnya sebagai hasil manipulasi.

Keluhan warga didukung tim sukses Svetlana Tikhanouskaya. Berdasarkan data hitung cepat mereka, Svetlana Tikhanovskay memenangkan 80 tempat pemungutan suara sehingga pernyataan Lukashenko menang 80 persen tak akurat. Sekarang mereka meminta untuk hitung ulang.

Permintaan hitung ulang itu tidak digubris oleh Pemerintah Belarus. Hal tersebut tak ayal memicu protes dari warga yang kemudian turun ke jalan untuk berunjuk rasa. Mereka menentang pemerintahan Alexander Lukashenko. Sementara itu, Svetlana Tikhanouskaya kabur ke Lithuania karena merasa dirinya dan keluarga terancam.

Pemerintahan Lukashenko membalas dengan menangkap para pengunjuk rasa sejak hari pertama demonstrasi. Anehnya, jurnalis ikut masuk dalam ribuan orang yang ditahan. Uni Eropa sampai menyatakan bahwa Lukashenko telah bertindak sewenang-wenang untuk menekan oposisinya.

Kabar terakhir, sanksi tengah disiapkan untuk Belarus. Alexander Lukashenko menanggapi santai hal tersebut.

"Saya tidak sewenang-wenang menekan oposisi saya. Saya sendiri masih mendapat dukungan luas dari warga Belarus. Saya hanya ingin memperingatkan warga Belarus untuk tidak berunjuk rasa tanpa izin," ujar Alexander Lukashenko, dikutip dari CNN.

ISTMAN MP | CNN