Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

RI Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB dengan Suara Terbanyak

image-gnews
Ekspresi Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Jakarta ketika menyaksikan Indonesia meraih perolehan suara tertinggi dalam pemilihan anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 di New York, AS, 17 Oktober 2019.[Twitter Retno Marsudi/@Menlu_RI]
Ekspresi Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Jakarta ketika menyaksikan Indonesia meraih perolehan suara tertinggi dalam pemilihan anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 di New York, AS, 17 Oktober 2019.[Twitter Retno Marsudi/@Menlu_RI]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 saat pemilihan di New York, AS, 17 Oktober 2019. Bersama 13 anggota baru Dewan HAM PBB lain, Indonesia akan menjabat per Januari 2020.

"Alhamdullillah...Indonesia telah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022. Pemilihan baru saja selesai dilakukan di NY. Indonesia meraih suara tertinggi (174) dari Asia Pasifik...melebihi perolehan suara Jepang dan Korea Selatan. Mohon doanya...matursuwun," tulis Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pesan tertulis WhatsApp kepada Tempo, 18 Oktober 2019.

Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB dengan perolehan suara tertinggi 174 dari 193 negara anggota PBB yang hadir dan memiliki hak suara. Sebelumnya, Indonesia telah 3 (tiga) kali terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia yaitu untuk periode 2007-2010, 2011-2014 (184 suara), dan 2015-2017 (152 suara), menurut Kemlu RI. Indonesia juga sebagai anggota pendiri Dewan Hak Asasi Manusia pada periode 2006-2007.

Dikutip dari UN News, 18 Oktober 2019, Dewan HAM PBB yang bermarkas di Jenewa, adalah badan internasional dalam sistem PBB, yang terdiri dari 47 Negara, dan bertanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Dewan HAM PBB memiliki wewenang untuk meluncurkan misi pencarian fakta dan membentuk komisi penyelidikan untuk situasi tertentu.

Tiga kali setahun, Dewan HAM PBB meninjau catatan hak asasi manusia dari negara anggota PBB, dalam proses khusus yang dirancang untuk memberi negara kesempatan untuk mempresentasikan tindakan yang telah mereka lakukan, dan apa yang telah mereka lakukan, untuk memajukan hak asasi manusia. Proses ini dikenal sebagai Tinjauan Berkala Universal.

"Jelas sekali bahwa masyarakat internasional sangat menghargai rekam jejak Indonesia dan melihat demokrasi dan toleransi sebagai aset untuk berperan aktif di Dewan HAM PBB." kata Dirjen Kerjasama Multilateral, Febrian Ruddyard, dalam rilis Kemenlu RI.

Pemilihan untuk beberapa kursi tahun ini disediakan untuk negara-negara dari Asia-Pasifik, Eropa Timur, dan Amerika Latin dan kawasan Karibia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Indonesia, Irak, Jepang, Kepulauan Marshall, dan Republik Korea Selatan, memperebutkan kursi anggota untuk kawasan Asia-Pasifik, tempat empat kursi dicadangkan. Setelah pemungutan suara, Irak gagal mendapatkan dukungan yang dibutuhkan.

Adapun Eropa Timur, tiga negara bersaing untuk dua tempat. Armenia dan Polandia memenangkan suara, sementara Moldova tidak memperoleh dukungan yang cukup.

Afrika memiliki empat kursi untuk diperebutkan, dan empat kandidat, yang terpilih: Libya, Mauritania, Namibia dan Sudan. Eropa Barat juga merupakan pemilihan non-kompetitif, dengan Jerman dan Belanda mengambil dua kursi yang disediakan untuk wilayah mereka.

Dikutip dari un.org, 14 anggota Dewan Hak Asasi Manusia baru adalah Armenia, Brasil, Jerman, Indonesia, Jepang, Libya, Kepulauan Marshall, Mauritania, Namibia, Belanda, Polandia, Republik Korea, Sudan dan Venezuela.

Negara-negara yang baru terpilih menggantikan anggota yang keluar berikut: Cina, Kroasia, Kuba, Mesir, Hungaria, Islandia, Irak, Jepang, Rwanda, Arab Saudi, Afrika Selatan, Tunisia dan Inggris. Sesuai dengan resolusi Majelis 60/251, negara-negara Anggota tersebut memenuhi syarat untuk dipilih kembali segera kecuali delegasi yang telah melayani dua periode berturut-turut, yakni Cina, Kuba, Arab Saudi, Afrika Selatan dan Inggris.

Dengan terpilihnya 14 anggota baru, maka Dewan HAM PBB akan memiliki 47 anggota yang akan bekerja mulai 1 Januari 2020. Dari Afrika ada Angola, Burkina Faso, Kamerun, Kongo, Eritrea, Libya, Mauritania, Namibia, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudan, Togo. Eropa Timur terdiri dari Armenia, Bulgaria, Czech Republic, Poland, Slovakia, Ukraine. Amerika Latin dan Karibia: Argentina, Bahama, Brasil, Cile, Meksiko, Peru, Uruguay, Venezuela. Dari Eropa Barat dan kawasan Australia, terdiri dari Australia, Austria, Denmark, Jerman, Italia, Belanda dan Spanyol. Sementara anggota Dewan HAM PBB dari kawasan Asia-Pasifik termasuk Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Fiji, India, Indonesia, Japan, Kepulauan Marshall, Korea Selatan, Nepal, Pakistan, Filipina dan Qatar.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Eks Ketua HRW: Israel Halangi Penyelidikan Internasional terhadap Kuburan Massal di Gaza

10 jam lalu

Orang-orang bekerja untuk memindahkan jenazah warga Palestina yang terbunuh selama serangan militer Israel dan dimakamkan di rumah sakit Nasser, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Khan Younis di selatan Jalur Gaza, 21 April 2024. REUTERS/  Ramadhan Abed
Eks Ketua HRW: Israel Halangi Penyelidikan Internasional terhadap Kuburan Massal di Gaza

Pemblokiran Israel terhadap penyelidik internasional memasuki Jalur Gaza menghambat penyelidikan independen atas kuburan massal yang baru ditemukan


70 Persen dari Ribuan Korban Jiwa di Gaza adalah Perempuan

1 hari lalu

Seorang perempuan Palestina duduk diantara pakaian bekas di pasar loak mingguan di kamp pengungsian Nusseirat, Gaza, 15 Februari 2016. Permintaan untuk pakaian telah menjadi barometer bagi situasi ekonomi di Gaza. AP/Khalil Hamra
70 Persen dari Ribuan Korban Jiwa di Gaza adalah Perempuan

ActionAid mencatat setidaknya 70 persen dari ribuan korban jiwa di Gaza adalah perempuan dan anak perempuan.


Jamaika secara Resmi Mengakui Palestina sebagai Negara

2 hari lalu

Gang bendera di markas besar PBB Eropa terlihat selama Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss, 11 September 2023. REUTERS/Denis Balibouse
Jamaika secara Resmi Mengakui Palestina sebagai Negara

Jamaika secara resmi mengumumkan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara setelah musyawarah kabinet.


Ratusan Mayat Ditemukan di Dua RS di Gaza, PBB Serukan Penyelidikan

2 hari lalu

Orang-orang bekerja untuk memindahkan jenazah warga Palestina yang terbunuh selama serangan militer Israel dan dimakamkan di rumah sakit Nasser, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Khan Younis di selatan Jalur Gaza, 21 April 2024. REUTERS/  Ramadhan Abed
Ratusan Mayat Ditemukan di Dua RS di Gaza, PBB Serukan Penyelidikan

PBB menyerukan dilakukannya penyelidikan atas temuan ratusan mayat di dua rumah sakit di Gaza.


Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

6 hari lalu

Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri mengheningkan cipta, untuk menghormati para korban serangan di tempat konser Balai Kota Crocus di Moskow, pada hari pemungutan suara mengenai resolusi Gaza yang menuntut gencatan senjata segera selama bulan Ramadan yang mengarah ke gencatan senjata permanen.  gencatan senjata berkelanjutan, dan pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat, di markas besar PBB di New York City, AS, 25 Maret 2024. REUTERS/Andrew Kelly
Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

Mengapa Amerika Serikat tolak keanggotaan penuh Palestina di PBB dengan hak veto yang dimilikinya? Bagaimana sikap Indonesia?


Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

7 hari lalu

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu setelah Rusia mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur sebagai entitas independen, di New York City, AS 21 Februari 2022. REUTERS/Carlo Allegri
Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

Kementerian Luar Negeri RI menyoroti gagalnya PBB mensahkan keanggotaan penuh Palestina.


Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

7 hari lalu

Iran: Sanksi Dicabut atau Tak Ada Kesepakatan Nuklir
Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

Sanksi ekonomi Iran telah dimulai hampir setengah abad lalu.


Negara di Dunia Bela UNRWA ketika Israel Tuntut Penghentian Dana

8 hari lalu

Foto yang dirilis pada 15 Februari 2024 menunjukkan sebuah lubang besar di pusat kesehatan UNRWA yang hancur akibat serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Gaza. UNRWA menyebut bahwa data terbaru menunjukkan 84 persen dari seluruh fasilitas kesehatan di Gaza telah mengalami dampak langsung dari serangan-serangan yang terus berlangsung. UNRWA/Handout via REUTERS
Negara di Dunia Bela UNRWA ketika Israel Tuntut Penghentian Dana

Philippe Lazzarini mengatakan saat ini ada "kampanye berbahaya" oleh Israel untuk mengakhiri operasi UNRWA di Gaza.


Tim Khusus PBB Sebut Iran dan Israel Sama-sama Langgar Hukum Internasional

9 hari lalu

Tim Khusus PBB Sebut Iran dan Israel Sama-sama Langgar Hukum Internasional

Lima orang pelapor khusus PBB menilai Iran dan Israel sama-sama melanggar hukum internasional dalam serangan berbalas baru-baru ini.


Kepala BMKG Beberkan Sejumlah Hambatan Skema Peringatan Dini Bencana di Forum PBB

9 hari lalu

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menghadiri 2nd Stakeholders Consultation Meeting, the 10th World Water Forum di Bali, Kamis, 12 Oktober 2023. (BMKG)
Kepala BMKG Beberkan Sejumlah Hambatan Skema Peringatan Dini Bencana di Forum PBB

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati membahas masalah kesenjangan sistem peringatan dini bencana di forum UN OCean Decade di Spanyol.