Indonesia Calonkan Diri Jadi Anggota Dewan HAM PBB

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati

    Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia siap menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020 - 2022. Pendaftaran pencalonan untuk posisi ini telah dilakukan dan proses kampanye akan dilakukan mulai Februari 2019.

    Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard, dengan masuknya Indonesia di Dewan HAM PBB diharapkan bisa membuat Indonesia lebih percaya diri dalam menjunjung HAM.

    "Jangan anggap hal ini sebagai tekanan karena Indonesia telah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah-masalah HAM. Dengan Indonesia masuk dalam anggota Dewan HAM PBB, kita bisa menunjukkan transparansi Indonesia, tetapi kita pun mengakui kita punya kelemahan," kata Febrian, Rabu, 16 Januari 2019.

    Baca: Dewan HAM PBB Lanjutkan Penyelidikan Kejahatan Perang di Yaman

    Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati

    Baca: Mantan Presiden Cile Jadi Ketua Badan HAM PBB

    Jika Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, maka diharapkan pula posisi ini bisa mempertinggi komitmen Indonesia dalam perlindungan HAM. Untuk mendapatkan posisi ini, rencananya Indonesia akan melakukan kampanye di Jenewa dan New York. Pemilihan anggota Dewan HAM PBB akan dilakukan pada Oktober 2019.

    Terkait pencalonan menjadi anggota Dewan HAM PBB ini, Febrian meyakinkan legislasi Indonesia sudah kuat, Indonesia juga sudah memiliki institusi terkait HAM. Saat ini pelanggaran HAM yang bersifat insidensial yang harus disasar Indonesia dan memperkuat komitmen dalam mengawasi perlindungan HAM.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Operasi Ketupat 2021 Demi Menegakkan Larangan Mudik, Berlaku 6 Mei 2021

    Sekitar 166 ribu polisi diterjunkan dalam Operasi Ketupat 2021 untuk menegakkan larangan mudik. Mereka tersebar di lebih dari 300 titik.