Aktivis Pro Demokrasi Hong Kong Bakal Terus Unjuk Rasa

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pendemo berorasi di dalam gedung parlemen Hong Kong, Cina, Senin malam, 1 Juli 2019. Pendemo yang sebagian mengenakan topeng hitam, menguasai ruang utama parlemen dan memasang bendera Inggris dari era kolonial di podium utama dan mencoreti dinding dengan berbagai grafiti. REUTERS/Tyrone Siu

    Seorang pendemo berorasi di dalam gedung parlemen Hong Kong, Cina, Senin malam, 1 Juli 2019. Pendemo yang sebagian mengenakan topeng hitam, menguasai ruang utama parlemen dan memasang bendera Inggris dari era kolonial di podium utama dan mencoreti dinding dengan berbagai grafiti. REUTERS/Tyrone Siu

    TEMPO.COHong Kong – Pengunjuk rasa Hong Kong mengatakan akan terus menggelar unjuk rasa baru untuk menolak amandemen legislasi ekstradisi.

    Baca juga: Empat Organisasi Jurnalis Tolak RUU Ekstradisi Hong Kong

     

    Mereka mengatakan ini meskipun Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan proses amandemen undang-undang itu sudah berakhir karena meluasnya penolakan publik.

    “Jika lima tuntutan publik masih belum didengar oleh Carrie Lam dan pemerintahannya maka kelompok Forum HAM Sipil akan melanjutkan protes dan berkumpul,” kata Bonnie Leung, juru bicara kelompok Forum kepada media seperti dilansir Channel News Asia pada Selasa, 9 Juli 2019.

    Bonnie menanggapi pernyataan Carrie yang sebelumnya mengatakan amandemen legislasi ekstradisi, yang ditolak publik, telah mati. Namun, dia belum menegaskan bahwa pemerintah akan menarik proposal itu dari parlemen.

    Baca juga: 1 Juta Warga Hong Kong Demo Tolak RUU Ekstradisi Cina

     

    Rancangan amandemen RUU Ekstradisi ini memungkinkan pemerintah Hong Kong dan otoritas hukum mengekstradisi warga ke negara yang tidak memiliki hubungan kerja sama yurisdiksi termasuk Cina.

    “Masih ada kekhawatiran mengenai ketulusan pemerintah dan kekhawatiran publik bahwa pemerintah akan mengulangi proses amandemen itu dengan Dewan Legislatif. Jadi saya ulangi di sini tidak ada rencana seperti tiu. UU itu sudah mati,” kata Carrie.

    Dia juga bersedia untuk bertemu dengan mahasiswa pemrotes tanpa ada persyaratan. Dia mengakui Hong Kong menghadapi sejumlah tantangan yang besar.

    Namun, Carrie cenderung bersikap diam mengenai tuntutan kunci lainnya yaitu desakan publik untuk penunjukan hakim independen yang mengepalai komisi penyelidikan mengenai tindakan kekerasan oleh polisi saat menghadapi unjuk rasa. Dia beralasan tim internal polisi sedang menginvestigasi komplain soal ini.

    CNN melansir Carrie mengatakan kekacauan yang terjadi akibat unjuk rasa penolakan legislasi itu merupakan tanggung jawab pemerintah Hong Kong.

    Baca juga: 5 Poin Menarik Soal Kontroversi RUU Ekstradisi Hong Kong

     

    “Saya sudah menyatakan permintaan maaf yang tulus pada 18 Juni kemarin,” kata dia.

    Janji Carrie soal legislasi itu masih belum meyakinkan kelompok mahasiswa, yang menjadi motor unjuk rasa besar-besaran menolak proses amandemen ini.

    “Yang kami inginkan adalah penarikan penuh RUU itu. Dia bermain dengan kata-kata,” kata Chan Wai Lam William, salah satu tokoh mahasiswa dari Chinese University di Hong Kong.

    Baca juga: Cina Dukung Hong Kong Soal RUU Ekstradisi

     

    Salah satu tokoh Demokrasi terkemuka di Hong Kong, Joshua Wong, mencuit bahwa pernyataan Carrie soal legislasi itu hanyalah kebohongan yang konyol.  “Legislasi itu masih ada dalam program legislasi hingga Juli 2020,” kata aktivis pro-demokrasi ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.