Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

1 Juta Warga Hong Kong Demo Tolak RUU Ekstradisi Cina

image-gnews
Ribuan pengunjuk rasa melakukan aksi menuntut penghapusan usulan peraturan ekstradisi ke Cina di depan gedung parlemen Hong Kong, 9 Juni 2019. Peraturan baru ini dikhawatirkan akan mengancam kebebasan sipil dan perlindungan hukum di Hong Kong. REUTERS/Tyrone Siu
Ribuan pengunjuk rasa melakukan aksi menuntut penghapusan usulan peraturan ekstradisi ke Cina di depan gedung parlemen Hong Kong, 9 Juni 2019. Peraturan baru ini dikhawatirkan akan mengancam kebebasan sipil dan perlindungan hukum di Hong Kong. REUTERS/Tyrone Siu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari 1 juta orang melakukan demonstrasi di Hong Kong pada Minggu malam, 9 Juni 2019 untuk menolak rancangan undang-undang ekstradisi yang memberi izin aparat penegak hukum membawa tersangka diadili di pengadilan di Cina daratan.

Para demonstran menduga RUU Ekstradisi menyasar warga Hong Kong dengan alasan politik, pelanggaran bisnis yang tidak disengaja, dan merusak sisem hukum semi-otonomi.

Baca juga: Cina Perlahan Mulai Terapkan Larangan Berekspresi di Hong Kong

Mengutip laporan CNN, Minggu, 9 Juni 2019, protes atas rancangan undang-undang Ekstradisi ini juga disuarakan kalangan komunitas bisnis yang selama ini dianggap pro-konservatif dan adu pukul di badan legislatif Hong Kong.

Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa mengkritik Cina dengan mengeluarkan rancangan undang-undang ekstradisi ini.

Demonstrasi terbesar sejak Hong Kong diserahkan Inggris ke Cina tahun 1997 membuat aparat kepolisian bekerja keras mencegah upaya demonstran memaksa masuk ke gedung Dewan Legisliatif di distrik bisnisAdmiralty.

Ribuan pengunjuk rasa melakukan aksi menuntut penghapusan usulan peraturan ekstradisi ke Cina di depan gedung parlemen Hong Kong, 9 Juni 2019. REUTERS/Tyrone Siu

Baca juga: Anggota Parlemen Hong Kong Berkelahi saat Rapat RUU

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Polisi menyemprotkan air lada ke arah pendemo. Hingga Senin pagi ini para demonstran bertahan di sekitar gedung.

Mengutip laporan Reuters, veteran anggota parlemen dari partai Demokrat Hong Kong James To menuntut Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam yang selama ini diketahui pendukung Beijing untuk mundur dari jabatannya.

"Dia harus menarik rancangan undang-undag itu dan mundur," kata To.

Baca juga: Rasisme Semakin Meluas, LSM di Hong Kong Lakukan Ini

Lam belum memberikan tanggapannya atas tuntutan demonstran yang menolak pemberlakuan rancangan undang-undang ekstradisi dan menuntutnya mundur dari jabatannya.

Para demonstran yang memenuhi jalan-jalan di Hong Kong tampak membawa payung kuning yang menjadi simbol perlawanan kelompok pro-demokrasi dalam aksi protes selama 79 hari pada tahun 2014.

Mereka meneriakkan "Tidak ada ekstradisi Cina, tidak ada hukum iblis, sambil berjalan mengitari jalan-jalan kota, dan yang lainnya meneriakkan agar Lam dan pejabat senior Hong Kong lainnya mundur.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

2 jam lalu

Pedagang menjajakan foto pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di lapaknya di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, 6 April 2024. Meski proses gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 masih berjalan dan pelantikan presiden terpilih belum dilaksanakan, foto pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029 sudah mulai dipasarkan. TEMPO/Martin Yogi
Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.


Gelombang Protes Dukung Palestina Menyebar di Kampus Bergengsi di AS

19 jam lalu

Seorang pria memegang spanduk saat dia melakukan protes di luar Universitas New York, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di New York City, AS, 23 April 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
Gelombang Protes Dukung Palestina Menyebar di Kampus Bergengsi di AS

Mahasiswa di sejumlah kampus bergengsi di Amerika Serikat menggelar protes untuk menyatakan dukungan membela Palestina.


Huawei Kembali ke Posisi Atas Penguasa Pasar Ponsel di Cina

21 jam lalu

Huawei Nova 12. gsmarena.com
Huawei Kembali ke Posisi Atas Penguasa Pasar Ponsel di Cina

Honor dan Huawei menempati posisi pertama pangsa pasar ponsel pintar di negara asalnya, Cina., menurut IDC


Antony Blinken Minta Beijing Beri Kesetaraan Kesempatan untuk Pengusaha Amerika di Cina

1 hari lalu

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi di Departemen Luar Negeri di Washington, AS, 26 Oktober 2023. REUTERS/Sarah Silbiger
Antony Blinken Minta Beijing Beri Kesetaraan Kesempatan untuk Pengusaha Amerika di Cina

Antony Blinken menyerukan pada Cina agar memberikan kesempatan yang sama pada para pelaku bisnis dari Amerika Serikat di Cina.


Terpopuler: Kontroversi 1 Juta Hektare Padi Cina di Kalimantan, Deretan Alasan BI Naikkan Suku Bunga

1 hari lalu

Menko Marves Luhut Pandjaitan mengunggah sejumlah foto ketika bersama Menlu Cina Wang Yi sebelum memulai Dialog Tingkat Tinggi dan Mekanisme Kerja Sama Keempat Indonesia-China (HDCM) di Labuan Bajo, Sabtu, 20 April 2024. Instagram
Terpopuler: Kontroversi 1 Juta Hektare Padi Cina di Kalimantan, Deretan Alasan BI Naikkan Suku Bunga

Berita terpopuler bisnis pada 24 April 2024, dimulai rencana Cina memberikan teknologi padi untuk sejuta hektare lahan sawah di Kalimantan.


Benarkah Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Akan Lebih Sukses Dibanding Jakarta-Bandung?

1 hari lalu

Suasana mudik lebaran di Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Halim, Jakarta, Sabtu, 6 April 2024. Kereta cepat Whoosh untuk pertama kalinya bakal melayani penumpang mudik lebaran. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Benarkah Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Akan Lebih Sukses Dibanding Jakarta-Bandung?

Pengamat dari MTI membeberkan alasan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya bakal lebih sukses ketimbang Jakarta-Bandung.


Lahan Sejuta Hektar untuk Padi Cina: Upaya Luhut, Keheranan Pakar IPB dan Contoh Sukses di Gurun Dubai

2 hari lalu

Cuplikan video padi di gurun Dubai, yang dikembangkan CIna,  7 April 2024 (Asia Hot Topics)
Lahan Sejuta Hektar untuk Padi Cina: Upaya Luhut, Keheranan Pakar IPB dan Contoh Sukses di Gurun Dubai

Menko Luhut mengatakan, Cina bersedia untuk mengembangkan pertanian di Kalimantan Tengah dengan memberikan teknologi padinya.


Luhut Rencanakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dengan Cina, Apa Bedanya dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung?

2 hari lalu

Rute Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Bakal Diubah
Luhut Rencanakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dengan Cina, Apa Bedanya dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung?

Luhut menggadang-gadang proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Cina. Berikut perbedaan spesifikasi dan lainnya dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung.


Pengamat Pertanian Ragu Benih dari Cina Cocok di Indonesia

2 hari lalu

Sejumlah buruh tani menanam benih padi. TEMPO/Budi Purwanto
Pengamat Pertanian Ragu Benih dari Cina Cocok di Indonesia

Pengamat Pertanian Khudori meragukan sistem usaha tani dari Cina yang akan diterapkan di Indonesia.


Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

2 hari lalu

Cina akan garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

Indonesia kembali menggandeng Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jangan sampai menggunakan APBN lagi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.