Cina Dukung Hong Kong Soal RUU Ekstradisi

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemimpin kota Hong Kong yang ditunjuk Beijing, Cina, Carrie Lam. [ Hong Kong Free Press]

    Pemimpin kota Hong Kong yang ditunjuk Beijing, Cina, Carrie Lam. [ Hong Kong Free Press]

    TEMPO.COBeijing – Pemerintah Cina mendukung pemerintah Hong Kong untuk melanjutkan amandemen Undang-Undang Ekstradisi, yang menjadi kontroversi di masyarakat.

    Baca juga: 1 Juta Warga Hong Kong Demo Tolak RUU Ekstradisi Cina

    Cina mengatakan menolak upaya pihak luar untuk mengintervensi kebijakan di wilayah Hong Kong, yang semi-otonomi.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang, mengatakan Beijing akan melanjutkan dukungan kuat kepada pemimpin Hong Kong yaitu Kepala Eksekutif Carrie Lam.

    Baca juga: 1 Juta Demonstran Tuntut Mundur, Ini Reaksi Pemimpin Hong Kong

    “Kedua, kami secara kukuh menolak setiap gangguan dalam urusan legislasi di Hong Kong,” kata Shuang kepada media seperti dilansir Aljazeera pada Senin, 10 Juni 2019.

    Secara terpisah, Reuters melansir sejumlah media resmi Cina seperti Global Times menyalahkan aksi unjuk rasa besar-besaran pada Ahad kemarin karena adanya pengaruh asing. Media ini menyebut pertemuan yang pernah terjadi antara beberapa tokoh oposisi dengan Menlu AS, Mike Pompeo, dan Ketua DPR Nancy Pelosi.

    Baca juga: Polisi Hong Kong Bersihkan Tempat Unjuk Rasa

    Pemerintah Hong Kong mengatakan akan melanjutkan pembahasan amandemen UU Ekstradisi di parlemen pada Rabu, 12 Juni 2019. Ini membuat warga membuat petisi online yang menyerukan unjuk rasa 50 ribu orang dan mengepung parlemen seperti dilansir Reuters.

    Foto: Menantang Pemerintah Hongkong, Joshua Wong Mogok Makan

    Masyarakat Hong Kong merasa khawatir RUU Ekstradisi ini memungkinkan tersangka pelanggar hukum untuk diekstradisi ke Cina dan negara lain. Ini bisa terjadi meskipun Hong Kong tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara lain. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.