5 Poin Menarik Soal Kontroversi RUU Ekstradisi Hong Kong

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjuk rasa bentrok dengan polisi saat  protes atas penolakan pemerintah untuk membatalkan pembahasan RUU Ekstradisi di Hong Kong, 12 Juni 2019. Ribuan demonstran memenuhi jalan-jalan utama di Hong Kong, untuk mendesak parlemen dan pemerintah membatalkan RUU Ekstradisi. REUTERS/Athit Perawongmetha

    Pengunjuk rasa bentrok dengan polisi saat protes atas penolakan pemerintah untuk membatalkan pembahasan RUU Ekstradisi di Hong Kong, 12 Juni 2019. Ribuan demonstran memenuhi jalan-jalan utama di Hong Kong, untuk mendesak parlemen dan pemerintah membatalkan RUU Ekstradisi. REUTERS/Athit Perawongmetha

    TEMPO.COHong Kong – Pemerintah Hong Kong akhirnya menunda tanpa batas waktu pembahasan RUU Ekstradisi, yang menimbulkan protes besar-besaran warga sejak akhir pekan lalu, pada Kamis, 12 Juni 2019.

    Baca juga: RUU Ekstradisi Ditolak, Kepala Eksekutif Hong Kong Bilang Ini

    Publik memprotes ketentuan dalam amandemen UU Ekstradisi ini yang mengizinkan pemerintah dan pengadilan Hong Kong mengekstradisi warga yang terlibat kasus kriminal ke Cina daratan.

    Mereka merasa khawatir tidak bisa mendapatkan keadilan dan proses hukum yang transparan jika kasusnya menjalani proses sidang di pengadilan di Cina.

    Baca juga: Polisi Hong Kong Tembak Pengunjuk Rasa dengan Peluru Karet

    Berikut ini beberapa hal mengenai pembahasan RUU Ekstradisi yang memicu protes publik ini:

    1. Februari

    Pemerintah Hong Kong mengusulkan RUU ini pertama kali pada Februari 2019. Rancangan itu berisi ketentuan yang mengubah besar-besaran ketentuan ekstradisi tersangka kriminal, yang awalnya bersifat kasus per kasus. Ketentuan sebelumnya menyatakan tersangka kriminal hanya bisa diekstradisi ke 20 negara yang memiliki kerja sama ekstradisi dengan Hong Kong. Cina tidak termasuk dalam ketentuan awal ini.

    Baca juga: Pengunjuk Rasa Menolak RUU Ekstradisi Hong Kong Digelar di Sydney

    1. Ekstradisi ke Cina

    Pemerintah Hong Kong lalu mengubah ketentuan itu dengan memasukkan ketentuan baru bahwa tersangka bisa diekstradisi ke Cina daratan termasuk Taiwan dan Makau untuk pertama kalinya. Alasannya, ini untuk menutup celah hukum yang membuat wilayah semi-otonom itu sebagai tempa pelarian bagi kriminal dari Cina daratan.

    Salah satunya kasus pembunuhan seorang perempuan Hong Kong oleh pacarnya saat berlibur di Taiwan. Pacar si korban mengaku kepada polisi setelah tiba kembali di Hong Kong. Saat ini dia telah menjalani masa hukuman di penjara tapi untuk kasus yang lain yaitu pencucian uang.

    Baca juga: Media Cina Tuding Barat Dukung Unjuk Rasa Hong Kong

    1. Proses Ekstradisi

    Ketentuan baru dalam amandemen ini menyatakan pemerintah Hong Kong, yang saat ini dipimpin oleh Kepala Eksekutif, Carrie Lam, boleh menyetujui permintaan ekstradisi dari negara lain setelah melewati proses persidangan. Namun, poin mengenai pengawasan atas proses ekstradisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat ditiadakan.

    1. Protes Taiwan

    Taiwan dan sejumlah negara Barat menyayangkan adanya amandemen UU Ekstradisi ini. Alasannya, UU itu juga mengatur ketentuan ekstradisi bagi non-warga  Hong Kong. “Otoritas Taiwan menolak keras amandemen ini karena dinilai bisa membuat warga mereka di Hong Kong terkena ketentuan ekstradisi,” begitu dilansir Channel News Asia.

    Baca juga: Empat Organisasi Jurnalis Tolak RUU Ekstradisi Hong Kong

    1. Kekhawatiran Publik

    Kekhawatiran publik merebak dalam beberapa pekan ini menyusul pembahasan putaran kedua RUU Ekstradisi ini di parlemen Hong Kong pada Rabu, 12 Juni 2019.

    Sejumlah hakim senior di Hong Kong mengaku merasa takut jika ketentuan ekstradisi ini jadi disahkan. Ada kekhawatiran RUU Ekstradisi ini membuka pintu bagi tekanan politik dari pemerintah Cina terhadap pemerintah Hong Kong dan proses peradilan di wilayah bekas koloni Inggris ini. Sedangkan pengacara komersial yang berbasis di Hong Kong menyebut sistem pengadilan di Cina tidak bisa dipercaya untuk memenuhi standar dasar proses hukum yang adil.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.