Empat Organisasi Jurnalis Tolak RUU Ekstradisi Hong Kong

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan pengunjuk rasa melakukan aksi menuntut penghapusan usulan peraturan ekstradisi ke Cina di depan gedung parlemen Hong Kong, 9 Juni 2019. Sekitar puluhan ribu orang berkumpul di sepanjang Pulau Hong Kong, mulai dari Teluk Causeway hingga gedung parlemen di pusat kawasan bisnis. REUTERS/Thomas Peter

    Ribuan pengunjuk rasa melakukan aksi menuntut penghapusan usulan peraturan ekstradisi ke Cina di depan gedung parlemen Hong Kong, 9 Juni 2019. Sekitar puluhan ribu orang berkumpul di sepanjang Pulau Hong Kong, mulai dari Teluk Causeway hingga gedung parlemen di pusat kawasan bisnis. REUTERS/Thomas Peter

    TEMPO.CO, Hong Kong -- Empat organisasi penerbit dan jurnalis menolak amandemen UU Ekstradisi Hong Kong. Mereka adalah International Federation for Journalists atau IFJ, Reporters Without Border atau RSF , Committee to Protect Journalists atau CPJ dan Society of Publishers in Asia atau SOAP.

    Baca juga: Asosiasi Jurnalis Hong Kong Tolak RUU Ekstradisi ke Cina

     

    Mereka membuat pernyataan seiring pernyataan 400 jurnalis dan bekas jurnalis di Hong Kong yang menyerukan pemerintah Hong Kong menarik rencana amandemen RUU Ekstradisi ini.

    Seruan ini dipublikasikan di koran Cina yaitu Ming Pao pada 8 Juni 2019.

    “Mereka mengatakan tidak akan ada kebebasan press tanpa adanya kebebasan dari rasa takut,” begitu dilansir dalam rilis Asosiasi Jurnalis Hong Kong pada Sabtu, 8 Juni 2019.

    Baca juga: 1 Juta Warga Hong Kong Demo Tolak RUU Ekstradisi Cina

    Amandemen RUU Ekstradisi ini membuka peluang terjadinya transfer pelaku kejahatan atau buron untuk diekstradisi dari Hong Kong ke Cina.

    Amandemen itu juga memungkinkan Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, yang disebut pro Beijing, untuk menandatangani dokumen perintah ekstradisi ke pengadilan tanpa perlu berkonsultasi dengan parlemen.

    Baca juga: 1 Juta Demonstran Tuntut Mundur, Ini Reaksi Pemimpin Hong Kong

    Federasi jurnalis terbesar IFJ mengatakan merasa prihatin jurnalis dan para pengungkap aib atau whistleblower akan terancam saat melaporkan isu terkait Cina akibat adanya amandemen ini. Ini akan semakin mengurangi kebebasan berekspresi di Hong Kong yang cenderung menurun.

    Sedangkan RSF mengatakan meskipun RUU itu menyatakan aturan ekstradisi mengecualikan kasus kejahatan politik dan kasus berpotensi pelanggaran HAM, banyak orang menilai otoritas Hong Kong tidak bakalan bisa menolak jika Beijing meminta ekstradisi ini. “Ini menjadi tekanan bagi jurnalis,” kata dia.

    Baca juga: Polisi Hong Kong Bersihkan Tempat Unjuk Rasa

    “Selama ini, rezim Cina menunjukkan dalam berbagai kesempatan bahwa tidak dibutuhkan landasan yang kuat untuk menghukum suara yang kritis,” kata Cedric Alvianis, kepala biro RSF Asia Timur.

    Sedangkan pengurus organisasi CPJ menyatakan tidak merasa yakin pemerintah Hong Kong bakal bisa menjaga agar tidak terjadi ekstradisi untuk kasus bernuansa politik.

    Hong Kong Chief Executive Carrie Lam dalam konferensi pers di Hong Kong, Cina, 10 Juni 2019. REUTERS/Tyrone Siu

    “Independensi hukum dan kebebasan press telah menjadi landasan sukses ekonomi Hong Kong selama berpuluh tahun,” kata Steven Butler, koordinator program Asia CPJ.

    Foto: Menantang Pemerintah Hongkong, Joshua Wong Mogok Makan

    Dalam surat ke Kepala Eksekutif Hong Kong, SOPA menyatakan sistem hukum Cina telah digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi dan membatasi kerja jurnalis serta kebebasan arus informasi. Amandemen ini bakal memungkinkan pembatasan itu terjadi di Hong Kong, yang selama ini dikenal dengan kebebasan berekspresi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.