Menlu Inggris Dukung Kebebasan Hong Kong

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjuk rasa berada dalam gedung Parlemen Hong Kong yang rusak saat aksi penolakan rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi di Hong Kong, 1 Juli 2019. REUTERS/Stringer

    Pengunjuk rasa berada dalam gedung Parlemen Hong Kong yang rusak saat aksi penolakan rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi di Hong Kong, 1 Juli 2019. REUTERS/Stringer

    TEMPO.COLondon – Pemerintah Inggris terus mendukung Hong Kong dan kebebasannya.

    Baca juga: Demonstran Hong Kong Serbu Gedung Parlemen

    Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt, mengatakan ini sambil mengingatkan pengunjuk rasa agar tidak melakukan tindak kekerasan setelah terjadi aksi penyerbuan gedung parlemen Hong Kong pada Senin malam.

    “Tidak boleh ada tindak kekerasan tapi rakyat Hong Kong harus menjaga hak berunjuk rasa secara damai seperti diatur undang-undang seperti yang dilakukan ratusan ribu orang hari ini,” kata Hunt seperti dilansir Channel News Asia pada Selasa, 2 Juli 2019.

    Baca juga: Empat Organisasi Jurnalis Tolak RUU Ekstradisi Hong Kong

    Pengunjuk rasa berhasil menjebol pengawalan polisi yang berjaga di sekitar gedung parlemen.

    Mereka memasuki ruang utama gedung itu dan mencoreti dindingnya dengan berbagai tulisan.

    Pengunjuk rasa juga memasang bendera Inggris dari era kolonial di podium utama di ruangan itu.

    Baca juga:  5 Poin Menarik Soal Kontroversi RUU Ekstradisi Hong Kong

    Pada pekan lalu, Hunt mendesak pemerintah Hong Kong untuk menggelar investigasi independen atas tindak kekerasan yang terjadi saat unjuk rasa menolak amandemen legislasi ekstradisi pada tiga pekan lalu.

    Saat itu, Hunt juga mengumumkan pemerintah Inggris menghentikan izin ekspor peralatan pengendali unjuk rasa hingga investigasi itu dilakukan.

    Sejak beberapa pekan terakhir, Hong Kong mengalami keresahan sosial dan aksi unjuk rasa besar-besaran warga.

    Baca juga: 1 Juta Warga Hong Kong Demo Tolak RUU Ekstradisi Cina

    Demonstran Hong Kong mendesak pemerintah dan parlemen membatalkan rencana amandemen UU Ekstradisi, yang memungkinkan warga di ekstradisi ke Cina. Warga merasa khawatir akan hak-hak mereka jika harus menjalani proses hukum di Cina.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.