TEMPO.CO, Jakarta - PM Australia Scott Morrison menegaskan pelobi asing tidak akan mempengaruhi undang-undang kepemilikan senjata api di negaranya.
Isu ini terkuak setelah laporan investigasi Al Jazeera yang menyelidiki partai sayap kanan One Nation mendapat donasi dan pembinaan dari National Rifle Association of America (NRA), asosiasi senjata api AS.
Seperti dikutip dalam investigasi dokumenter Al Jazeera, 27 Maret 2019, yang dirilis pada Senin, reporter yang menyamar merekam pertemuan dari dua kelompok.
Dalam percakapan yang direkam secara rahasia, perwakilan NRA memberi pedoman bagaimana untuk meredam larangan senjata api.
Baca: Selandia Baru Larang Senjata Api Semi-otomatis dan Senapan Serbu
Menurut Al Jazeera, reporternya menyamar tiga tahun untuk mendapat informasi ini.
Rodger Muller, seorang reporter Australia yang menyamar untuk tim investigasi Australia, menyusup ke dalam lobi senjata api di AS dan Australia.
Muller merekam serangkaian pertemuan NRA dan One Nation di Washington DC, September tahun lalu.
Secara garis besar, rekaman mengungkap bagaimana NRA bereaksi terhadap penembakan massal dan memanipulasi media untuk mendorong agenda pro kepemilikan senpi.
Baca: Bagaimana Aturan Kepemilikan Senjata Api di Selandia Baru?
Ketua umum partai One Nation sekaligus senator Australia, Pauline Hanson, telah lama berupaya melonggarkan undang-undang senjata api Australia, yang melarang semua senjata api otomatis dan semi-otomatis.
Seperti diketahui, undang-undang senjata api Australia terkenal ketat. UU ini diperkenalkan pada 1996 setelah pembantaian yang menewaskan 35 orang di Port Arthur, di mana pelaku menggunakan senapan semi-otomatis.
Menurut NRA, undang-undang senjata api Australia tidak masuk akal.
